PHK Tembus 79 Ribu Pekerja, Menkeu Akui Ekonomi Sempat Melambat Selama 10 Bulan

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga November 2025 tercatat menembus angka 79.302 orang. Angka tersebut mencerminkan tekanan serius yang sempat dialami perekonomian nasional dalam hampir sepanjang tahun berjalan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait lonjakan PHK tersebut. Ia menyebut, kondisi itu tidak bisa dilepaskan dari melemahnya aktivitas ekonomi dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Menurut Purbaya, perlambatan ekonomi terjadi selama sekitar sembilan hingga sepuluh bulan pertama pada 2025. Situasi tersebut berdampak langsung pada dunia usaha, khususnya sektor yang sangat bergantung pada permintaan pasar
​​​​​​​

“PHK kan terjadi ketika demand-nya lemah sekali. Itu terjadi 10 bulan awal, 9 bulan pertama. Tahun sebelumnya juga jelek, dan tahun ini 10 bulan pertama ekonomi memang slow,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

Ia menegaskan, angka PHK yang meningkat menjadi indikator nyata bahwa dunia usaha tengah menghadapi tekanan akibat menurunnya daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut, kata Purbaya, merupakan akumulasi dari perlambatan yang terjadi sejak periode sebelumnya, sehingga dampaknya baru terasa signifikan pada tahun ini.

Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap dampak sosial dan ekonomi dari tingginya angka PHK. Berbagai langkah mulai disiapkan untuk mengembalikan kepercayaan pelaku usaha dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah meningkatkan geliat perekonomian nasional agar roda produksi dan konsumsi kembali bergerak. Dengan begitu, peluang kerja diharapkan dapat kembali terbuka secara bertahap.

Purbaya menyampaikan optimisme bahwa kondisi ekonomi domestik akan membaik dalam waktu ke depan. Ia menilai, fondasi kebijakan yang disiapkan pemerintah mulai menunjukkan arah yang lebih solid.

Optimisme tersebut diperkuat dengan adanya sinkronisasi antara kebijakan fiskal yang dijalankan Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter yang diramu oleh Bank Indonesia.

“Saya yakin tahun depan akan lebih bagus dari sekarang karena kita lebih sinkron dengan bank sentral, juga kebijakannya ke depan,” kata Purbaya.

Menurutnya, koordinasi yang lebih erat antara otoritas fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ia juga menilai, kondisi ekonomi yang melemah pada periode sebelumnya harus dijadikan pelajaran penting dalam merumuskan kebijakan ke depan agar lebih responsif terhadap dinamika global dan domestik.

Purbaya menambahkan, indikator ekonomi terbaru menunjukkan sinyal perbaikan, meskipun belum sepenuhnya pulih dari tekanan yang terjadi sepanjang awal hingga pertengahan 2025.

“Jadi itu merupakan indikasi bagi saya bahwa kemarin-kemarin memang nggak bagus,” ucapnya, menegaskan bahwa lonjakan PHK merupakan cerminan dari kondisi ekonomi yang sempat tertekan.

Pemerintah berharap, dengan membaiknya iklim ekonomi dan kebijakan yang lebih sinkron, tren PHK dapat ditekan dan berganti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Ke depan, pemulihan ekonomi diharapkan tidak hanya tercermin dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas dunia kerja.