Polri Peringkat Pertama Nasional Monev KIP 2025, Kapolri: Apresiasi Sekaligus Tantangan Besar

Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menorehkan prestasi nasional di bidang keterbukaan informasi publik. Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Polri berhasil meraih peringkat pertama nasional dengan nilai 98,90 dan predikat Informatif.

Capaian tersebut menempatkan Polri sebagai lembaga dengan tingkat keterbukaan informasi tertinggi pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LNNK), sekaligus mengungguli seluruh lembaga negara nonkementerian lainnya.

Prestasi ini menjadi peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Polri berada di peringkat kedua nasional. Kenaikan peringkat tersebut mencerminkan konsistensi dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola informasi publik di lingkungan Polri.

Pada puncak Anugerah KIP 2025, Polri juga dianugerahi penghargaan tertinggi Arkana Wiwarta Prajanugraha sebagai Badan Publik Terbaik Nasional. Penghargaan tersebut diterima Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang diwakili Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Dalam acara tersebut, Wakapolri turut didampingi oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho beserta jajaran Divhumas Polri, sebagai unit yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri atas kerja kolektif dan komitmen yang telah ditunjukkan dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.

“Alhamdulillah, Polri berhasil meraih peringkat pertama setelah sebelumnya berada di peringkat kedua. Terima kasih atas masukan, koreksi, dan dukungan yang terus diberikan. Capaian ini merupakan sebuah apresiasi, namun sekaligus menjadi tantangan dan tanggung jawab besar bagi kami semua,” ujar Kapolri.

Kapolri menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi bagian penting dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Menurutnya, transparansi menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang sehat antara Polri dan masyarakat, sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Proses penilaian Monev KIP 2025 dilakukan melalui tahapan yang ketat dan berlapis. Penilaian dimulai dari pengisian kuesioner penilaian mandiri, dilanjutkan verifikasi faktual, uji akses informasi, presentasi dan wawancara publik, hingga penetapan hasil akhir oleh Komisi Informasi Pusat.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Dr. Donny Yoesgiantoro, menyampaikan bahwa capaian Polri mencerminkan penerapan keterbukaan informasi publik yang konsisten, terukur, dan didukung komitmen kuat dari pimpinan hingga satuan kerja di daerah.

Ia menilai Polri tidak hanya patuh terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga mampu menghadirkan layanan informasi yang mudah diakses, berkualitas, dan relevan bagi masyarakat.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik yang terus dikembangkan Polri dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui berbagai kanal informasi resmi, Polri dinilai mampu merespons kebutuhan informasi masyarakat secara cepat dan transparan, sekaligus menjaga akurasi data dan kejelasan pesan.

Capaian peringkat pertama nasional ini menjadi tonggak penting bagi Polri dalam perjalanan reformasi birokrasi dan penguatan institusi yang berorientasi pada pelayanan publik.

Meski demikian, Kapolri menekankan bahwa prestasi ini bukanlah titik akhir. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi pemacu untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di seluruh jajaran.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama kami. Oleh karena itu, keterbukaan informasi harus terus dijaga, ditingkatkan, dan dijadikan budaya dalam pelaksanaan tugas,” tegas Kapolri.

Dengan raihan tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola informasi publik yang akuntabel, transparan, dan responsif, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Polri yang Presisi dan dipercaya masyarakat.