HET LPG 3 Kg Bekasi Rp18.750, Disperindag Ungkap Alasan Harganya Lebih Mahal dari Jakarta
KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi membeberkan alasan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram bersubsidi di wilayahnya ditetapkan sebesar Rp18.750 per tabung. Besaran tersebut disebut telah mempertimbangkan regulasi pemerintah pusat serta biaya operasional distribusi hingga tingkat pangkalan.
Analis Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Bekasi, Eko Wijatmiko, menjelaskan bahwa penetapan HET tersebut mengacu pada Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 510/571/Disdagperin Tahun 2021 tentang HET LPG 3 Kg untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro.
Menurutnya, kebijakan daerah tersebut merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 253/12/MEM/2020.
Eko mengatakan, penetapan HET LPG 3 kg di Kota Bekasi juga mempertimbangkan permohonan dari DPC Hiswana Migas Kota Bekasi.
"Terkait dengan Harga Eceran Tertinggi di Kota Bekasi sudah sesuai ketentuan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang HET LPG 3 kg subsidi. Penyesuaian ini juga mempertimbangkan permohonan dari DPC Hiswana Migas Kota Bekasi," ujar Eko.
Ia menjelaskan, salah satu komponen yang memengaruhi harga jual di pangkalan adalah biaya operasional penyaluran dari agen. Biaya tersebut mencakup angkutan, perawatan kendaraan, suku cadang, hingga proses bongkar muat tabung LPG.
Eko memaparkan, harga tebus LPG 3 kg dari agen ke pangkalan di DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp16.000 per tabung. Sementara itu, HET di pangkalan Kota Bekasi mencapai Rp18.750 atau memiliki selisih Rp2.750.
Selisih tersebut, menurut Eko, menjadi ruang margin bagi pangkalan untuk menutup berbagai kebutuhan operasional distribusi.
"Pangkalan harus punya margin keuntungan yang berada di batas wajar. Dalam proses distribusi dari agen ke pangkalan ada biaya angkutan, perawatan armada, suku cadang, hingga biaya bongkar muat. Semuanya dihitung melalui kajian komprehensif," jelasnya.
Menanggapi perbedaan harga dengan DKI Jakarta, Eko menyebut wilayah tersebut memiliki dukungan subsidi langsung dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi itu menjadi salah satu faktor yang membuat HET LPG 3 kg di Jakarta dapat lebih rendah dibandingkan sejumlah wilayah di Jawa Barat.
Ia menambahkan, besaran HET di berbagai daerah Jawa Barat juga bervariasi, dengan selisih sekitar Rp200 hingga Rp250.
Sebagai perbandingan, HET LPG 3 kg di pangkalan Kota Depok mencapai Rp19.000 per tabung. Dengan demikian, harga Rp18.750 di Kota Bekasi masih lebih rendah Rp250 dibandingkan wilayah tersebut.
Eko menegaskan, pemerintah daerah menetapkan HET berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan perubahan harga secara sepihak.
"Jadi HET yang diterbitkan oleh pemerintah daerah ini sudah sesuai ketentuan regulasi pusat. Kita tidak menaikkan atau menurunkan secara sepihak tanpa dasar aturan yang jelas," tegas Eko.
Harga LPG di Pengecer Bisa Tembus Rp23.000
Selain menjelaskan perbedaan HET antarwilayah, Disperindag Kota Bekasi juga menyoroti harga LPG 3 kg di tingkat warung atau pengecer yang dilaporkan mencapai Rp21.000 hingga Rp23.000 per tabung.
Menurut Eko, kondisi tersebut berkaitan dengan belum adanya ketentuan formal yang mengatur HET hingga tingkat subpangkalan atau pengecer akhir sebagaimana yang dijelaskan dalam keterangannya.
Akibatnya, harga jual di tingkat pengecer dapat berbeda-beda, bergantung pada biaya dan layanan tambahan yang diberikan kepada konsumen.
Eko juga menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang meminta layanan ekstra, seperti pengantaran tabung LPG hingga pemasangan langsung ke kompor. Layanan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alasan pengecer menetapkan harga lebih tinggi.
"Di tingkat warung eceran tidak ada aturan HET-nya. Selain itu, masyarakat kita kerap meminta layanan ekstra seperti diantarkan hingga dipasangkan tabungnya ke kompor. Jasa tambahan inilah yang dimanfaatkan pengecer untuk menaikkan harga jual di masyarakat," pungkasnya.
Dengan penjelasan tersebut, Pemkot Bekasi menyatakan bahwa HET LPG 3 kg sebesar Rp18.750 berlaku sebagai patokan harga di tingkat pangkalan. Sementara itu, harga yang dijumpai masyarakat di warung atau pengecer dapat berbeda karena mekanisme penjualan dan layanan tambahan.
Perbedaan harga tersebut tetap menjadi perhatian, terutama agar distribusi LPG bersubsidi dapat berlangsung sesuai ketentuan dan masyarakat memperoleh akses energi dengan harga yang terjangkau.
Baca Juga
Komentar