Terbaru UU Ketenagakerjaan Baru Berlaku, Ini 7 Hal yang Wajib Disiapkan Perusahaan
JAKARTA – Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sejak 28 Oktober 2026 menuntut perusahaan segera menyesuaikan dokumen hubungan kerja dan kebijakan internal. Sejumlah ketentuan yang perlu dievaluasi meliputi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), hingga standar operasional prosedur (SOP) pemutusan hubungan kerja (PHK).
Associate IABF Law Firm, Nurul Hasanah, mengatakan undang-undang tersebut telah berlaku sejak tanggal diundangkan. Apabila terdapat ketentuan dalam peraturan pelaksana yang bertentangan dengan undang-undang baru, ketentuan dalam undang-undang yang harus diikuti. Sementara itu, aturan pelaksana yang tidak bertentangan masih dapat digunakan.
“Undang-undang ini sudah dianggap berlaku. Tapi memang apabila ada yang bertentangan di peraturan pelaksananya, maka yang berlaku adalah undang-undang. Selama tidak bertentangan, maka bisa dilaksanakan menggunakan peraturan pelaksana yang saat ini ada,” ujarnya dalam IABF Training Class #4 bertajuk UU Pelindungan Ketenagakerjaan Baru: Menjaga Keseimbangan antara Pelindungan Pekerja dan Keberlanjutan Usaha, Selasa (17/11/2026).
Nurul mengingatkan perusahaan agar tidak menunda evaluasi terhadap seluruh dokumen dan kebijakan ketenagakerjaan. Salah satu aspek penting adalah penyesuaian templat PKWT, mulai dari batas durasi, jenis pekerjaan, penggunaan bahasa Indonesia, larangan masa percobaan, kompensasi, hingga kewajiban pemberitahuan tujuh hari sebelum pengakhiran perjanjian.
Selain PKWT, perusahaan juga perlu memastikan ketentuan masa percobaan bagi pekerja tetap tidak melebihi tiga bulan. Selama masa percobaan, pekerja wajib menerima upah paling sedikit 75 persen dari upah yang berlaku.
Penyesuaian berikutnya menyangkut PP dan PKB yang harus memuat lampiran struktur dan skala upah. Menurut Nurul, ketentuan tersebut memberikan akses kepada pekerja untuk mengetahui struktur dan skala upah yang diterapkan perusahaan.
Sejumlah ketentuan lain juga perlu diperjelas dalam PP maupun PKB, antara lain uang pisah, hak istirahat panjang, cuti, kedisiplinan, serta mekanisme pemberian surat peringatan (SP).
Dalam aspek PHK, perusahaan diminta menyesuaikan SOP dengan mekanisme baru, termasuk ketentuan pencegahan pemutusan hubungan kerja. Perundingan bipartit juga wajib dilakukan dalam setiap proses PHK, apa pun alasannya, sebelum penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Nurul turut menyoroti perlunya evaluasi SOP kerja lembur dan penggajian. Perusahaan harus memperhatikan ketentuan mengenai persetujuan atau perintah tertulis untuk kerja lembur serta perhitungan upah lembur.
Selain itu, kebijakan internal mengenai pencegahan pelecehan, larangan penahanan ijazah, dan penyediaan ruang laktasi juga perlu disesuaikan dengan ketentuan baru.
“Pertama, kita harus audit seluruh PKWT-nya untuk para perusahaan. Terus, kemudian ada revisi SOP, pembaruan perjanjian kerja, sesuaikan payroll dan cuti, serta terbitkan kebijakan HR yang memang wajib, seperti antipelecehan, adanya ruang laktasi, dan lain-lain,” jelasnya.
Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap kontrak vendor alih daya, perjanjian kemitraan atau pekerja lepas (freelancer), serta kontrak pemasok. Khusus kontrak pemasok, perusahaan diminta memperhatikan klausul larangan pekerja anak dan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Sejumlah Konsekuensi Biaya bagi Perusahaan
Selain perubahan administrasi dan kebijakan, Nurul menilai pemberlakuan undang-undang baru berpotensi menimbulkan konsekuensi biaya bagi perusahaan.
Salah satunya berkaitan dengan perubahan faktor pengali pesangon serta kewajiban menyiapkan dana cadangan pesangon. Namun, mekanisme pengelolaan dana tersebut masih menunggu ketentuan lebih lanjut.
Perusahaan juga perlu memperhitungkan kewajiban pemberian istirahat panjang selama 30 hari setelah pekerja menjalani masa kerja lima tahun. Menurut Nurul, ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh perusahaan tanpa pengecualian.
“Jadi, ini tidak ada pengecualian lagi atau tidak perlu diatur di peraturan perusahaan atau perjanjian kerja,” katanya.
Konsekuensi biaya lainnya berkaitan dengan pembayaran upah selama cuti melahirkan. Dalam ketentuan yang dipaparkan Nurul, pekerja berhak memperoleh upah 100 persen selama bulan pertama hingga keempat, kemudian 75 persen pada bulan kelima dan keenam.
Perusahaan juga perlu memperhitungkan penerapan formula baru upah minimum, kewajiban pembayaran uang pisah paling sedikit satu bulan upah apabila tidak diatur lain, serta penyediaan komite K3 dan fasilitas pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU).
Tujuh Poin Penting yang Harus Diperhatikan Perusahaan
Nurul merangkum tujuh hal utama yang perlu menjadi perhatian perusahaan dalam menerapkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru.
Pertama, undang-undang telah berlaku sejak 28 Oktober 2026. Karena itu, perusahaan harus segera memenuhi kewajiban yang secara langsung berlaku berdasarkan ketentuan tersebut.
Kedua, penggunaan PKWT dibatasi maksimal empat tahun dan hanya diperuntukkan bagi pekerjaan yang bersifat tidak tetap. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berkonsekuensi pada perubahan status hubungan kerja menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Ketiga, penggunaan tenaga kerja alih daya dibatasi pada empat jenis jasa penunjang, dengan ketentuan khusus bagi perusahaan pertambangan serta minyak dan gas bumi (migas). Perusahaan diberikan masa penyesuaian hingga 28 Oktober 2027.
Keempat, PHK harus dilakukan berdasarkan kesepakatan atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kelima, terdapat peningkatan konsekuensi biaya PHK melalui faktor pengali pesangon minimum satu kali serta kewajiban uang pisah paling sedikit satu bulan upah apabila tidak diatur lain.
Keenam, hak pekerja terkait cuti dan istirahat diperluas, termasuk istirahat panjang serta cuti melahirkan hingga enam bulan dengan ketentuan pembayaran upah yang telah ditetapkan.
Ketujuh, perusahaan perlu mengantisipasi perluasan risiko pidana dan perubahan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan.
Melalui berbagai penyesuaian tersebut, perusahaan diharapkan dapat memastikan kebijakan internal dan hubungan kerja berjalan sesuai ketentuan baru, sekaligus menjaga keseimbangan antara pelindungan hak pekerja dan keberlanjutan usaha.
Baca Juga
Komentar