Wisata Air Kalimalang Dibangun Tanpa APBD, Rp48 Miliar Murni dari Pemenang Lelang

KOTA BEKASI — Pembangunan wisata air Kalimalang tahap pertama dipastikan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bekasi. Proyek tersebut sepenuhnya dibiayai oleh PT Miju Dharma Angkasa (MDA) sebagai pemenang lelang kerja sama pemanfaatan kawasan.

Direktur Utama BUMD Mitra Patriot, David, menegaskan bahwa tidak satu rupiah pun dana APBD digunakan dalam pembangunan tahap awal wisata air Kalimalang. Seluruh pembiayaan bersumber dari investasi pihak swasta.

“Pembangunan tahap pertama ini murni non-APBD. Tidak ada dana APBD yang digunakan, baik dari Pemkot Bekasi maupun dari Mitra Patriot,” ujar David saat memberikan penjelasan terkait transparansi anggaran proyek.

Ia menjelaskan, PT Miju Dharma Angkasa sebagai pemenang lelang telah menyiapkan dana investasi sebesar Rp48 miliar. Nilai tersebut merupakan pembiayaan penuh yang berasal dari internal perusahaan.

Dana Rp48 miliar tersebut mencakup berbagai komponen utama dalam pengembangan wisata air Kalimalang tahap pertama. Di antaranya adalah pengadaan kapal wisata air, pembangunan stan dan fasilitas pendukung, serta sarana penunjang lainnya.

Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menjadi bagian integral dari kawasan wisata, guna mendukung akses dan keselamatan pengunjung.

David menekankan bahwa skema kerja sama ini dirancang untuk memastikan pembangunan berjalan tanpa membebani keuangan daerah. Pemerintah Kota Bekasi hanya berperan sebagai regulator dan pemilik aset di akhir masa kerja sama.

“Selama 20 tahun masa kerja sama, pengelolaan dilakukan oleh pihak investor. Namun setelah masa kerja sama berakhir, seluruh aset yang dibangun akan diserahkan kepada Pemkot Bekasi atau BUMD Mitra Patriot,” jelasnya.

Terkait isu pendanaan lain, David juga menjelaskan adanya rencana dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp60 miliar. Namun, dana tersebut dipastikan belum dicairkan hingga saat ini.

Ia memastikan bahwa dana dari Pemprov Jawa Barat tersebut tidak berkaitan dengan pembangunan tahap pertama. Anggaran tersebut direncanakan akan dimanfaatkan untuk pengembangan tahap kedua pada tahun 2026 mendatang.

“Dana Rp60 miliar dari Pemprov Jabar belum turun dan memang tidak digunakan untuk tahap satu. Itu direncanakan untuk tahap dua pengembangan wisata air Kalimalang,” kata David.

Menurutnya, pemisahan sumber pendanaan ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi proyek, sekaligus menjawab berbagai pertanyaan publik terkait penggunaan anggaran pemerintah.

Pembangunan wisata air Kalimalang sendiri diharapkan menjadi destinasi baru yang mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi lokal di Kota Bekasi. Kehadiran kawasan wisata ini diproyeksikan membuka lapangan kerja serta meningkatkan aktivitas usaha masyarakat sekitar.

Dengan konsep kerja sama investasi jangka panjang, proyek ini juga menjadi contoh model pembangunan infrastruktur wisata tanpa ketergantungan pada APBD.

David menambahkan bahwa Mitra Patriot akan terus mengawal proses kerja sama agar seluruh kewajiban investor dapat dipenuhi sesuai perjanjian, termasuk standar kualitas fasilitas dan keberlanjutan pengelolaan lingkungan.

“Yang terpenting, masyarakat perlu tahu bahwa proyek ini transparan, tidak membebani APBD, dan pada akhirnya asetnya kembali menjadi milik daerah,” tegasnya.

Pemerintah Kota Bekasi berharap pembangunan wisata air Kalimalang tahap pertama dapat rampung sesuai target dan segera memberikan manfaat nyata bagi warga.

Dengan kepastian pendanaan yang jelas, proyek ini diharapkan menjadi tonggak baru pengembangan kawasan Kalimalang sebagai ruang publik dan destinasi wisata unggulan Kota Bekasi.