Perang Iran–AS Mengguncang Dapur Rumah Tangga Indonesia, Ini Alasannya

Jakarta  -  Konflik geopolitik di Timur Tengah kembali memanas. Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan serentak ke Iran yang disebut Presiden Donald Trump sebagai “operasi tempur besar.” Serangan tersebut dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran beserta sejumlah pejabat militer penting.

Iran tidak tinggal diam. Negara itu segera melancarkan serangan balasan berupa rudal ke beberapa wilayah Asia Barat yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat. Eskalasi konflik pun meningkat cepat dan memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas energi dunia.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, perang di Timur Tengah mungkin terasa jauh secara geografis. Namun dari sudut pandang ekonomi energi, dampaknya justru sangat dekat bahkan berpotensi langsung dirasakan di dapur rumah tangga.

Indonesia hingga saat ini masih sangat bergantung pada energi fosil impor. Konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya berada di kisaran 860 ribu barel per hari.

Artinya, hampir separuh kebutuhan energi nasional harus dipenuhi melalui impor.

Sebagian besar minyak mentah Indonesia berasal dari kawasan Timur Tengah wilayah yang kini menjadi pusat konflik. Arab Saudi menyumbang sekitar 38 persen impor minyak mentah Indonesia dengan nilai lebih dari USD 1,2 miliar per tahun. Pasokan lainnya datang dari Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait.

Data terbaru menunjukkan pada 2024 Indonesia mengimpor sekitar 53,74 juta ton minyak mentah dan produk turunannya, meningkat 19 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka tersebut memperlihatkan ketergantungan yang semakin besar terhadap pasar energi global.

Ketergantungan bahkan lebih tinggi pada LPG. Sekitar setengah kebutuhan LPG nasional dipasok dari Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait, sementara separuh lainnya berasal dari Amerika Serikat.

LPG bukan sekadar komoditas energi biasa. Lebih dari 70 juta rumah tangga Indonesia menggunakan tabung gas 3 kilogram bersubsidi untuk memasak setiap hari. Dengan kata lain, gejolak harga energi global langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Ada satu titik geografis yang kini menjadi perhatian dunia: Selat Hormuz.

Jalur laut selebar sekitar 21 mil ini merupakan jalur utama distribusi minyak global, termasuk pasokan energi menuju Indonesia dari Timur Tengah. Hampir seluruh kapal tanker dari Arab Saudi, Irak, Qatar, dan Kuwait harus melewati kawasan ini.

Pasca eskalasi konflik terbaru, muncul laporan bahwa jalur tersebut praktis ditutup sementara. Garda Revolusi Iran bahkan memperingatkan pembatasan lalu lintas kapal di wilayah itu.

Dampaknya langsung terasa di pasar energi dunia. Sebelumnya, pada Juni 2025, hanya satu serangan udara di Teheran sudah cukup membuat harga minyak Brent melonjak 13 persen menjadi USD 78,50 per barel dalam hitungan jam.

Kini yang terjadi bukan lagi insiden tunggal, melainkan konflik skala besar.

Analis Barclays memperkirakan harga minyak berpotensi menembus USD 100 per barel. Sejumlah perusahaan pelayaran global seperti Hapag-Lloyd dan Maersk bahkan telah menangguhkan pelayaran di kawasan tersebut.

Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak bukan sekadar angka statistik.

Setiap kenaikan USD 1 per barel diperkirakan dapat memperlebar defisit anggaran negara hingga sekitar Rp6,8 triliun. Padahal asumsi harga minyak dalam APBN 2026 ditetapkan hanya USD 70 per barel.

Jika harga benar-benar menyentuh USD 100, beban subsidi energi berpotensi melonjak drastis.

Saat ini saja, subsidi LPG dan BBM mencapai sekitar Rp106 triliun, sementara total belanja subsidi energi dan kompensasi listrik diproyeksikan mencapai Rp381 triliun.

Tekanan tidak berhenti di situ. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga akan memperbesar biaya impor energi. Bahkan pelemahan Rp1.000 saja dapat menambah beban impor hingga ratusan miliar rupiah.

Kombinasi harga minyak tinggi dan rupiah melemah menjadi skenario paling berat bagi stabilitas fiskal nasional.

Ketika harga energi naik, efek berantai hampir tidak terhindarkan.

Biaya transportasi meningkat, harga pangan ikut terdorong naik, dan inflasi berpotensi menguat. Pengeluaran rumah tangga untuk energi membengkak, mengurangi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan lainnya.

Dengan kata lain, konflik geopolitik ribuan kilometer dari Indonesia dapat berujung pada naiknya harga kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional.

Dalam jangka pendek, Indonesia perlu mengamankan pasokan energi dengan mencari sumber alternatif dari kawasan lain seperti Nigeria, Australia, atau Amerika Latin.

Diversifikasi impor menjadi langkah penting agar pasokan tidak terlalu bergantung pada satu kawasan geopolitik yang rentan konflik.

Namun solusi jangka panjang jauh lebih besar: transformasi sistem energi nasional.

Institute for Essential Services Reform (IESR) merekomendasikan tiga langkah strategis utama.

1. Dekarbonisasi Memasak

Peralihan dari LPG 3 kg menuju kompor induksi listrik berpotensi menghemat subsidi negara hingga Rp1–2 juta per rumah tangga per tahun sekaligus menurunkan biaya energi hingga 30 persen.

2. Reformasi Subsidi Energi

Subsidi energi fosil dapat dialihkan menuju energi terbarukan dan elektrifikasi transportasi publik. Penghematan puluhan triliun rupiah per tahun bisa digunakan untuk mempercepat investasi energi bersih nasional.

3. Percepatan Energi Terbarukan

Sistem energi Indonesia perlu bertransformasi menjadi lebih fleksibel dengan dominasi energi terbarukan. Analisis IESR menunjukkan sistem tenaga surya terdesentralisasi dengan penyimpanan energi dapat menurunkan biaya pembangkitan hingga 21 persen dibanding sistem berbasis fosil.

Krisis global ini menjadi pengingat keras bahwa ketahanan energi bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga persoalan keamanan ekonomi dan kedaulatan nasional.

Selama Indonesia masih bergantung pada impor energi fosil, setiap konflik global akan selalu membawa risiko langsung bagi stabilitas ekonomi domestik.

Transisi energi kini bukan lagi pilihan idealis, melainkan kebutuhan strategis.

Di tengah geopolitik dunia yang semakin tidak menentu, Indonesia dihadapkan pada satu pertanyaan besar: terus bergantung pada pasar global yang rapuh, atau mulai membangun kemandirian energi sendiri.

Jawabannya akan menentukan seberapa kuat ekonomi nasional menghadapi krisis berikutnya.