Pidato Kenegaraan Prabowo: Swasembada Pangan dan Energi Jadi Sorotan, KDM Bicara Makna Kemerdekaan di Jabar

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan serta pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat mengikuti Rapat Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.

Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah, salah satunya keberhasilan Indonesia mewujudkan swasembada delapan komoditas pangan hanya dalam waktu satu tahun. Capaian tersebut lebih cepat dibandingkan target awal yang diperkirakan membutuhkan waktu empat hingga lima tahun.

Delapan komoditas pangan yang disebut telah mencapai swasembada meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.

Selain sektor pangan, Presiden juga menyoroti capaian Indonesia dalam bidang energi. Pemerintah mulai mewujudkan swasembada solar melalui produksi diesel dengan campuran biodiesel B50.

Sejak 1 Juli 2026, Indonesia disebut tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Kebijakan tersebut juga diklaim mampu menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun atau sekitar 9,5 miliar dolar AS.

“Ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat,” tegas Prabowo dalam pidatonya.

Presiden menekankan berbagai capaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjalankan mandat rakyat sekaligus mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

KDM: Kemerdekaan Harus Dirasakan Masyarakat

Menanggapi pidato kenegaraan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan makna kemerdekaan harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Pria yang akrab disapa KDM itu menegaskan, masyarakat Jawa Barat harus dapat merasakan manfaat pembangunan pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

“Rasa kemerdekaan harus dirasakan masyarakat Jawa Barat di HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026 ini. Kita memang tidak boleh mengakui sebuah kontribusi yang diberikan, namun kita bisa melihat sendiri dan merasakan bahwa layanan dasar pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota, hari ini sudah semakin terlihat,” tegasnya.

Menurut Dedi, perbaikan layanan dasar mulai terlihat pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Ia mencontohkan akses listrik bagi masyarakat pedesaan yang semakin luas. Dari sekitar 500 ribu rumah yang sebelumnya belum mendapatkan akses listrik, kini jumlah tersebut disebut telah berkurang menjadi sekitar 80 ribu rumah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh rumah yang tersisa tersebut dapat memperoleh akses listrik pada tahun depan.

Jalan Mulus hingga Infrastruktur Berperadaban

Dedi juga mengaitkan kemerdekaan dengan kualitas infrastruktur yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

“Merdeka itu kalau di jalan raya tidak bertemu dengan jalan yang berlubang. Hari ini kan jalan-jalan provinsi hampir 97 persen sudah tidak ditemukan jalan berlubang,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada perbaikan permukaan jalan. Menurutnya, jalan yang ideal harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung agar memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Jalan berperadaban itu kan berdrainase besar, ber-PJU, kemudian memiliki jaringan telekomunikasi yang memadai,” tambahnya.

Dedi juga menyebut kemerdekaan bagi masyarakat Jawa Barat berkaitan erat dengan akses pendidikan. Anak-anak, menurutnya, harus memperoleh kesempatan bersekolah dengan mudah dan terjangkau.

Ia menegaskan minimal anak-anak di Jawa Barat harus dapat menempuh pendidikan hingga jenjang SMA/SMK.

Selain pendidikan dan infrastruktur, aspek keamanan juga menjadi bagian dari indikator kemerdekaan yang dirasakan masyarakat.

Menurut Dedi, masyarakat harus terbebas dari rasa takut ketika beraktivitas di luar rumah, baik siang maupun malam, termasuk dari ancaman kejahatan jalanan.

Ia menyebut tingkat kejahatan relatif menurun dan aparat kepolisian bersama TNI terus bersiaga menjaga keamanan masyarakat.

Dedi juga menyinggung pentingnya memastikan masyarakat tidak kehilangan akses pelayanan kesehatan hanya karena persoalan ekonomi.

“Tidak ada lagi KTP ditahan karena tidak mampu bayar rumah sakit,” tegasnya.

Ia menambahkan seluruh capaian pembangunan tersebut harus terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya.

“Seluruh rangkaian-rangkaian itu harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan kualitasnya karena negara merdeka dan berdaulat artinya rakyatnya memiliki kemerdekaan dan berkedaulatan,” pungkas KDM.