BI-Fast Aman dan PMN Rp14,41 Triliun Disalurkan ke BUMN, Bank Tanah, dan Infrastruktur

JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan layanan BI-Fast dikembangkan dan dioperasikan sesuai dengan standar operasional dan keamanan yang berlaku. Hal ini disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Senin (8/12/2025).

Menurut Denny, pengiriman instruksi transaksi dari bank ke BI telah dilengkapi dengan pengamanan yang memadai melalui jaringan komunikasi yang aman.

Namun, Denny mengingatkan peserta BI-Fast agar tetap memperhatikan pengamanan internal, termasuk dalam penggunaan penyelenggara penunjang. Hal ini sejalan dengan prinsip keamanan teknologi informasi, di mana ketahanan sistem dilihat dari titik terlemah setiap komponennya.

"Dengan pemenuhan standar internasional dalam layanan BI-Fast, kami menghimbau masyarakat tidak ragu bertransaksi serta memanfaatkan instrumen pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal," ujar Denny.

Ia menambahkan, masyarakat tetap disarankan untuk memeriksa kembali data transaksi, menjaga kerahasiaan PIN dan OTP, serta memanfaatkan fitur notifikasi untuk memantau aktivitas rekening.

Selain itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyepakati penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp14,41 triliun untuk BUMN dan Bank Tanah. Kesepakatan ini juga melibatkan Komisi XI DPR RI dan bersumber dari APBN 2025.

Dana PMN tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah BUMN strategis. PT Kereta Api Indonesia (KAI) menerima Rp1,8 triliun untuk penambahan sarana perkeretaapian serta pengadaan dan retrofit rangkaian KRL Jabodetabek.

"Manfaat dari penambahan sarana KRL adalah meningkatkan jumlah penumpang, menurunkan kemacetan, serta menurunkan emisi," jelas Purbaya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.

PT INKA (Persero) kebagian Rp473 miliar. Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kapabilitas manufaktur sarana perkeretaapian, termasuk sistem propulsi, sistem bogie, serta fasilitas di pabrik Madiun dan Banyuwangi.

Sementara itu, PT Pelni menerima PMN sebesar Rp2,5 triliun. Dana ini ditujukan untuk pengadaan tiga unit kapal penumpang baru sebagai pengganti kapal yang sebagian telah berusia lebih dari 40 tahun, sekaligus kelanjutan program PMN tahun 2024.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero/SMF) mendapat Rp6,68 triliun untuk memperkuat pembiayaan sekunder perumahan, khususnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Pihak SMF berperan sebagai penyedia dana jangka menengah hingga panjang bagi bank penyalur KPR FLPP," jelas Purbaya.

Selain itu, Bank Tanah mendapatkan PMN senilai Rp2,95 triliun dalam bentuk non tunai. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat kelembagaan dan mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

Rencana pencairan PMN ini akan dipantau lebih lanjut oleh Komisi XI DPR dalam sidang berikutnya, untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.

Purbaya menekankan pentingnya pengawasan penggunaan PMN agar investasi pada BUMN dan Bank Tanah mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, BI menegaskan bahwa BI-Fast sebagai layanan transfer antarbank cepat tetap aman digunakan. Keandalan sistem pembayaran menjadi prioritas, seiring dengan transformasi digital di sektor keuangan.

Denny menambahkan, penguatan prosedur pengamanan transaksi di bank peserta BI-Fast merupakan upaya bersama antara regulator, industri, dan masyarakat.

Pemerintah berharap sinergi antara PMN dan layanan BI-Fast dapat memperkuat sistem pembayaran nasional, sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Masyarakat pun dihimbau tetap berhati-hati dalam bertransaksi digital, memanfaatkan fitur keamanan, dan melaporkan bila terjadi indikasi penyalahgunaan atau fraud.

Dengan langkah ini, kombinasi PMN yang strategis dan layanan pembayaran digital diharapkan mampu mendorong efisiensi, inklusi keuangan, dan keberlanjutan pembangunan nasional.