Pemkot Bekasi Raih Harmony Award 2025 atas Komitmen Tinggi Menjaga Kerukunan Daerah

JAKARTA — Pemerintah Kota Bekasi meraih Piagam Penghargaan Harmony Award 2025 yang diberikan atas komitmen tinggi dalam memelihara kerukunan umat beragama di tingkat kota. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Agama RI melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB).

Prosesi penyerahan penghargaan berlangsung pada Jumat (28/11/2025) di DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran. Acara tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah, tokoh lintas agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta pejabat Kementerian Agama.

Kementerian Agama menyampaikan bahwa Harmony Award merupakan bentuk apresiasi kepada daerah yang mampu menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama. Penilaian dilakukan berdasarkan program, kinerja FKUB, pola koordinasi, dan upaya nyata menjaga toleransi.

Tahun ini, Harmony Award mengangkat tema “Sinergi Kolaborasi untuk Indonesia Rukun”. Tema tersebut dipilih sebagai penegasan pentingnya peran seluruh elemen dalam menjaga persatuan bangsa.

Dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, hadir secara langsung untuk menerima piagam penghargaan. Penyerahan dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI di hadapan para undangan.

Usai menerima penghargaan, Harris menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur di Kota Bekasi. Ia menilai penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa nilai toleransi di daerah tetap terjaga dengan baik.

“Diharapkan ke depan, kolaborasi semua pihak semakin kuat dalam menjaga kerukunan. Ini sejalan dengan fokus pemerintah terhadap moderasi beragama dan persatuan bangsa,” ujar Harris dalam sambutannya.

Ia menegaskan bahwa keberagaman di Kota Bekasi merupakan anugerah sekaligus kekuatan yang harus dijaga. Menurutnya, perbedaan yang hadir dalam kehidupan masyarakat justru menjadi sumber energi sosial apabila dikelola dengan bijaksana.

Harris juga menyoroti tantangan yang muncul akibat dinamika sosial dan budaya. Ia mengatakan perlunya kehati-hatian pemerintah daerah dalam memastikan setiap kelompok masyarakat merasa aman, setara, dan dihargai.

“Kerukunan umat beragama adalah fondasi pembangunan. Toleransi, kerja sama, dan kesetaraan harus menjadi nilai utama agar kota yang nyaman dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai,” jelasnya.

Menurut Harris, Pemkot Bekasi bersama FKUB akan terus memperkuat program-program dialog kebangsaan, edukasi toleransi, dan ruang pertemuan lintas iman. Ia menilai langkah tersebut penting dilakukan untuk mencegah potensi gesekan sosial.

Kementerian Agama melalui PKUB juga memberikan apresiasi khusus kepada Kota Bekasi atas konsistensinya melibatkan masyarakat dalam pembangunan kerukunan. Hal ini dianggap sebagai indikator bahwa kerja sama pemerintah daerah dengan elemen masyarakat berjalan efektif.

Dalam laporan evaluasi PKUB, sejumlah program Kota Bekasi dinilai menonjol, termasuk kegiatan mediasi sosial, penguatan wawasan moderasi beragama, hingga dukungan terhadap rumah-rumah ibadah dalam menjaga suasana kondusif.

Para peserta acara memberikan respons positif terhadap kehadiran pemerintah daerah dalam forum nasional tersebut. Banyak yang menilai Kota Bekasi menjadi contoh kota besar yang mampu mengelola keberagaman dengan baik.

Harmony Award 2025 sendiri menjadi agenda tahunan untuk mengukur komitmen daerah dalam menjaga kerukunan. Kementerian Agama berharap penghargaan ini mampu mendorong semakin banyak daerah memperkuat pola kolaborasi lintas sektor.

Dengan diterimanya penghargaan ini, Pemerintah Kota Bekasi disebut siap mempertahankan capaian tersebut dengan memperluas ruang partisipasi masyarakat. Harris mengajak semua pihak terus menjaga suasana kota tetap aman dan harmonis.

Acara kemudian ditutup dengan foto bersama dan penegasan komitmen bersama menjaga kerukunan untuk masa depan Indonesia yang damai.