DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Harta Tanpa Putusan Pidana dalam 5 Kondisi
JAKARTA – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Regulasi ini menjadi instrumen baru dalam upaya memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan melalui mekanisme pengambilalihan aset yang berasal dari tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, undang-undang tersebut membawa perubahan paradigma dalam penegakan hukum. Penanganan perkara tidak lagi hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara dan masyarakat.
Melalui aturan ini, perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3.
Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang mengatur perampasan aset tanpa putusan pidana. Mekanisme ini dapat diterapkan dalam lima kondisi, yakni pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.
Aset yang dapat dirampas melalui mekanisme tersebut harus memiliki nilai paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh. Meski demikian, perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
Cakupan tindak pidana dan jenis aset yang dapat dirampas
Berdasarkan Pasal 4, ketentuan perampasan aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Sejumlah kejahatan lain juga masuk dalam cakupan undang-undang tersebut.
Di antaranya narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.
Selain itu, aturan ini mencakup penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Penjelasan pasal juga memasukkan praktik judi daring, investasi, perjalanan haji dan umrah, serta aset kripto.
Sementara itu, Pasal 5 mengatur jenis aset yang dapat dirampas negara. Cakupannya meliputi hasil tindak pidana yang dialihkan atau dikonversi menjadi kekayaan lain, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, serta aset yang tidak diketahui pemiliknya.
Negara juga dapat merampas aset sah milik pelaku untuk menggantikan aset hasil tindak pidana yang tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi. Namun, aset yang telah menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dipertahankan fungsinya bagi masyarakat.
Mekanisme pengajuan dan pengamanan aset
Dalam mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengajukan permohonan kepada pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 36.
Khusus terhadap pelaku yang melarikan diri, permohonan dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah yang bersangkutan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Dalam persidangan, JPN tetap wajib membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana.
Undang-undang ini juga mengatur penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan aset. Penghentian transaksi dapat dilakukan paling lama lima hari dan diperpanjang maksimal 15 hari.
Adapun pemblokiran memerlukan izin ketua pengadilan negeri paling lama dua hari. Masa pemblokiran maksimal tujuh hari dan dapat diperpanjang satu kali selama tujuh hari. Sementara itu, penyitaan dilakukan paling lama 15 hari sejak izin diterbitkan dan dapat diperpanjang satu kali maksimal tujuh hari.
Untuk aset yang berada di luar negeri, Pasal 22 memberikan kewenangan kepada negara untuk meminta pemblokiran atau penyitaan melalui mekanisme yang berlaku. Jika permintaan tersebut ditolak, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia yang dimiliki atau dikuasai pihak bersangkutan dengan nilai setara.
Perlindungan pihak ketiga dan batas waktu persidangan
Undang-undang ini juga memuat perlindungan bagi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik. Berdasarkan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 37, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan serta meminta ganti kerugian.
Namun, hak mengajukan keberatan tidak diberikan kepada buronan, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadirannya, serta advokatnya.
Dari sisi proses peradilan, pemeriksaan perkara perampasan aset dibatasi paling lama 60 hari. Upaya hukum terhadap putusan hanya dapat dilakukan melalui kasasi yang bersifat final dan mengikat. Pemeriksaan kasasi juga dibatasi paling lama 60 hari.
Pengawasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana
Ketentuan lain mengatur pengawasan terhadap aparat dan pengelolaan aset yang dirampas. Penyidik maupun JPN yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, etik, atau pidana.
Pengelolaan aset akan dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden. Aset yang mudah rusak atau berpotensi mengalami penurunan nilai dapat dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan penetapan hakim.
Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan dilakukan badan independen beranggotakan lima orang yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.
Berlaku 12 bulan setelah diundangkan
Dalam Pasal 72 dan Pasal 74, undang-undang tersebut mengatur bahwa perampasan aset hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.
Regulasi ini mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk.
Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR RI mencatat sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta keterlibatan 46 anggota Komisi III dalam sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing.
Pembahasan juga dilakukan secara terbuka melalui rapat kerja, rapat panitia kerja, hingga rapat teknis penyempurnaan naskah. Masyarakat dan media dapat mengakses kegiatan tersebut melalui siaran langsung maupun dokumen yang dipublikasikan di laman DPR.
Komisi III DPR RI turut mencatat sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai bahan penyempurnaan substansi RUU tersebut.
Proses pembahasan dimulai pada Agustus 2025 dan dilanjutkan dengan penyusunan draf pada September 2025. RUU tersebut kemudian ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, sebelum memasuki pembahasan panitia kerja pada 5 November 2026.
Dengan disahkannya undang-undang ini, negara diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih efektif untuk memulihkan aset hasil tindak pidana. Pada saat yang sama, perlindungan hak pihak ketiga dan pengawasan terhadap kewenangan aparat menjadi bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan dalam proses perampasan aset.
Baca Juga
Komentar