Abdul Harris Bobihoe Hadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Bali

BADUNG – Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menghadiri Acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Jawa-Bali yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Jumat (28/8/2026) malam.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam menghadirkan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Dalam kegiatan itu, Abdul Harris Bobihoe mengikuti rangkaian acara sekaligus mendengarkan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah prosesi penyerahan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah.

Penghargaan dalam ajang tersebut mencakup empat kategori utama, yakni Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan, Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, serta Implementasi Program 3 Juta Rumah.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan, kegiatan apresiasi tersebut tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi. Forum itu juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga dalam mencapai target pembangunan.

“Penyelenggaraan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi tidak hanya dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian penghargaan. Ajang ini juga menjadi ruang kolaborasi antara Kemendagri dan kementerian serta lembaga lain untuk mendorong pencapaian target pembangunan di daerah,” ujar Tito.

Menurutnya, kementerian dan lembaga lain juga dapat memanfaatkan forum tersebut untuk memberikan dukungan maupun apresiasi sesuai dengan program dan bidang masing-masing.

Dengan demikian, penghargaan diharapkan tidak berhenti sebagai bentuk pengakuan atas capaian daerah. Sebaliknya, momentum tersebut dapat mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat inovasi pembangunan.

Kemendagri juga menekankan bahwa penilaian kinerja pemerintah daerah tidak semata-mata didasarkan pada aspek administratif. Capaian konkret serta dampak pelayanan yang dirasakan masyarakat turut menjadi bagian penting dalam penilaian.

“Pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah pusat, tapi juga berdasarkan capaian konkret serta inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegas Tito.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam forum regional Jawa-Bali juga menjadi ruang pertukaran pengalaman mengenai berbagai kebijakan dan inovasi pelayanan publik.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat saling belajar mengenai strategi yang telah diterapkan dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di wilayah masing-masing.

Bagi Pemerintah Kota Bekasi, forum tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat pemahaman mengenai arah kebijakan pemerintah pusat sekaligus melihat berbagai praktik inovasi yang diterapkan daerah lain.

Ke depan, apresiasi pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi pemicu bagi daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan program pembangunan yang lebih responsif dan berorientasi pada hasil