Breaking: WFH Rabu di Bekasi Ternyata Pangkas Listrik 14,2 Persen, Ini Fakta dan Dampaknya

KOTA BEKASI – Kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menunjukkan dampak nyata. Tak hanya mendukung gerakan ramah lingkungan (go green), kebijakan ini terbukti mampu menekan konsumsi listrik kantor hingga 14,2 persen.

Efisiensi ini terungkap dari hasil kajian internal Pemkot Bekasi berdasarkan perbandingan tagihan listrik pada Januari dan Februari 2026 dengan periode sebelumnya.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Imas Asiah, menyampaikan bahwa penurunan tersebut merupakan hasil dari kombinasi kebijakan WFH dan langkah penghematan energi yang konsisten diterapkan.

“Hasil pantauan pembayaran listrik menunjukkan penurunan sekitar 14,2 persen dibandingkan sebelumnya,” ujarnya.

Tak hanya WFH, Pemkot Bekasi juga menerapkan kebijakan transportasi tanpa Bahan Bakar Minyak (BBM) setiap hari Jumat bagi para pegawai. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan konsumsi energi sekaligus merespons isu global terkait ketidakstabilan pasokan energi.

Selain itu, berbagai langkah teknis turut dilakukan untuk mendukung efisiensi, seperti:

1. Pembatasan penggunaan lift
2. Penggantian lampu dengan teknologi hemat energi
3. Pengawasan penggunaan listrik di luar jam kerja
4. Penertiban penggunaan pendingin ruangan (AC)

Langkah tersebut dilakukan secara rutin, termasuk sweeping oleh petugas untuk memastikan tidak ada pemborosan energi di lingkungan kantor pemerintahan.

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bekasi tengah mengkaji lebih dalam dampak kebijakan ini terhadap efisiensi anggaran secara keseluruhan.

Kepala Bapperida Kota Bekasi, Dicky Irawan, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak semata-mata soal penghematan biaya, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

“Penerapan WFH ini lebih kepada pembatasan penggunaan BBM, bukan hanya efisiensi anggaran. Ini juga respons terhadap dinamika energi global,” jelasnya.

Menurutnya, fokus utama kebijakan ini adalah mengurangi konsumsi energi, terutama BBM yang digunakan dalam mobilitas ASN sehari-hari.

Terkait dampak finansial secara rinci, Pemkot Bekasi akan berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menghitung besaran efisiensi anggaran yang dihasilkan dari penghematan listrik tersebut.

“Kami akan kaji lebih lanjut berapa besar efisiensi dalam rupiah dari pengurangan penggunaan listrik ini,” tambahnya.

Kebijakan WFH dan pembatasan energi ini dinilai sebagai langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada penghematan anggaran daerah, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan.

Dengan tren positif yang mulai terlihat, Pemkot Bekasi berencana terus mengembangkan kebijakan berbasis efisiensi energi sebagai bagian dari transformasi menuju pemerintahan yang lebih berkelanjutan.