Pemkot Bekasi Gelar Workshop Evaluasi Keuangan Kelurahan 2025 untuk Perkuat Transparansi

Kota Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2025 yang digelar di Balai Patriot, Selasa (18/11).

Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Bekasi, Harris Bobihoe. Dalam kegiatan itu hadir pula Anggota DPR RI Komisi XI, H. Muhammad Kholid, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Ikhwan Mulyawan, perwakilan Forkopimda, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Bekasi.

Workshop ini diselenggarakan sebagai langkah penguatan kapasitas aparatur kelurahan dalam mengelola anggaran, pembangunan, dan pelayanan publik yang semakin menuntut ketepatan dan akuntabilitas.

Dalam sambutannya, Harris Bobihoe menyampaikan bahwa dinamika pembangunan di Kota Bekasi terus mengalami percepatan, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan mobilitas masyarakat. Menurutnya, kondisi ini menuntut pemerintah untuk semakin responsif dan profesional.

“Kota Bekasi menghadapi dinamika urbanisasi yang sangat pesat. Hal ini menuntut kita untuk semakin tanggap, transparan, dan inovatif dalam mengelola pembangunan, terutama di tingkat kelurahan yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat,” ujar Harris saat membuka kegiatan.

Ia menilai bahwa kelurahan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik. Oleh karena itu, aparatur setempat harus mampu memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran dan sesuai regulasi.

Menurut Harris, keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh disiplin anggaran, perencanaan program yang matang, dan ketepatan pelaporan. Hal ini, kata dia, perlu dijaga secara konsisten oleh seluruh aparatur di wilayah.

“Saya mengingatkan kembali pentingnya disiplin anggaran, perencanaan yang matang, pelaporan yang tepat waktu, serta koordinasi antar instansi yang sinergis,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta workshop untuk memanfaatkan kegiatan ini sebagai wadah memperdalam pemahaman terkait pengelolaan keuangan yang berintegritas dan menghindari potensi penyimpangan.

Harris menambahkan bahwa peran camat sangat penting dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan di tingkat kelurahan agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Kepada para camat, saya minta untuk terus mengawal program-program pembangunan di kelurahan agar lebih terarah dalam pelaksanaan dan pelaporannya, sehingga tercipta Kota Bekasi yang nyaman kotanya, sejahtera warganya,” ujarnya menutup sambutan.

Seluruh peserta workshop mendapatkan materi mengenai mekanisme perencanaan, penggunaan anggaran, standar pelaporan, serta langkah-langkah penyusunan pembangunan kelurahan yang akuntabel.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum penyelarasan pemahaman seluruh perangkat kelurahan dalam mengelola keuangan dan pembangunan secara profesional.

Pemkot Bekasi menegaskan bahwa hasil dari workshop ini akan menjadi bagian penting dalam evaluasi dan peningkatan pelayanan publik di masa depan.

Dengan meningkatnya kapasitas aparatur, pemerintah optimis pembangunan tingkat kelurahan dapat berjalan lebih efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Workshop tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan evaluasi awal yang melibatkan seluruh peserta untuk menyamakan perspektif dan menyusun rencana tindak lanjut program kelurahan di tahun 2025.