BREAKING NEWS Tri Adhianto, Wali Kota Bekasi, Pemkot Bekasi, Efisiensi Anggaran, Kendaraan Dinas

Pangkas Iring-Iringan Dinas, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Terapkan Efisiensi dari Kendaraan hingga WFH

BEKASI – Langkah efisiensi anggaran dan penyederhanaan birokrasi mulai diterapkan secara nyata di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengambil kebijakan yang cukup mencuri perhatian dengan memangkas penggunaan kendaraan dinas dan mengurangi iring-iringan kendaraan dalam setiap kegiatan kedinasan.

Mulai Rabu (17/6/2026), Tri Adhianto memutuskan hanya menggunakan satu kendaraan dinas bersama para staf saat menjalankan tugas pemerintahan. Kebijakan tersebut menandai perubahan dari pola sebelumnya yang melibatkan hingga tiga rangkaian kendaraan pengiring dalam setiap perjalanan dinas Wali Kota.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam mendorong budaya kerja yang lebih sederhana, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pelayanan publik dibandingkan simbol-simbol protokoler yang berlebihan.

“Mulai hari ini saya menggunakan satu kendaraan saja bersama staf. Yang sebelumnya ada tiga rangkaian kendaraan yang mengiringi, sekarang cukup satu kendaraan,” ujar Tri Adhianto dalam keterangan resminya, Rabu (17/6/2026).

Kebijakan tersebut langsung mendapat perhatian publik karena dilakukan di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat agar pemerintah daerah lebih hemat dalam penggunaan fasilitas negara serta lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Efisiensi Bukan Sekadar Penghematan BBM

Tri Adhianto menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak semata-mata bertujuan mengurangi pengeluaran bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, yang lebih penting adalah menciptakan budaya kerja yang lebih sederhana dan mengurangi jumlah kendaraan yang bergerak secara bersamaan di jalan raya.

Ia menilai iring-iringan kendaraan yang terlalu banyak sering kali tidak memberikan manfaat signifikan terhadap efektivitas pekerjaan, bahkan dapat menimbulkan kesan berjarak antara pemerintah dengan masyarakat.

“Efisiensi seperti inilah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja. Tidak perlu banyak iring-iringan kendaraan,” katanya.

Menurut Tri, efektivitas kerja tidak ditentukan oleh banyaknya kendaraan yang digunakan, melainkan bagaimana koordinasi dan pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.

Dengan menggunakan satu kendaraan bersama, komunikasi antarstaf justru bisa lebih mudah dilakukan selama perjalanan menuju lokasi kegiatan.

Gunakan Hiace untuk Aktivitas Kedinasan

Sebagai bagian dari kebijakan baru tersebut, Tri Adhianto akan menggunakan kendaraan dinas jenis Hiace bersama para staf setiap hari kerja, mulai Senin hingga Jumat.

Kendaraan tersebut dipilih karena memiliki kapasitas yang cukup untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas Wali Kota beserta tim pendamping dalam satu perjalanan.

Menurutnya, penggunaan kendaraan bersama tidak akan mengganggu kelancaran tugas pemerintahan yang harus dijalankan setiap hari.

Sebaliknya, langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mengurangi beban lalu lintas akibat kendaraan dinas yang bergerak secara terpisah.

“Dengan satu kendaraan bersama, pekerjaan tetap berjalan efektif dan lebih sederhana,” tegasnya.

Akhir Pekan Tetap Gunakan Kendaraan Pribadi

​​​​​​​

Sementara itu, untuk kegiatan pada akhir pekan, Tri Adhianto mengaku tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Ia menjelaskan bahwa aktivitas pada hari Jumat hingga Minggu lebih banyak dilakukan langsung di tengah masyarakat, termasuk menghadiri undangan warga, kegiatan sosial, maupun agenda kemasyarakatan lainnya.

Menurutnya, penggunaan kendaraan pribadi lebih fleksibel karena banyak lokasi kegiatan berada di kawasan permukiman yang memiliki akses jalan sempit dan sulit dijangkau kendaraan berukuran besar.

