Polri Raih Penghargaan Kementerian Haji, Dinilai Berperan Besar Sukseskan Penyelenggaraan Haji 2026

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menerima apresiasi atas kontribusinya dalam mendukung pelayanan publik. Kali ini, penghargaan diberikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas peran aktif Polri dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berlangsung di Asrama Haji Jakarta Timur, Sabtu (4/7/2026).

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. Mochamad Irfan Yusuf, menyerahkan langsung penghargaan kepada Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, sebagai representasi institusi Polri.

Penghargaan itu diberikan atas kontribusi Polri dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji melalui penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga, pengamanan, perlindungan terhadap jemaah, hingga penegakan hukum demi memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman, tertib, dan lancar.

Rakernas tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus memberikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Haji dan Umrah RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama menyukseskan penyelenggaraan haji tahun ini, termasuk jajaran Polri.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bekerja keras memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Berkat kerja sama seluruh jajaran, kita menerima banyak apresiasi atas pelayanan haji tahun ini," ujar Dr. Mochamad Irfan Yusuf.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak terlepas dari kolaborasi erat antara pemerintah pusat, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan yang terus memperkuat koordinasi dalam setiap tahapan pelayanan.

Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan haji yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.

Sepanjang penyelenggaraan ibadah haji 2026, Polri berperan aktif mengawal berbagai tahapan mulai dari proses keberangkatan, pengamanan embarkasi dan debarkasi, perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan penyelenggaraan perjalanan ibadah, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan haji.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Ilegal bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Satgas tersebut dibentuk untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik penyelenggaraan haji ilegal, meningkatkan langkah preventif, memberikan edukasi kepada masyarakat, sekaligus melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan penyelenggaraan ibadah haji secara melawan hukum.

Pembentukan satgas ini dinilai menjadi salah satu upaya penting pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal kepada calon jemaah haji Indonesia.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol. Dr. Drs. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada institusi Polri.

Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polri yang selama ini bersinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada Polri. Penghargaan ini merupakan kehormatan sekaligus wujud kepercayaan atas sinergi yang telah terbangun dengan baik selama penyelenggaraan ibadah haji," ujarnya.

Johnny menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya menjadi capaian institusi, tetapi juga menjadi amanah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Ia menambahkan, Polri akan terus memperkuat kerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta berbagai instansi terkait dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang.

Menurutnya, pengamanan yang optimal, koordinasi lintas sektor, perlindungan terhadap jemaah, serta penegakan hukum yang profesional akan terus menjadi prioritas agar penyelenggaraan ibadah haji semakin berkualitas.

Selain itu, hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini akan dijadikan dasar penyempurnaan berbagai kebijakan sehingga pelayanan kepada jemaah Indonesia dapat terus ditingkatkan.

Penghargaan yang diterima Polri menjadi bukti bahwa kolaborasi antarlembaga mampu menghadirkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang semakin profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan.

Ke depan, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji sehingga seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, tertib, serta memperoleh perlindungan secara optimal sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.