Gus Yahya Tegaskan Tak Akan Mundur: Bantah Isu Pro-Israel dan Ungkap Komitmen Palestina

Jakarta - Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan posisinya di tengah polemik risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang meminta dirinya mengundurkan diri. Ia menolak anggapan bahwa kunjungannya ke Israel beberapa tahun silam menunjukkan keberpihakannya kepada Zionisme.

Dalam pernyataan di Jakarta, Minggu (23/11/2025), Gus Yahya mengatakan bahwa keberangkatannya ke Israel pada 2018 dilakukan atas dasar misi kemanusiaan. “Saya bertemu Netanyahu, Presiden Israel, dan sejumlah elemen lain di sana. Saya datang untuk Palestina,” ujarnya.

Ia juga merasa heran karena isu kunjungannya ke Israel kembali diangkat dan dibesar-besarkan. Gus Yahya menyebut publik lupa bahwa informasi tersebut sudah lama diketahui para pengurus dan warga NU.

“Pada 2021, Muktamar memilih saya. Mereka tahu saya pernah ke Israel, tahu saya bertemu Netanyahu. Kalau itu masalah, tentu mereka tidak memilih saya,” katanya menegaskan.

Menurutnya, dalam setiap pertemuan internasional termasuk di Yerusalem, ia selalu menyampaikan dengan jelas bahwa langkahnya dilakukan demi membela hak-hak rakyat Palestina. “Saya tidak pernah berhenti memperjuangkan itu,” ujarnya.

Polemik muncul setelah beredar risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang mengatasnamakan pimpinan rapat, KH Miftachul Akhyar. Dalam dokumen tersebut, Syuriyah meminta Gus Yahya mundur dalam waktu tiga hari.

Risalah itu memuat keputusan bahwa jika Gus Yahya tidak mengundurkan diri dalam batas waktu tersebut, Syuriyah akan memberhentikannya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Dokumen itu juga menyebut tiga alasan, salah satunya terkait kegiatan AKN NU yang disebut mengundang narasumber berafiliasi jaringan Zionisme Internasional.

Kegiatan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip organisasi dan mencoreng nama baik NU. Karena itulah, Syuriyah disebut mengambil langkah tegas dalam keputusan rapat harian.

Namun, Gus Yahya menegaskan belum pernah menerima surat resmi terkait keputusan itu. Ia meminta semua pihak memeriksa keabsahan dokumen yang beredar, termasuk tanda tangan digital yang digunakan.

“Dokumen itu harus diverifikasi. Saya sampai sekarang tidak menerima surat apa pun,” katanya kepada wartawan.

Ia juga mengingatkan bahwa Syuriyah PBNU tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan ketua umum. Menurutnya, struktur organisasi memiliki mekanisme tersendiri yang tidak bisa dilangkahi.

“Syuriyah tidak bisa memberhentikan jabatan struktural, termasuk ketua umum,” ujarnya menegaskan.

Meski demikian, Gus Yahya mengaku tetap membuka ruang rekonsiliasi. Ia menekankan bahwa kepentingan organisasi dan bangsa harus diutamakan dibanding kepentingan kelompok.

“Saya sudah menjalin komunikasi dengan jajaran Syuriyah. Saya berharap rekonsiliasi dapat terwujud secepatnya,” ungkapnya.

Ia menyebut akan bertemu para kiai sepuh untuk mendengar nasihat dan mencari jalan terbaik. Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang menenangkan ketegangan dan menjaga keutuhan NU.

Gus Yahya juga mengingatkan bahwa amanah Muktamar ke-34 bersifat lima tahunan dan akan dijalankan hingga selesai. Ia menyebut dirinya bertanggung jawab menjaga stabilitas organisasi.

“Amanah ini berlaku lima tahun dan akan saya jalankan penuh,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa kegaduhan publik perlu diredam agar tidak berkembang liar. Menurutnya, warga NU harus fokus pada kerja-kerja sosial, bukan terjebak pada isu internal yang belum tentu valid.

Sementara itu, sejumlah tokoh NU di daerah meminta agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Mereka berharap tidak ada perpecahan di tubuh organisasi yang memiliki jutaan jamaah di seluruh Indonesia.

Hingga kini, situasi internal PBNU masih terus menjadi perbincangan publik. Banyak yang menunggu langkah selanjutnya dari jajaran pengurus pusat dan Syuriyah untuk memastikan arah organisasi ke depan.