Pemerintah Siapkan Jurus Jaga Stabilitas Nasional dan Kebijakan DHE Bersama Tokoh Ekonomi

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih dipengaruhi dinamika geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga tekanan ekonomi dunia. Presiden RI Prabowo Subianto pun mengumpulkan sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026), guna membahas strategi menghadapi potensi krisis ekonomi global.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah tokoh senior ekonomi nasional yang pernah berperan penting dalam menghadapi krisis ekonomi sebelumnya, termasuk mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, serta mantan Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.

Menko Airlangga mengatakan, diskusi bersama Presiden Prabowo membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi tahun 2008 sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran menghadapi kondisi global saat ini.

“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Airlangga kepada awak media.

Menurut Airlangga, para tokoh ekonomi memberikan sejumlah catatan penting terkait penanganan lonjakan harga minyak dunia, tekanan inflasi, hingga pelemahan nilai tukar yang pernah terjadi pada masa lalu. Namun, ia menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih kuat dibandingkan periode krisis sebelumnya.

“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” jelasnya.

Selain membahas stabilitas ekonomi, Presiden Prabowo juga meminta penguatan pengawasan terhadap sektor keuangan dan sistem perbankan nasional. Pemerintah menilai prinsip kehati-hatian perbankan serta penguatan permodalan bank menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah gejolak global.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mematangkan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola devisa nasional sekaligus meningkatkan manfaat hasil ekspor bagi perekonomian Indonesia.

“Kami laporkan terkait kemarin pertemuan dengan para asosiasi pengusaha baik dalam maupun luar negeri, sosialisasi dari devisa hasil ekspor dan sosialisasi daripada ekspor melalui badan usaha milik negara,” kata Airlangga.

Pemerintah memastikan implementasi kebijakan DHE mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan akan dievaluasi secara bertahap selama tiga bulan pertama pelaksanaan. Sistem pemantauan terintegrasi juga telah disiapkan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Danantara, hingga sistem monitoring otomatis guna memastikan pelaksanaan berjalan efektif dan akuntabel.

Pemerintah optimistis langkah penguatan fundamental ekonomi, tata kelola ekspor, serta koordinasi bersama tokoh ekonomi nasional dapat menjaga ketahanan ekonomi Indonesia tetap stabil dan adaptif menghadapi tantangan global yang terus berkembang.