Anduk Bangbek Layani Adminduk Jemput Bola di Bekasi, Lansia hingga Penyandang Disabilitas Jadi Prioritas
KOTA BEKASI – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) jemput bola melalui inovasi Anduk Bangbek atau Layanan Administrasi Kependudukan bagi yang Berkebutuhan Khusus.
Program ini ditujukan untuk memastikan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, kondisi kesehatan, maupun hambatan sosial tetap mendapatkan hak administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Anduk Bangbek telah berjalan sejak 2023 dengan menyasar kelompok masyarakat rentan, terutama lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Selain itu, layanan ini juga menjangkau orang terlantar, pasien dengan kondisi sakit keras, penghuni lembaga pemasyarakatan, korban bencana alam, kelompok transpuan, serta masyarakat rentan lainnya.
Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufiq Rahman Hidayat, menjelaskan bahwa Anduk Bangbek merupakan salah satu program unggulan untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada warga yang membutuhkan penanganan khusus.
Melalui program tersebut, petugas Disdukcapil mendatangi langsung lokasi warga agar proses pengurusan dokumen kependudukan menjadi lebih mudah dan terjangkau.
Dalam konsep layanan yang disiapkan Disdukcapil, keterbatasan fisik, kondisi kesehatan, maupun keadaan sosial tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan.
Anduk Bangbek juga terintegrasi dengan aplikasi E-Open (Elektronik Online Pelayanan Kependudukan). Masyarakat dapat mengajukan permohonan secara mandiri maupun kolektif melalui yayasan dan organisasi sosial.
Pendaftaran layanan dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi E-Open. Bagi masyarakat yang mengalami kendala akses digital, permohonan juga dapat disampaikan secara luring dengan bantuan Satgas Pamor.
Selain itu, warga dapat menyampaikan informasi dan kebutuhan pelayanan melalui RT, RW, maupun Dinas Sosial Kota Bekasi.
Setelah permohonan diterima, pemohon akan memperoleh notifikasi melalui WhatsApp yang memuat informasi mengenai waktu dan lokasi pelaksanaan pelayanan jemput bola.
Selanjutnya, tim Disdukcapil Kota Bekasi akan mendatangi lokasi sesuai surat perintah yang telah ditetapkan. Dengan mekanisme tersebut, pelayanan dapat dilakukan secara langsung berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Disdukcapil Kota Bekasi telah menyiapkan tim jemput bola bergerak atau mobile beserta sarana dan prasarana pendukung. Tim tersebut disiapkan untuk menjangkau masyarakat di seluruh kecamatan maupun melalui kantor dinas.
Manfaat Anduk Bangbek telah dirasakan berbagai kelompok masyarakat. Di antaranya keluarga lansia yang membutuhkan perekaman KTP elektronik (KTP-el) di rumah, orang tua anak berkebutuhan khusus, kelompok transpuan, hingga warga binaan lembaga sosial.
Apresiasi juga disampaikan Yayasan Gerakan Asih Abadi Nusantara atas fasilitasi dokumen administrasi kependudukan bagi warga binaan Griya Rasa.
Salah satu perwakilan kelompok transpuan turut menyampaikan rasa terima kasih atas pelayanan perekaman KTP-el yang diberikan secara ramah dan tanpa diskriminasi.
Sementara itu, keluarga penerima layanan mengaku terbantu karena petugas Disdukcapil bersedia datang langsung ke rumah untuk melakukan perekaman KTP-el bagi anggota keluarga lanjut usia.
Berbagai respons positif tersebut menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan bukan sekadar proses penerbitan dokumen. Lebih dari itu, layanan ini menjadi bagian dari pemenuhan hak warga negara, kesetaraan, dan penghormatan terhadap setiap individu.
Melalui Anduk Bangbek, Disdukcapil Kota Bekasi terus memperkuat pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dukungan laporan warga, RT, RW, Satgas Pamor, serta Dinas Sosial menjadi bagian penting dalam menjangkau kelompok yang membutuhkan bantuan secara langsung.
Sejak dilaksanakan pada 2023, inovasi ini menjadi salah satu upaya Pemkot Bekasi untuk mengurangi hambatan akses administrasi kependudukan, khususnya bagi masyarakat rentan.
Komitmen tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh dokumen kependudukan tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan untuk mengakses pelayanan secara langsung.
Baca Juga
Komentar