Stok Beras Hari ini 133 Ribu Ton, Polda Metro Jaya Siapkan Langkah Jaga Harga Pangan Jelang Nataru
JAKARTA – Polda Metro Jaya bersama Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Bulog, Pasar Jaya, serta sejumlah pemangku kepentingan memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Koordinasi lintas sektor tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Polda Metro Jaya, Senin (16/11/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mengantisipasi potensi kenaikan harga dan gangguan pasokan bahan pangan menjelang akhir tahun.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengatakan, dinamika harga pangan perlu diantisipasi melalui langkah terpadu karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami melakukan rapat lintas sektoral agar langkah yang dilakukan terpadu dan stabilitas harga bahan pokok serta barang penting tetap terjaga,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, dibahas 12 komoditas pangan yang terpantau mengalami kenaikan harga. Sejumlah langkah disiapkan untuk mengantisipasi kondisi tersebut, mulai dari pemantauan harga dan pasokan hingga penguatan distribusi pangan.
Upaya pengendalian juga dilakukan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah, fasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus, serta program pangan bersubsidi.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Brigjen Pol. Hermawan memastikan bahwa secara umum ketersediaan pangan nasional masih mencukupi hingga akhir tahun.
“Berdasarkan perhitungan neraca pangan Badan Pangan Nasional, secara keseluruhan stok aman sampai akhir tahun, bahkan lebih,” jelasnya.
Dari sisi ketersediaan beras, perwakilan Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Arjun Siregar, menyampaikan bahwa stok beras saat ini mencapai sekitar 133 ribu ton.
Stok tersebut disiapkan untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk bantuan pangan, program SPHP, dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah.
“SPHP tetap dilakukan dan Gerakan Pangan Murah akan ditingkatkan sebagai salah satu instrumen dalam mengendalikan harga, terutama beras,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Lya Imbasari mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat serta badan usaha milik daerah (BUMD) pangan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalankan program pangan bersubsidi bagi sekitar 1,045 juta penerima manfaat. Program tersebut mencakup enam komoditas pangan.
“Kami memastikan keterjangkauan harga, kelancaran pasokan, dan ketersediaan pangan bagi masyarakat DKI Jakarta tetap terjaga,” tuturnya.
Polda Metro Jaya bersama instansi terkait akan terus melakukan pemantauan terhadap distribusi pangan untuk mengantisipasi gangguan pasokan maupun dugaan pelanggaran yang berpotensi memengaruhi harga di pasaran.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menjaga ketersediaan bahan pokok serta memastikan masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau selama periode Natal dan Tahun Baru.
Masyarakat juga diimbau berbelanja sesuai kebutuhan serta mengikuti informasi mengenai harga dan ketersediaan pangan melalui sumber resmi.
Baca Juga
Komentar