KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan keseriusannya dalam menjawab dua isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, yakni persoalan persampahan dan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Dalam apel pagi yang diikuti seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Apel pagi yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antar lembaga serta penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada penerima manfaat. Namun, perhatian utama dalam kegiatan tersebut tertuju pada arahan Harris Bobihoe terkait penanganan sampah dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan SPMB agar berjalan transparan dan bebas dari praktik kecurangan.

Dalam amanatnya, Harris Bobihoe menyampaikan bahwa masalah persampahan masih menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani secara serius dan berkelanjutan. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat, volume sampah di Kota Bekasi juga mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun.

Karena itu, Pemerintah Kota Bekasi kini tengah mendorong berbagai inovasi pengelolaan sampah, termasuk pemanfaatan sampah menjadi energi terbarukan yang dinilai mampu memberikan manfaat ganda, yaitu mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus menghasilkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.

Menurut Harris, transformasi pengelolaan sampah menjadi energi bukan sekadar proyek lingkungan semata, melainkan bagian dari upaya membangun kota yang lebih modern, sehat, dan berkelanjutan.

“Kami membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan perangkat daerah agar program ini dapat berjalan optimal. Pengelolaan sampah harus menjadi gerakan bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut tidak mungkin dicapai hanya oleh pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dari rumah tangga serta kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor penting dalam mendukung kebijakan tersebut.

Selain fokus pada pengelolaan sampah, Harris juga meminta perangkat daerah terkait untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah-langkah strategis yang diperlukan guna mendukung program tersebut, termasuk dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas pengolahan sampah modern.

Ia mengingatkan bahwa seluruh proses harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kolaborasi harus diperkuat. Semua pihak harus bergerak cepat, tetapi tetap mematuhi aturan yang berlaku. Kebutuhan lahan harus disiapkan dengan baik dan sesuai mekanisme yang sah,” katanya.

​​​​​​​

Langkah Pemerintah Kota Bekasi ini sejalan dengan tren pengelolaan sampah modern yang kini banyak diterapkan di berbagai daerah di Indonesia maupun negara lain. Teknologi pengolahan sampah menjadi energi dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir yang kapasitasnya semakin terbatas.

Selain membahas persoalan lingkungan, Harris Bobihoe juga menyoroti momentum akhir tahun ajaran yang bertepatan dengan kelulusan siswa dan kenaikan kelas. Ia meminta seluruh satuan pendidikan di Kota Bekasi untuk tidak membebani orang tua siswa dengan berbagai pungutan yang tidak diperlukan.

Menurutnya, kegiatan perpisahan sekolah seharusnya dilaksanakan secara sederhana tanpa mengurangi makna dan nilai kebersamaan yang ingin dibangun.

Ia menilai bahwa esensi perpisahan bukan terletak pada kemewahan acara, melainkan pada penghargaan terhadap perjalanan pendidikan yang telah dilalui siswa selama menempuh proses belajar.

“Perpisahan sekolah dilaksanakan secara sederhana. Tidak perlu berlebihan. Cukup dilakukan di lingkungan sekolah masing-masing dan tidak boleh memberatkan orang tua siswa,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian luas karena setiap tahun masih muncul keluhan dari masyarakat terkait biaya kegiatan perpisahan yang dianggap terlalu besar. Pemerintah Kota Bekasi ingin memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi layanan publik yang mudah diakses dan tidak membebani masyarakat.

Harris juga mengingatkan seluruh sekolah agar tidak melakukan praktik penahanan ijazah siswa dengan alasan apa pun. Menurutnya, ijazah merupakan hak peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan dan harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tidak boleh ada penahanan ijazah oleh pihak sekolah. Itu hak siswa dan harus diberikan sesuai aturan,” katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kota Bekasi akan mengawasi secara ketat seluruh proses pendidikan, termasuk pelayanan administrasi sekolah kepada peserta didik dan orang tua.

Isu lain yang mendapat perhatian serius adalah pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026. Harris menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilaksanakan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Ia mengingatkan seluruh pihak, baik sekolah maupun aparatur terkait, untuk menjaga integritas selama proses seleksi berlangsung.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan hanya dapat terjaga apabila seluruh tahapan penerimaan siswa baru dilakukan secara jujur dan profesional.

Karena itu, Pemerintah Kota Bekasi tidak akan mentoleransi segala bentuk praktik curang yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan.

“Pelaksanaan SPMB harus sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah akan menindak tegas segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh oknum,” tegas Harris.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan proses penerimaan siswa baru untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru kerap menjadi perhatian publik di berbagai daerah. Karena itu, pengawasan yang ketat menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas sistem pendidikan.

Komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam menangani persoalan lingkungan dan pendidikan menunjukkan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di satu sisi, inovasi pengolahan sampah menjadi energi diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Di sisi lain, pengawasan ketat terhadap pelaksanaan SPMB dan pelayanan pendidikan menjadi langkah penting untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh warga.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, pelayanan publik yang lebih baik, serta sistem pendidikan yang semakin dipercaya masyarakat.

Ke depan, sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kota Bekasi yang maju, nyaman, dan berkelanjutan.