TNI Bangun 750 Batalyon Baru hingga 2029, Kriminalitas Ditarget Turun dan Ekonomi Daerah Bergerak

Pemerintah bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai mempercepat pembangunan kekuatan pertahanan berbasis kewilayahan melalui pembentukan 750 satuan baru di tingkat kabupaten dan kota hingga tahun 2029. Program besar tersebut menjadi bagian dari strategi Optimum Essential Force (OEF) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk memperkuat postur pertahanan nasional yang modern, adaptif, dan dekat dengan masyarakat.

Langkah ini sekaligus menjadi salah satu proyek pertahanan terbesar dalam beberapa tahun terakhir karena tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga menyasar penguatan keamanan lingkungan, pemberdayaan sosial masyarakat, hingga mendorong perputaran ekonomi daerah.

Kementerian Pertahanan menyebut pembangunan satuan baru itu terdiri dari Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP), satuan bantuan tempur, serta satuan bantuan administrasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dari total target 750 satuan, sebanyak 593 di antaranya merupakan Yon TP, sedangkan 157 lainnya terdiri atas satuan bantuan tempur dan bantuan administrasi.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan pembangunan dilakukan bertahap dan ditargetkan mencapai 150 Yon TP setiap tahun.

“Dan rencana setiap tahun akan dibangun 150 Batalyon Teritorial Pembangunan,” ujar Rico Ricardo Sirait dalam keterangannya di Jakarta.

Fokus Penguatan Keamanan Daerah

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pembangunan batalyon baru bukan sekadar memperkuat pertahanan negara dari ancaman luar, tetapi juga mempertegas kehadiran negara hingga ke tingkat daerah.

Menurut Sjafrie, masih banyak wilayah kabupaten yang sebelumnya minim keberadaan pasukan TNI sehingga pengawasan keamanan tidak berjalan optimal.

Ia menilai keberadaan batalyon teritorial mampu memberikan efek langsung terhadap penurunan angka kriminalitas di daerah.

“Apa yang terjadi? Begal, kriminal itu besar sekali,” kata Sjafrie dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Jakarta.

Ia mengklaim setelah pembangunan pangkalan dan penempatan pasukan TNI di sejumlah daerah, tingkat kriminalitas menurun lebih dari 50 persen.

Program ini juga diintegrasikan dengan penguatan patroli wilayah serta menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling yang sebelumnya mulai melemah di sejumlah daerah.

Menurut Sjafrie, prajurit yang ditempatkan di Yon TP nantinya tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga membantu pengamanan sosial di lingkungan masyarakat.

“Membangun sistem keamanan lingkungan, siskamling, yang tadinya itu menurun kemudian hidup kembali,” ujarnya.

Strategi Pertahanan Berbasis Wilayah

Program pembangunan Yon TP menjadi bagian dari strategi pertahanan berbasis wilayah yang selama ini terus dikembangkan TNI. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk lebih dari 287 juta jiwa dinilai membutuhkan sistem pertahanan yang mampu menjangkau hingga daerah terpencil.

Apalagi Indonesia memiliki 514 kabupaten dan kota serta berbatasan langsung dengan 11 negara.

Namun Sjafrie menegaskan pembangunan batalyon bukan dipersiapkan untuk menghadapi perang dengan negara tetangga, melainkan menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.

“Kita ingin menjaga kedaulatan negara kita,” tegasnya.

Pemerintah juga menilai ancaman keamanan saat ini semakin kompleks, mulai dari kriminalitas, konflik sosial, penyelundupan lintas batas, hingga ancaman siber dan disinformasi yang membutuhkan penguatan aparat negara di daerah.

Karena itu, pembangunan satuan teritorial dianggap menjadi solusi untuk mempercepat respons negara terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.

TNI Akan Dilibatkan dalam Aktivitas Sosial

Menariknya, konsep Yon TP yang dikembangkan pemerintah tidak hanya menempatkan prajurit sebagai aparat pertahanan semata. Prajurit nantinya juga akan menjalankan fungsi sosial di tengah masyarakat.

