Rp2,5 Triliun Dukungan Kementan untuk Pulihkan Pertanian Aceh, Baru Rp9,7 Miliar Dikelola Pemprov

BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mengklarifikasi dukungan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) senilai total Rp2,5 triliun untuk pemulihan sektor pertanian dan perkebunan yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir menjelaskan, dari total dukungan tersebut, hanya Rp9,7 miliar yang tercatat sebagai alokasi untuk Pemerintah Provinsi Aceh. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat (7/8/2026).

Menurut M. Nasir, total Rp2,5 triliun tersebut terbagi dalam beberapa pos. Sekitar Rp515 miliar berada pada Satuan Kerja (Satker) Daerah, dengan rincian Rp9,7 miliar untuk Pemerintah Provinsi Aceh dan sekitar Rp505,3 miliar untuk pemerintah kabupaten/kota.

Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran pada Satker Daerah tersebut telah mencapai 50,3 persen.

Sekda menegaskan, anggaran tersebut tidak berada di kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota. Dana tersebut berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh di bawah Kementerian Keuangan.

“Sekitar Rp2 triliun lainnya berada pada Satker Pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, pembibitan tanaman pertanian dan perkebunan, termasuk benih padi, jagung, serta bibit kopi, kelapa, kakao, dan karet,” kata M. Nasir, didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi.

Rp2 Triliun Disalurkan dalam Bentuk Program dan Barang

M. Nasir menjelaskan, dukungan sekitar Rp2 triliun yang berada pada Satker Pusat dan balai Kementan tidak seluruhnya disalurkan dalam bentuk transfer anggaran kepada pemerintah daerah.

Bantuan tersebut diberikan melalui program dan barang yang secara langsung diterima oleh penerima manfaat.

Saat ini, pelaksanaannya masih berada pada tahap pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, hingga proses pembibitan. Sementara sebagian alat dan mesin pertanian telah diterima langsung oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Bantuan senilai Rp2 triliun tersebut disalurkan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk program dan barang yang langsung diterima oleh para penerima manfaat dari Kementerian Pertanian,” ujarnya.

57.485 Hektare Sawah Terdampak Bencana

Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh berdampak signifikan terhadap sektor pertanian. Berdasarkan data Pemerintah Aceh, total lahan sawah yang terdampak mencapai 57.485 hektare.

Rinciannya terdiri atas:

• 27.437 hektare rusak ringan;
• 13.651 hektare rusak sedang;
• 16.276 hektare rusak berat; dan
• 120 hektare sawah hilang.

Untuk lahan dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang, upaya optimalisasi dan rehabilitasi telah berjalan dengan cakupan sekitar 40.852 hektare.

Selain sektor persawahan, bencana juga berdampak terhadap sektor perkebunan dengan luas lahan terdampak mencapai 60.438 hektare.

Dari jumlah tersebut, pemulihan tengah dilakukan terhadap 40.418 hektare lahan. Prosesnya meliputi pengajuan CPCL, verifikasi, hingga pembibitan.

Program pemulihan perkebunan tersebut dilaksanakan melalui Satker Pusat dan balai Kementerian Pertanian di Medan.

Pemerintah Aceh memastikan dukungan Kementan tersebut terus diarahkan untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian dan perkebunan sekaligus membantu petani yang terdampak bencana hidrometeorologi.