Serangan Siber Guncang London, China Diduga Dalang Peretasan Kementerian Luar Negeri Inggris

Pemerintah Inggris tengah menghadapi sorotan serius setelah terungkap bahwa Kementerian Luar Negeri Inggris atau Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) menjadi sasaran serangan siber besar pada Oktober lalu. Sejumlah pejabat menilai serangan tersebut kuat dugaan dilakukan oleh peretas yang berafiliasi dengan China.

Insiden peretasan ini baru mencuat ke publik setelah dikonfirmasi oleh Menteri Perdagangan Inggris, Chris Bryant, yang menyatakan bahwa pemerintah telah mengetahui adanya pelanggaran sistem sejak beberapa bulan lalu, meski tidak diumumkan secara terbuka.

Serangan tersebut disebut sebagai upaya untuk mengakses puluhan ribu berkas sensitif milik pemerintah, memunculkan kekhawatiran serius terkait keamanan basis data negara dan perlindungan informasi strategis Inggris.

Meski demikian, Bryant menegaskan bahwa risiko terhadap individu dinilai minimal. Ia juga menolak berspekulasi terkait identitas pelaku, seraya menyatakan penyelidikan masih berlangsung dan pemerintah berhati-hati dalam menyampaikan kesimpulan.

Namun, sejumlah pejabat yang mengetahui perkembangan awal investigasi menyebut indikasi kuat bahwa peretasan dilakukan oleh kelompok peretas asal China, meskipun belum ada konfirmasi resmi yang mengaitkan langsung dengan negara tersebut.

Media Inggris, The Sun, bahkan menyebut kelompok peretas bernama Storm 1849 sebagai pelaku potensial. Kelompok ini diketahui memiliki keterkaitan dengan kepentingan pemerintah China, meski klaim tersebut belum diverifikasi oleh otoritas Inggris.

FCDO sendiri mengonfirmasi adanya insiden siber dan menyatakan sedang melakukan penyelidikan menyeluruh. Dalam pernyataan resminya, kementerian menegaskan keamanan sistem dan data menjadi prioritas utama, serta meminta publik tidak berspekulasi mengenai aktor di balik serangan.

Kasus ini menambah daftar panjang serangan siber terhadap institusi dan perusahaan Inggris sepanjang tahun ini. Sejumlah perusahaan besar seperti Marks and Spencer serta Jaguar Land Rover juga dilaporkan menjadi target serangan digital.

Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, sebelumnya menyebut bahwa “negara-negara bermusuhan” seperti Rusia berada di balik sebagian serangan siber yang terjadi, menandakan meningkatnya ancaman keamanan digital lintas negara.

Empat tahun lalu, Komisi Pemilihan Umum Inggris juga menjadi korban peretasan besar yang kemudian secara resmi disalahkan kepada peretas yang disponsori negara China. Insiden tersebut berujung pada pemberian sanksi terhadap dua individu dan satu perusahaan.

Terungkapnya peretasan FCDO dinilai menjadi situasi yang tidak menguntungkan secara politik, terutama karena Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke China pada akhir Januari mendatang.

Kunjungan tersebut merupakan yang pertama sejak mantan Perdana Menteri Theresa May melakukan lawatan ke Beijing pada 2018, dengan tujuan memperbaiki dan memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.

Dalam pidato di hadapan pelaku keuangan di City of London awal Desember lalu, Starmer menyatakan Inggris perlu mengambil pendekatan yang “lebih canggih” terhadap China, mengingat hubungan bilateral yang selama ini naik turun.

Meski fokus pada kerja sama ekonomi, Starmer diperkirakan akan menyampaikan keprihatinan terkait isu hak asasi manusia, termasuk vonis terhadap pengusaha media Hong Kong Jimmy Lai yang dinilai kritikus sebagai simbol merosotnya kebebasan politik di wilayah tersebut.

Di sisi lain, pemerintah Inggris juga tengah mempertimbangkan persetujuan pembangunan kedutaan besar China yang baru di dekat kawasan City of London, rencana yang memicu kekhawatiran badan keamanan terkait potensi spionase.

Lokasi kedutaan yang berdekatan dengan Menara London dan jalur kabel serat optik strategis dinilai sensitif, sehingga menambah kompleksitas hubungan diplomatik kedua negara di tengah isu keamanan siber.

Serangan terhadap FCDO ini menegaskan bahwa keamanan digital kini menjadi medan baru dalam persaingan geopolitik global, sekaligus menguji keseimbangan Inggris dalam menjaga hubungan ekonomi dengan China tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional.