Harga Beras Eceran Jawa Barat Tembus Rp18.750 per Kg, Pedagang Mengaku Sulit Ikuti HET
DEPOK – Penerapan harga eceran tertinggi (HET) bahan pangan masih menjadi tantangan bagi pedagang kecil. Tingginya harga pembelian dari pemasok dan biaya distribusi membuat pedagang kesulitan menjual komoditas sesuai ketentuan pemerintah. Jika dipaksakan, keuntungan mereka terancam habis bahkan berpotensi merugi.
Kondisi tersebut terlihat di sejumlah toko beras eceran di Depok, Jawa Barat. Pedagang umumnya menjual beras menggunakan satuan liter dengan harga bervariasi, mulai Rp11.000 hingga hampir Rp15.000 per liter.
Dengan asumsi satu liter beras memiliki berat rata-rata sekitar 0,8 kilogram, harga Rp15.000 per liter setara dengan Rp18.750 per kilogram. Angka tersebut jauh di atas HET beras premium Zona 1, termasuk Pulau Jawa, yang ditetapkan sebesar Rp14.900 per kilogram.
Ketentuan HET tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 457/2026. Aturan itu juga memuat ancaman sanksi pidana hingga tujuh tahun penjara dan denda maksimal Rp1,5 miliar bagi pelanggar ketentuan HET.
Agung, salah seorang pedagang beras eceran di Depok, mengaku kesulitan mengikuti ketentuan tersebut karena harus menanggung biaya transportasi untuk mendatangkan beras ke tokonya.
"Karena kami juga ada beban transportasi. Untuk angkutan membawa beras sampai di toko," ujarnya, Minggu (16/11).
Dia menjelaskan, harga beras dari sentra produksi sudah mencapai sekitar Rp14.000 per kilogram. Setelah ditambah ongkos angkut Rp700 per kilogram, biaya perolehan beras menjadi Rp14.700 per kilogram.
Biaya tersebut belum termasuk sewa kios, listrik, dan upah penjaga toko. Dengan harga pokok yang sudah mendekati HET Rp14.900 per kilogram, ruang keuntungan pedagang menjadi sangat terbatas.
Agung mengaku mendukung upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Namun, dia berharap kebijakan HET juga memperhitungkan kondisi pedagang kecil yang berada di ujung rantai distribusi.
Biaya distribusi harus diperhitungkan
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai, penetapan HET merupakan kebijakan yang wajar untuk komoditas yang mendapat dukungan subsidi negara. Pasalnya, subsidi menggunakan anggaran publik sehingga manfaatnya harus dapat dirasakan masyarakat.
"Produk apa pun ketika ada unsur subsidi negara di dalamnya, adalah produk atau barang publik," katanya.
Dia mencontohkan komoditas beras yang proses produksinya mendapat dukungan pupuk bersubsidi. Karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk membantu petani, hasil produksinya juga harus dapat dinikmati masyarakat dengan harga terjangkau.
Meski demikian, Suroto mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan seluruh komponen biaya distribusi, termasuk margin keuntungan pedagang eceran.
"Jika pemerintah tidak memasukkan keuntungan untuk pengecer atau layer terakhir dalam rantai distribusi, itu adalah sebuah kesalahan," tegasnya.
Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan jalur distribusi khusus agar biaya pengangkutan tidak membuat harga jual melampaui HET. Pemerintah juga perlu mengevaluasi apakah penetapan HET untuk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beras medium, dan premium telah memperhitungkan biaya distribusi hingga ke konsumen.
KDKMP dinilai bisa memperpendek rantai distribusi
Salah satu solusi yang ditawarkan Suroto adalah mengoptimalkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memperpendek rantai distribusi pangan.
Koperasi yang tersebar di tingkat desa dan kelurahan tersebut dinilai dapat memudahkan masyarakat memperoleh bahan pangan sesuai HET. KDKMP juga dapat bekerja sama dengan kios-kios sebagai mitra penjualan.
"Koperasi Merah Putih juga bisa bekerja sama dengan kios-kios sebagai mitra penjualan," katanya.
Suroto mencontohkan distribusi elpiji 3 kilogram. Meskipun HET di tingkat pangkalan ditetapkan Rp16.000 per tabung, harga di tingkat pengecer kerap lebih tinggi karena biaya pembelian dari rantai distribusi sebelumnya sudah mendekati atau bahkan menyamai HET.
Menurutnya, penjualan melalui KDKMP dapat membantu menjaga harga tetap sesuai ketentuan pemerintah. Skema serupa juga berpotensi diterapkan untuk komoditas beras, telur, dan minyak goreng.
Keberadaan KDKMP hingga tingkat desa dan kelurahan dinilai lebih memudahkan akses masyarakat dibandingkan model Koperasi Unit Desa (KUD) yang umumnya tersedia di tingkat kecamatan.
Karena itu, pemerintah dinilai tidak cukup hanya menerbitkan aturan HET dan menetapkan ancaman sanksi. Kementerian Pertanian dan Bapanas juga perlu memastikan pasokan berbagai jenis beras tersedia dalam jumlah memadai melalui KDKMP.
Dengan rantai distribusi yang lebih pendek dan biaya yang terkendali, masyarakat diharapkan dapat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha pedagang kecil.
Baca Juga
Komentar