Sjafrie menyebut satu batalyon nantinya berisi sekitar 1.190 personel dengan latar belakang yang beragam, termasuk lulusan pesantren hingga rohaniwan dari berbagai agama.

Menurut dia, para prajurit akan dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat, termasuk mendampingi aktivitas di rumah ibadah.

“Itu masuk ke gereja bersama-sama dengan masyarakat. Bersama-sama dengan masyarakat ada di masjid. Dia bisa jadi khatib, dia bisa jadi imam di masjid,” ujar Sjafrie.

Selain kegiatan keagamaan, personel TNI juga akan dilibatkan dalam sektor pendidikan masyarakat. Prajurit disebut dapat membantu mengajar anak-anak sekolah maupun memberikan pelatihan kedisiplinan dan kebangsaan di daerah.

Konsep tersebut diklaim menjadi bentuk pendekatan humanis TNI agar keberadaan pasukan di daerah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Diyakini Dongkrak Ekonomi Daerah

Selain aspek keamanan dan sosial, pemerintah juga meyakini pembangunan batalyon baru akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan di daerah.

Sjafrie menjelaskan satu batalyon berisi sekitar 1.000 lebih prajurit dengan rata-rata pengeluaran rutin setiap bulan.

Dengan asumsi setiap personel membelanjakan minimal Rp1 juta per bulan di wilayah penempatan, maka satu batalyon dapat memutar uang hingga Rp1 miliar setiap bulan di daerah tersebut.

“Kalau dia 1.000 orang dalam 1 batalion, dan dia belanjakan Rp1 juta setiap bulan, berarti dia Rp1 miliar di desa dan kecamatan tempat mereka,” kata Sjafrie.

Ia mengaku telah melihat langsung pertumbuhan usaha kecil di sekitar kawasan batalyon, mulai dari warung makan, toko kebutuhan harian, hingga kafe dan usaha jasa lainnya.

Menurutnya, keberadaan pasukan baru akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah, terutama di wilayah yang sebelumnya memiliki aktivitas ekonomi terbatas.

Program ini juga dipandang dapat membantu UMKM lokal karena kebutuhan logistik harian prajurit sebagian besar dipenuhi dari wilayah sekitar.

Bantah Tuduhan Serobot Lahan Warga

Di tengah pembangunan masif Yon TP, muncul sejumlah isu terkait penggunaan lahan. Namun TNI memastikan seluruh pembangunan dilakukan di atas lahan negara dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan pembangunan batalyon dilakukan di atas lahan milik TNI maupun lahan negara yang telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

“Pembangunan Yon TP dilakukan pada lahan milik TNI dan atau lahan milik negara atau lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme yang berlaku,” kata Nas.

Ia membantah tudingan bahwa pembangunan Yon TP dilakukan dengan menyerobot tanah milik masyarakat.

Menurut Nas, seluruh proses pembangunan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait dan mengikuti aturan yang berlaku.

Pengamat Ingatkan Profesionalisme

Sejumlah pengamat pertahanan menilai program pembangunan 750 batalyon dapat menjadi langkah strategis jika diiringi dengan penguatan profesionalisme dan pengawasan yang ketat.

Pengamat militer menilai pendekatan teritorial memang penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia, terutama untuk mempercepat deteksi dini terhadap gangguan keamanan di daerah.

Namun mereka juga mengingatkan agar fungsi pertahanan tetap menjadi prioritas utama dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan peran sipil.

Selain itu, pembangunan besar-besaran tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga transparansi dan efektivitas pelaksanaan menjadi hal penting yang harus dijaga pemerintah.

Jika berjalan sesuai rencana, pembangunan 750 batalyon baru diproyeksikan menjadi salah satu transformasi terbesar dalam sistem pertahanan Indonesia modern.

Program ini tidak hanya memperluas kekuatan pertahanan negara, tetapi juga diharapkan mampu memperkuat stabilitas sosial, menggerakkan ekonomi daerah, serta meningkatkan kehadiran negara hingga ke pelosok Indonesia.