UMK Kota Bekasi 2027 Diusulkan Rp6,48 Juta, Apindo Walk Out Usai Kalah Voting
KOTA BEKASI – Rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi 2027 sebesar Rp6.480.058 dihasilkan melalui mekanisme voting dalam rapat Dewan Pengupahan Kota (Depeko). Pembahasan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serta serikat pekerja dan buruh tersebut berlangsung dinamis hingga memunculkan perbedaan sikap antara para peserta rapat.
Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) Kabupaten dan Kota Bekasi, Purwadi, mengungkapkan rekomendasi kenaikan UMK Kota Bekasi 2027 mencapai 8,01 persen atau bertambah Rp480.615 dibandingkan UMK sebelumnya.
Menurut Purwadi, proses pembahasan berlangsung hingga Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 09.30 WIB. Penentuan besaran kenaikan dilakukan melalui voting yang diikuti unsur-unsur dalam Dewan Pengupahan Kota.
Dinamika terjadi setelah perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dinyatakan kalah dalam pemungutan suara. Purwadi menyebut, pihak Apindo kemudian memilih meninggalkan rapat dan tidak bersedia menandatangani berita acara hasil pembahasan.
"Voting, Apindo sempat ikut voting. Tapi begitu Apindo kalah akhirnya dia walk out. Tidak ikut tanda tangan berita acara, tetapi tetap mengikuti voting-nya," ungkap Purwadi saat diwawancarai.
Meski Apindo tidak menandatangani berita acara, Purwadi menegaskan hasil voting tetap dituangkan dalam dokumen berita acara dan ditandatangani oleh unsur yang menyepakati hasil pembahasan.
Berdasarkan rekomendasi tersebut, UMK Kota Bekasi 2027 diusulkan sebesar Rp6.480.058. Sementara itu, UMK Kabupaten Bekasi direkomendasikan naik 8,23 persen atau bertambah Rp488.770 menjadi Rp6.427.655.
Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp52.403 antara UMK Kota dan Kabupaten Bekasi. Nilai rekomendasi UMK Kota Bekasi tercatat lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bekasi.
UMSK 2027 Kota Bekasi Dibagi Tiga Sektor
Selain UMK, pembahasan Depeko juga menghasilkan rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Bekasi 2027 yang dibagi menjadi tiga sektor.
Besaran UMSK dihitung berdasarkan tambahan persentase dari UMK 2027 yang telah direkomendasikan. Untuk sektor 1, tambahan kenaikan sebesar 0,55 persen atau Rp35.640, sehingga nilai UMSK menjadi Rp6.515.698.
Sementara sektor 2 mendapatkan tambahan sebesar 0,45 persen atau Rp29.160, dengan nilai akhir Rp6.509.218.
Adapun sektor 3 memperoleh tambahan sebesar 0,35 persen atau Rp22.680, sehingga nilai UMSK 2027 direkomendasikan menjadi Rp6.502.738.
Purwadi menilai kenaikan UMK tahun ini cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia berharap tambahan upah tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan pekerja.
"Harapan kami, teman-teman buruh paling tidak bisa mencukupi kebutuhannya dengan kenaikan sekitar Rp500.000 per bulan. Mudah-mudahan kehidupan teman-teman buruh semakin baik dan sejahtera," katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kenaikan upah nantinya dapat dilaksanakan seluruh perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, ketidakpastian kondisi ekonomi global maupun nasional menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Karena itu, pengusaha diharapkan tetap mampu memenuhi kewajiban pembayaran upah sesuai ketentuan pemerintah.
Rekomendasi UMK dan UMSK Segera Diserahkan ke Gubernur
Setelah pembahasan di tingkat Kota Bekasi selesai, hasil rekomendasi selanjutnya akan disampaikan kepada Wali Kota Bekasi untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat.
Purwadi menyebut, pihak Dewan Pengupahan Kota Bekasi berencana mengantarkan berkas rekomendasi kepada Wali Kota meskipun proses tersebut berlangsung pada hari libur. Langkah itu dilakukan agar tahapan administrasi tidak mengalami keterlambatan.
"Rencana besok, Sabtu, walaupun libur, teman-teman Depeko langsung ke Pak Wali Kota untuk meminta tanda tangan dan langsung mengantarkan berkas ke Gubernur Jawa Barat," jelasnya.
Rekomendasi tersebut selanjutnya akan dibahas di tingkat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat sebelum ditetapkan melalui keputusan gubernur.
Ia berharap seluruh proses pembahasan hingga penerbitan keputusan dapat diselesaikan sesuai jadwal, yakni paling lambat 25 November 2026. Dengan demikian, ketentuan upah baru diharapkan dapat diberlakukan mulai 1 Januari 2027.
Purwadi juga memastikan kalangan serikat buruh Kota Bekasi akan kembali mengawal pembahasan ketika memasuki tingkat provinsi.
Menurutnya, pengawalan tersebut merupakan agenda rutin setiap tahun untuk memastikan rekomendasi yang telah dibahas di tingkat kota tetap diperjuangkan hingga penetapan gubernur.
Belajar dari Polemik UMSK Tahun Sebelumnya
Terkait kekhawatiran adanya perubahan rekomendasi UMSK di tingkat provinsi, Purwadi mengingatkan kembali polemik yang terjadi pada tahun sebelumnya.
Ia menyebut, dalam pembahasan UMSK sebelumnya sempat terjadi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diajukan pihak gubernur. Namun, menurut Purwadi, dalam proses tersebut pihak serikat pekerja dan serikat buruh dinyatakan menang.
Karena itu, ia berharap pengalaman tahun lalu menjadi pembelajaran agar rekomendasi UMSK yang telah melalui pembahasan di tingkat kota dapat dipertahankan hingga penetapan gubernur.
"Harapan kami tidak ada perubahan karena nilainya juga tidak terlalu signifikan. Ada yang 0,55 persen, 0,45 persen, dan 0,35 persen. Saya pikir tidak ada masalah kalau untuk nilai itu," ujarnya.
Meski berharap tidak ada perubahan terhadap hasil rekomendasi, Purwadi menilai tantangan berikutnya berada pada pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Menurutnya, pengawasan terhadap perusahaan menjadi hal penting agar kenaikan UMK dan UMSK 2027 benar-benar diterapkan sesuai keputusan yang nantinya ditetapkan pemerintah.
Dengan demikian, perjuangan buruh tidak berhenti pada proses perundingan dan penetapan angka upah. Pengawalan juga diperlukan untuk memastikan hak pekerja benar-benar diterima ketika kebijakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Baca Juga
Komentar