OJK Jatuhkan Sanksi atas 10 Kasus Pelanggaran Pasar Modal, Pengembalian Keuntungan Ilegal Capai Rp23,77 Miliar
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam 10 kasus pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.
Penindakan tersebut merupakan hasil pemeriksaan OJK terhadap berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan, hingga pelanggaran aturan transaksi material, transaksi afiliasi, serta kewajiban pengalihan saham.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, menjaga integritas perdagangan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaku pasar, serta memberikan pelindungan kepada investor.
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, mengatakan tindakan yang ditetapkan disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat keseriusan masing-masing pelanggaran.
Bentuk tindakan tersebut antara lain perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), penutupan rekening efek, denda administratif, serta perintah pemenuhan kewajiban tertentu.
"Dalam penanganan 10 kasus tersebut, OJK menetapkan tindakan atas tiga kasus manipulasi perdagangan saham dengan nilai keseluruhan keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan sebesar Rp23,77 miliar," ujar Wahyu, Sabtu (21/11/2026).
Selain perintah pengembalian keuntungan tidak sah, OJK juga mengenakan denda administratif dengan nilai keseluruhan mencapai Rp3,71 miliar atas berbagai pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.
OJK menegaskan, nilai Rp23,77 miliar tersebut merupakan jumlah keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan. Angka itu bukan berarti seluruh dana telah berhasil dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Manipulasi Saham hingga Pelanggaran Keterbukaan Informasi
OJK menyoroti praktik manipulasi perdagangan saham sebagai salah satu pelanggaran yang dapat mengganggu integritas pasar modal.
Praktik yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan dinilai dapat merusak mekanisme pembentukan harga yang wajar serta mengurangi kepercayaan investor.
Selain manipulasi saham, pengawasan juga menyasar emiten dan pengurus perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban keterbukaan informasi secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
Kepatuhan terhadap pelaporan keuangan, ketentuan transaksi material, transaksi afiliasi, serta kewajiban pengalihan saham juga menjadi bagian dari aspek yang diperiksa OJK.
OJK menegaskan bahwa emiten dan pengurus perusahaan memiliki tanggung jawab memastikan informasi yang disampaikan kepada publik akurat, lengkap, dan tepat waktu. Kewajiban tersebut merupakan bagian penting dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik sekaligus pelindungan kepentingan pemegang saham.
OJK Perkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum
OJK menyatakan penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan konsekuensi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, tetapi juga memastikan praktik yang mengganggu integritas pasar ditindak sesuai ketentuan.
Melalui perintah pengembalian keuntungan tidak sah, OJK berupaya memastikan pelaku tidak mempertahankan manfaat ekonomi yang diperoleh melalui pelanggaran. Sementara itu, pembatasan kegiatan, penutupan rekening efek, dan perintah pemenuhan kewajiban menjadi bagian dari tindakan korektif terhadap pihak yang dikenai sanksi.
Ke depan, OJK akan terus meningkatkan efektivitas pengawasan transaksi efek, memperkuat kualitas pemeriksaan, serta mengoptimalkan tindak lanjut penegakan hukum.
Koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) dan berbagai pihak terkait juga akan diperkuat untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak praktik yang berpotensi mengganggu integritas pasar.
OJK menegaskan keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah maupun nilai sanksi yang dikenakan. Efektivitas tindakan korektif, kepatuhan pihak yang dikenai sanksi, serta dampaknya terhadap perbaikan perilaku pelaku pasar juga menjadi indikator penting.
Melalui langkah tersebut, OJK berkomitmen membangun pasar modal Indonesia yang semakin transparan, berintegritas, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat pelindungan bagi investor.
Baca Juga
Komentar