“Pada akhir pekan saya tetap menggunakan kendaraan sendiri karena biasanya langsung bertemu masyarakat, menghadiri undangan warga maupun kegiatan lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan tersebut sekaligus memudahkan dirinya menjangkau berbagai wilayah tanpa harus terkendala persoalan akses jalan.

Dorong Camat dan Lurah Terapkan Pola Serupa

Tidak hanya berlaku bagi dirinya sendiri, Tri Adhianto juga mengajak jajaran aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk menerapkan pola efisiensi yang sama.

Ia secara khusus mengimbau para camat agar menggunakan satu kendaraan bersama para lurah ketika menghadiri rapat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat memberikan dampak besar jika diterapkan secara konsisten oleh seluruh jajaran pemerintahan.

“Kalau ada rapat di kantor Pemkot, saya sarankan camat menggunakan satu kendaraan bersama para lurahnya. Jadi berangkat dan pulang bersama dalam satu mobil,” kata Tri.

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang lebih hemat sekaligus memperkuat koordinasi antarpejabat pemerintahan di lapangan.

WFH Setiap Jumat Jadi Bagian Strategi Efisiensi

Selain pengurangan kendaraan dinas, Pemerintah Kota Bekasi juga menjalankan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi yang lebih luas dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Menurut Tri Adhianto, penerapan WFH dapat membantu menekan penggunaan listrik di lingkungan perkantoran sekaligus mengurangi mobilitas kendaraan yang tidak diperlukan.

Dengan berkurangnya jumlah pegawai yang bekerja di kantor pada hari tertentu, biaya operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan penerapan WFH setiap Jumat, kita bisa melakukan efisiensi penggunaan listrik di kantor sekaligus mengurangi mobilitas kendaraan dinas yang tidak diperlukan,” jelasnya.

Kebijakan ini juga dinilai sejalan dengan tren transformasi birokrasi digital yang saat ini mulai diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.

Efisiensi Jadi Isu Penting Pemerintahan Daerah

Dalam beberapa tahun terakhir, isu efisiensi anggaran menjadi salah satu perhatian utama pemerintah pusat maupun daerah.

Meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga program kesejahteraan masyarakat membuat setiap daerah dituntut lebih cermat dalam mengelola anggaran.

Karena itu, pengurangan biaya operasional yang tidak mendesak menjadi salah satu langkah yang banyak dilakukan pemerintah daerah.

Pengamat kebijakan publik menilai langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Menurut mereka, penghematan tidak selalu harus dilakukan melalui pemotongan program yang menyentuh masyarakat, melainkan bisa dimulai dari penyederhanaan fasilitas birokrasi yang selama ini dianggap kurang efektif.

Membangun Budaya Kerja Baru

Kebijakan yang diterapkan Tri Adhianto juga memiliki nilai simbolis yang cukup kuat.

Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, masyarakat kini menaruh perhatian besar terhadap bagaimana pejabat menggunakan fasilitas negara.

Langkah mengurangi iring-iringan kendaraan dinas dianggap sebagai bentuk kesadaran bahwa aparatur pemerintah harus menjadi contoh dalam penggunaan sumber daya secara bijaksana.

Selain itu, pendekatan tersebut juga dapat memperkuat citra pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat dan tidak terkesan eksklusif.

Budaya kerja yang sederhana dan efisien dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam menciptakan pemerintahan modern yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Menuju Pemerintahan yang Lebih Efektif

Langkah efisiensi yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari kebijakan besar. Penyederhanaan penggunaan kendaraan dinas, pengurangan iring-iringan, hingga penerapan WFH secara terukur dapat menjadi bagian dari transformasi birokrasi yang lebih luas.

Dengan kebijakan tersebut, Tri Adhianto ingin menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan tidak ditentukan oleh banyaknya fasilitas yang digunakan, melainkan oleh hasil kerja yang dirasakan masyarakat.

Jika diterapkan secara konsisten dan didukung seluruh jajaran pemerintahan, langkah ini berpotensi menjadi model pengelolaan birokrasi yang lebih efisien, hemat, dan berorientasi pada pelayanan publik di masa mendatang.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan bukan hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikelola, tetapi juga dari kemampuan memanfaatkan setiap sumber daya secara tepat guna demi kepentingan masyarakat luas.