Gegara Pasal 136 KUHAP Terbaru, Penyidik Bisa Sadap Telepon Tanpa Izin Pengadilan? Empat Advokat Gugat ke MK
JAKARTA – Kewenangan penyidik melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Empat advokat selaku pemohon menilai ketentuan tersebut belum mengatur batasan dan mekanisme pengawasan yang memadai sehingga berpotensi mengancam privasi serta kerahasiaan komunikasi masyarakat, termasuk hubungan advokat dengan klien.
Permohonan uji materiil tersebut menyasar Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Sidang pemeriksaan perkara digelar pada Rabu (18/11/2026) dan teregistrasi dengan Nomor 416/PUU-XXIV/2026.
Keempat pemohon adalah Pardamean Sihombing, Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit, Eprina Manurung, dan Christian Adrianus Sihite. Mereka menilai norma tersebut bertentangan dengan sejumlah ketentuan UUD 1945, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2).
Pasal 136 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan”.
Dalam persidangan yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah, perwakilan pemohon Christian Adrianus Sihite menjelaskan bahwa penyadapan terhadap satu nomor telepon berpotensi merekam komunikasi pihak lain yang berhubungan dengan pemilik nomor tersebut.
Menurut Christian, orang yang berkomunikasi dengan seseorang yang menjadi sasaran penyadapan juga berpotensi ikut terekam, meskipun tidak berstatus sebagai tersangka. Persoalan semakin rumit karena penyadapan dilakukan secara rahasia dan KUHAP tidak mewajibkan pemberitahuan kepada pihak yang komunikasinya ikut terekam.
Para pemohon juga menyoroti potensi dampak ketentuan tersebut terhadap profesi advokat. Mereka menilai komunikasi elektronik antara advokat dan klien dapat ikut tersadap ketika klien menjadi sasaran penyadapan penyidik.
Padahal, kerahasiaan hubungan advokat dengan klien telah dijamin dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
“Setiap kali klien menelepon untuk meminta nasihat hukum, percakapan yang dilindungi undang-undang ikut terekam dan norma a quo tidak menyediakan mekanisme apa pun untuk memisahkan atau memusnahkannya,” kata Christian dalam persidangan.
Kondisi tersebut, menurut pemohon, dapat membuat advokat berada dalam dilema. Mereka harus tetap memberikan nasihat hukum melalui telepon dengan risiko percakapan ikut didengar penyidik atau membatasi komunikasi dengan klien.
Dampaknya dinilai tidak hanya menyangkut privasi, tetapi juga dapat mengganggu pemberian bantuan hukum dan perlindungan kerahasiaan komunikasi profesional.
Selain itu, pemohon mengkhawatirkan keamanan komunikasi pribadi dan data keuangan. Christian mencontohkan informasi sensitif, seperti kode verifikasi dan data pribadi yang disampaikan melalui komunikasi elektronik, berpotensi menjadi akses terhadap rekening maupun informasi penting lainnya.
Persoalan lain yang disoroti adalah belum jelasnya pengaturan mengenai pengelolaan hasil penyadapan. Para pemohon mempertanyakan siapa yang berwenang menyimpan data hasil penyadapan, berapa lama data tersebut dapat dipertahankan, serta kapan hasil penyadapan harus dimusnahkan.
“Kerugian bersifat aktual dan/atau setidak-tidaknya potensial. Sebab sejak berlakunya norma a quo pada 2 Januari 2026 tanpa ketentuan peralihan yang menangguhkan pelaksanaannya, bahaya dari kewenangan menyadap yang tidak dibatasi undang-undang tersebut telah tampak secara nyata kerugiannya,” tutur Christian.
Para pemohon turut membandingkan kewenangan penyadapan dengan tindakan pemblokiran rekening. Dalam permohonannya, mereka menyebut pemblokiran rekening mensyaratkan izin pengadilan negeri, sementara penyadapan yang berpotensi mengungkap informasi keuangan belum memiliki mekanisme perizinan serupa.
Mereka juga mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan penyadapan ilegal yang mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka pada 3 November 2026. Menurut pemohon, perkara itu menunjukkan pentingnya pengaturan penyadapan yang memiliki dasar hukum kuat, bukan hanya bertumpu pada ketentuan internal kepolisian.
Salah satu aturan yang disoroti adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Para pemohon berpandangan peraturan internal kepolisian tidak dapat menggantikan undang-undang yang seharusnya mengatur secara jelas persyaratan, batasan, dan mekanisme pengawasan penyadapan.
Sementara itu, perwakilan pemohon lainnya, Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit, menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mempersoalkan kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan. Mereka mengakui tindakan tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam mengungkap kejahatan serius.
“Persoalan yang diajukan terletak pada dijalankannya norma a quo secara langsung padahal batas-batasnya belum pernah ditetapkan dengan undang-undang,” ujarnya.
Menurut para pemohon, Pasal 136 ayat (1) KUHAP hanya menyebut pihak yang berwenang melakukan penyadapan, yakni penyidik, serta tujuan pelaksanaannya untuk kepentingan penyidikan. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara terperinci jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar penyadapan, ambang batas bukti, izin pengadilan, jangka waktu penyadapan, hingga kewajiban pemberitahuan.
Adapun Pasal 136 ayat (2) KUHAP menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai penyadapan kepada undang-undang tersendiri. Para pemohon menilai belum tersedianya undang-undang tersebut menimbulkan kekosongan pengaturan terkait batasan pelaksanaan kewenangan penyadapan.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 136 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa penyadapan harus memperoleh izin ketua pengadilan negeri.
Mereka mengusulkan agar selama belum ada undang-undang khusus yang mengatur penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), penyidik wajib memperoleh izin ketua pengadilan negeri sebelum melakukan penyadapan.
Namun, dalam keadaan mendesak, penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan kewajiban meminta persetujuan ketua pengadilan negeri paling lama 1 x 24 jam. Apabila persetujuan tidak diberikan, penyadapan harus dihentikan dan hasilnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.
Permohonan ini pada dasarnya mendorong agar kewenangan penyadapan tetap dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi pelaksanaannya disertai kontrol peradilan, batas waktu, dan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat.
Baca Juga
Komentar