Polri Luncurkan Blue Policing 26 November, Enam Pilar Jadi Strategi Jaga Laut Indonesia
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan meluncurkan program Blue Policing pada 26 November 2026. Program yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tersebut dirancang untuk memperkuat keamanan wilayah perairan, melindungi ekosistem laut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Blue Policing mengusung pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada patroli dan penegakan hukum. Program ini juga menitikberatkan pada pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga wilayah perairan Indonesia.
Ketua Program Blue Policing yang juga Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan program tersebut merupakan implementasi kebijakan Kapolri untuk memperkuat peran Polri dalam menjaga keamanan maritim dan mendukung pelestarian sumber daya kelautan.
“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri ingin menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan. Tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga melindungi ekosistem laut dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga lingkungannya,” ujar Pitoyo di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah kebijakan Kapolri. Melalui pendekatan ini, masyarakat ditempatkan sebagai mitra strategis dalam menciptakan keamanan dan menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah pesisir.
Blue Policing akan menyasar sejumlah persoalan perairan, mulai dari kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi mangrove, hingga gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.
Pitoyo menjelaskan, pelaksanaan program dibangun melalui enam pilar utama, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.
Keenam pilar tersebut menjadi landasan untuk menjalankan berbagai upaya, mulai dari pencegahan gangguan keamanan, penguatan kemitraan masyarakat, pemetaan wilayah rawan, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, hingga pengukuran dampak kegiatan kepolisian.
Penerapannya akan dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan, dialog bersama masyarakat, patroli dan pengawasan perairan, serta kegiatan pelestarian lingkungan yang melibatkan berbagai pihak.
Pitoyo menegaskan, upaya menjaga laut tidak dapat hanya mengandalkan aparat kepolisian. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, dan masyarakat pesisir.
“Menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan utama Blue Policing,” jelasnya.
Sebagai tahap awal, Korpolairud Baharkam Polri menyiapkan sejumlah wilayah percontohan. Setiap daerah akan mendapatkan fokus kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan persoalan wilayah masing-masing.
Kepulauan Riau akan menjadi wilayah penguatan kemitraan masyarakat pesisir. Sementara itu, Sulawesi Tenggara difokuskan pada perlindungan terumbu karang dan Sulawesi Utara pada pelestarian mangrove.
Adapun Bali diarahkan untuk mendukung keamanan dan keberlanjutan wisata bahari. Penentuan fokus tersebut diharapkan membuat pelaksanaan program lebih sesuai dengan kebutuhan wilayah.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Korpolairud Baharkam Polri juga menyiapkan tahapan implementasi selama 100 hari. Tahapan tersebut mencakup pemetaan persoalan, penguatan kemitraan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga evaluasi hasil.
Pitoyo menegaskan, keberhasilan Blue Policing tidak hanya diukur dari jumlah patroli atau kegiatan kepolisian yang dilakukan. Manfaat yang dirasakan masyarakat, kondisi lingkungan perairan, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri juga menjadi indikator keberhasilan program.
“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar memberikan dampak. Masyarakat merasa lebih aman, lingkungan laut semakin terlindungi, dan aktivitas ekonomi pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan. Itulah tujuan yang ingin dicapai melalui Blue Policing,” tegasnya.
Melalui peluncuran program pada 26 November mendatang, Polri berharap pendekatan Blue Policing dapat memperkuat sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan sekaligus kelestarian laut Indonesia.
Baca Juga
Komentar