Terbaru Polri Reformasi Pendidikan, Kurikulum Berbasis HAM, AI, dan Big Data Mulai Berlaku pada 2027

SEMARANG – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempercepat transformasi sistem pendidikan dengan menyiapkan kurikulum baru berbasis hak asasi manusia (HAM), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), dan big data yang ditargetkan mulai diterapkan pada 2027. Langkah tersebut menjadi bagian dari reformasi pendidikan untuk membentuk sumber daya manusia Polri yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

Komitmen tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo usai menghadiri tiga agenda strategis di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Senin (6/7/2026), yakni Analisis dan Evaluasi (Anev) Pendidikan dan Pelatihan Semester I Tahun 2026, peresmian Kelas Tematik Akpol, serta peresmian Laboratorium Sosial Sains Kepolisian.

Menurut Wakapolri, hasil evaluasi pendidikan semester pertama menjadi pijakan penting dalam menyusun desain baru sistem pendidikan Polri yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 serta rekomendasi reformasi kepolisian.

"Seluruh kurikulum pendidikan Polri sedang didesain ulang agar sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 dan rekomendasi reformasi kepolisian. Pendidikan Polri ke depan harus semakin berbasis hak asasi manusia, memperkuat kompetensi, profesionalisme, serta menjawab tantangan perkembangan zaman," ujar Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Reformasi kurikulum tersebut akan diterapkan pada seluruh jenjang pendidikan Polri, mulai dari pendidikan pembentukan hingga pendidikan pengembangan pertama, menengah, dan tinggi. Pembaruan juga mencakup berbagai pendidikan pembentukan, termasuk Bintara Polri, Bintara SPKT, Brimob, Polair, dan Intelijen.

Selain pembaruan kurikulum, Polri juga meresmikan Kelas Tematik Akademi Kepolisian sebagai inovasi pembelajaran yang menghadirkan representasi berbagai fungsi utama kepolisian dalam proses pendidikan. Konsep tersebut nantinya akan diperluas ke seluruh Polda dengan menampilkan karakteristik wilayah, kearifan lokal, serta pemanfaatan big data sebagai media pembelajaran.

Wakapolri menjelaskan bahwa mayoritas taruna saat ini berasal dari generasi Z dan generasi Alpha sehingga metode pembelajaran harus mampu mengikuti perkembangan teknologi digital.

"Kami menyiapkan taruna sebagai first line supervisor sekaligus calon pemimpin Polri masa depan. Karena mayoritas merupakan generasi Z dan generasi Alpha, proses pembelajaran harus dekat dengan digitalisasi, pengambilan keputusan berbasis data, analisis berbasis artificial intelligence (AI), serta kemampuan berpikir komprehensif dan holistik," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolri juga meresmikan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian yang dikembangkan sebagai pusat pembelajaran modern berbasis riset. Laboratorium tersebut memanfaatkan teknologi digital, big data, dan AI untuk mendukung analisis sosial kepolisian serta memperkuat budaya pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence-based policing.

Menurutnya, keberadaan laboratorium tersebut akan menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun kemampuan analisis personel Polri agar setiap kebijakan maupun tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sekaligus sesuai ketentuan hukum.

Transformasi pendidikan juga akan diperluas hingga jenjang pendidikan kepemimpinan di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri. Saat ini, Polri tengah menyiapkan pembangunan Laboratorium Kepemimpinan Digital yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan para perwira menengah dan tinggi dalam mengambil keputusan secara cepat, tepat, efektif, efisien, dan berbasis data.

Wakapolri menegaskan, reformasi pendidikan merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membangun organisasi yang modern melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi budaya kerja, serta penguatan kompetensi personel guna memenuhi harapan masyarakat dan menghadapi tantangan global di masa mendatang.

"Ini merupakan komitmen Polri untuk terus membangun SDM yang unggul melalui reformasi pendidikan, reformasi kultur organisasi, dan penguatan kompetensi personel. Semua ini dilakukan untuk menjawab harapan masyarakat sekaligus menghadapi dinamika tantangan global, regional, maupun nasional," tutup Wakapolri.