Polemik Gibran Mengundurkan Diri, MK dan Presiden Diuji Konstitusi: Siapa Lebih Berwenang?
JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan babak baru dalam dinamika politik dan hukum tata negara. Persoalan ini tidak hanya menyangkut keberlanjutan jabatan wakil presiden, tetapi juga membuka perdebatan mengenai batas kewenangan lembaga negara, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK), Presiden, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan menerima dan menghormati keputusan Gibran yang menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026). Surat serupa juga disampaikan langsung kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Namun, perkembangan tersebut tidak serta-merta mengakhiri perdebatan hukum yang sebelumnya berkembang mengenai keabsahan persyaratan pendidikan Gibran ketika mengikuti Pilpres 2024.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan pengujian terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Putusan tersebut didasarkan pada persoalan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon.
Menariknya, dalam pertimbangan putusannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Meski demikian, MK menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut. Dengan demikian, putusan itu tidak dapat secara sederhana dimaknai sebagai pengesahan ataupun pembatalan keabsahan pencalonan Gibran berdasarkan substansi persoalan pendidikan.
PRESIDEN TIDAK BERADA DI ATAS PUTUSAN MK
Persoalan berikutnya menyangkut hubungan kewenangan antara Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan MK sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden dan MK memiliki kedudukan konstitusional masing-masing. Tidak ada prinsip bahwa Presiden dapat membatalkan putusan MK melalui keputusan eksekutif.
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dalam perkara yang menjadi kewenangannya. Artinya, putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak dapat diajukan upaya hukum biasa untuk membatalkannya.
Sementara itu, Presiden memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Kewenangan tersebut tetap dibatasi konstitusi dan tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.
Dengan demikian, apabila terjadi pertentangan antara tindakan eksekutif dan putusan MK dalam objek hukum yang sama, tindakan eksekutif tidak dapat menghapus kekuatan hukum putusan MK.
Namun, dalam polemik Gibran, kedua tindakan tersebut perlu dibedakan. Putusan MK berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan presiden dan kedudukan hukum pemohon, sedangkan penerimaan surat pengunduran diri berkaitan dengan proses berhentinya seseorang dari jabatan wakil presiden.
PENGUNDURAN DIRI BUKAN SEKADAR KEPUTUSAN POLITIK
Persoalan pengunduran diri Gibran juga membawa perhatian pada Pasal 8 UUD 1945. Ketentuan konstitusi tersebut mengatur mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa jika Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, Presiden tidak memiliki kewenangan sepihak untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Wakil Presiden. Proses pengisian jabatan tersebut harus melibatkan MPR sesuai mekanisme konstitusi.
Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa surat pengunduran diri Gibran telah diterima pada 12 November 2026. MPR kemudian merencanakan tindak lanjut melalui rapat gabungan, termasuk pembahasan pengisian kekosongan jabatan dan permintaan dua nama calon pengganti kepada Presiden.
MPR juga menyampaikan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan paling lambat 60 hari sesuai ketentuan konstitusi.
DIMENSI POLITIK: APAKAH PENGUNDURAN DIRI MENGAKHIRI POLEMIK?
Di luar persoalan administratif, pengunduran diri Gibran memiliki dimensi politik yang tidak kecil. Keputusan tersebut muncul ketika persoalan persyaratan pendidikan dan tuntutan pertanggungjawaban konstitusional terhadap jabatan Wakil Presiden masih menjadi perdebatan di ruang publik.
Sejumlah pihak menilai pengunduran diri tidak seharusnya secara otomatis menghentikan pembahasan mengenai persoalan yang sebelumnya dipersoalkan melalui jalur politik dan hukum.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR. Namun, mekanisme pemakzulan tersebut berbeda dengan pengunduran diri atas permintaan sendiri.
Karena itu, muncul pertanyaan penting: apakah pengunduran diri dapat mengakhiri seluruh proses pertanggungjawaban konstitusional yang sedang berjalan, atau masih terdapat persoalan hukum yang harus diselesaikan oleh lembaga negara?
Jawabannya tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan pernyataan politik Presiden maupun penyerahan surat pengunduran diri. Harus dilihat pula dasar hukum, prosedur, serta keputusan kelembagaan yang berlaku.
Pada akhirnya, polemik Gibran menjadi ujian bagi prinsip negara hukum dan mekanisme checks and balances di Indonesia. Presiden tidak dapat menempatkan kekuasaan eksekutif di atas putusan pengadilan, sementara MK juga harus bertindak dalam batas kewenangan yang diberikan UUD 1945.
Persoalan utamanya bukan siapa yang paling berkuasa antara Presiden, MK, dan MPR, melainkan apakah seluruh lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi.
Dalam negara hukum, jabatan politik tidak boleh menjadi ruang bagi kompromi yang mengesampingkan aturan. Sebab, konstitusi bukan sekadar landasan formal kekuasaan, melainkan batas yang wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara negara.
Baca Juga
Komentar