Tri Adhianto Dorong UMKM dan ASN Kembali Berbelanja di Pasar Lewat Program Gebrak Pasar

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi mendorong penguatan ekonomi lokal melalui program Gebrak Pasar atau Gerakan Belanja ke Pasar. Program tersebut akan mengajak aparatur pemerintah dan masyarakat kembali menjadikan pasar tradisional sebagai salah satu pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan program tersebut saat memimpin apel pagi jajaran aparatur Pemerintah Kota Bekasi di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (28/9/2026). Gebrak Pasar rencananya mulai dilaksanakan pada Jumat mendatang.

Menurut Tri, program tersebut diarahkan untuk menggerakkan kembali aktivitas perdagangan di pasar tradisional sekaligus memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bekasi.

Ia menginstruksikan jajaran Pemkot Bekasi untuk turut berbelanja berbagai kebutuhan di pasar tradisional setelah kegiatan senam bersama yang akan digelar di Pasar Baru.

Tri mengatakan kondisi sejumlah pasar di Kota Bekasi saat ini semakin baik, baik dari sisi kebersihan, keamanan maupun penataan. Kondisi tersebut dinilai perlu diikuti dengan peningkatan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar.

Selain itu, harga sejumlah kebutuhan di pasar dinilai cukup kompetitif. Karena itu, aktivitas belanja di pasar dinilai dapat menjadi pilihan masyarakat sekaligus memberikan dampak langsung terhadap pendapatan pedagang.

Tri menjelaskan, Gebrak Pasar akan diselaraskan dengan momentum tanggal muda ketika masyarakat dan aparatur mulai memenuhi kebutuhan belanja bulanan.

Melalui pola tersebut, pemerintah berharap sebagian kebutuhan belanja pegawai dapat dialihkan dari pusat perbelanjaan menuju pasar rakyat. Dengan demikian, perputaran uang dapat lebih banyak dirasakan pedagang dan pelaku UMKM.

“Kita inisiasi setiap awal bulan di tanggal muda dengan harapan belanja bulanan pegawai beralih ke pasar. Jika rata-rata belanjanya Rp100.000 dan dihadiri sekitar 1.500 orang, setidaknya ada Rp150 juta perputaran uang yang beredar di pasar pada hari itu,” ujar Tri.

Menurutnya, Gebrak Pasar tidak sekadar diarahkan sebagai kegiatan berbelanja secara bersama-sama. Program tersebut juga diharapkan membentuk kebiasaan baru agar masyarakat kembali melihat pasar tradisional sebagai bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.

Semakin tinggi aktivitas transaksi di pasar, kata Tri, diharapkan dapat meningkatkan perdagangan sekaligus memberikan dampak terhadap pendapatan pedagang dan pelaku UMKM.

Di sisi lain, dalam apel tersebut Tri turut menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Bekasi.

Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengambil langkah yang lebih cepat dan solutif, termasuk dalam menangani sampah yang berada di sungai serta mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah.

Tri juga meminta hasil studi maupun pembelajaran dari daerah lain tidak berhenti pada kegiatan studi banding. Menurutnya, berbagai pembelajaran tersebut perlu diterjemahkan menjadi program konkret yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Kota Bekasi.

Persoalan kedisiplinan aparatur juga menjadi perhatian dalam apel pagi tersebut. Tri meminta BKPSDM Kota Bekasi mengkaji penyatuan sistem presensi Beetri dan fingerprint.

Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan sistem kehadiran aparatur berjalan lebih efektif sekaligus meminimalkan potensi manipulasi presensi.

Dalam kesempatan yang sama, Tri menyampaikan rencana penyerahan bantuan kemanusiaan Pemerintah Kota Bekasi senilai Rp2,1 miliar beserta pakaian layak pakai untuk masyarakat Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.

Apresiasi juga disampaikan kepada DPPKB Kota Bekasi atas capaian prestasi di tingkat Jawa Barat serta para siswa SMAN 1 dan SMAN 10 Kota Bekasi yang turut mengukir prestasi.

Melalui Gebrak Pasar, Pemkot Bekasi tidak hanya menargetkan peningkatan transaksi di pasar tradisional, tetapi juga mendorong keterlibatan aparatur dan masyarakat dalam memperkuat ekonomi lokal. Besaran potensi perputaran uang yang ditargetkan mencapai Rp150 juta dalam satu kegiatan menjadi salah satu indikator yang ingin didorong pemerintah melalui gerakan tersebut.