Korban PHK dan Penyandang Disabilitas Bisa Ikut Pelatihan Vokasi, Polri dan Kemnaker Siapkan 50 Ribu Tempat Terbaru
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) untuk membantu masyarakat memperoleh akses pekerjaan. Program ini memprioritaskan warga terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyandang disabilitas melalui pendataan, pelatihan keterampilan, hingga fasilitasi penempatan kerja.
Program POLIRAN diluncurkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, Rabu (11/11/2026). Inisiatif tersebut menjadi bagian dari kepedulian Polri terhadap persoalan ketenagakerjaan dan kondisi sosial masyarakat.
Kapolri mengatakan, pekerjaan tidak hanya berkaitan dengan penghasilan, tetapi juga memberikan kepastian bagi keluarga. Menurutnya, kesejahteraan keluarga turut menjadi salah satu fondasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu, Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar Kapolri.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin menjelaskan, sesuai arahan Kapolri, pelaksanaan POLIRAN saat ini difokuskan pada masyarakat terdampak PHK dan penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Bapak Kapolri mempunyai arahan kepada kami, fokuskan dulu kepada Poliran untuk pengangguran terdampak PHK dan penyandang disabilitas. Kami coba mendata masyarakat yang terdampak PHK, seperti di Banten terdapat sekitar 1.000 orang,” ungkap Rudy.
Dalam pelaksanaannya, Polri mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk mendata warga yang membutuhkan pekerjaan sekaligus mengidentifikasi keterampilan yang mereka miliki.
Data tersebut kemudian digunakan untuk menghubungkan pencari kerja dengan Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di tingkat kabupaten dan kota. Setelah mengikuti pelatihan, masyarakat akan difasilitasi agar dapat terhubung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

“Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan verifikasi dan pendataan keahlian dari para pengangguran di desa. Setelah itu, Bhabinkamtibmas membawa mereka ke BLK atau LPK yang ada di kabupaten/kota, serta menginformasikan kepada para pengusaha yang membuka lowongan bahwa para pencari kerja ini memiliki keahlian A, B, dan C,” jelasnya.
Untuk memperluas akses pelatihan, Polri juga berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan berbagai pihak terkait. Dinas Tenaga Kerja turut menyiapkan 50 ribu tempat pelatihan vokasi bagi korban PHK agar keterampilan mereka dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri.
Selain membantu proses penempatan kerja, Polri menegaskan bahwa perekrutan melalui program POLIRAN harus berlangsung tanpa praktik percaloan maupun pungutan liar.
Pendataan pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan juga dikelola melalui dashboard. Sistem tersebut digunakan untuk memantau perkembangan penempatan dan keberlanjutan pekerjaan yang diperoleh masyarakat.
Perhatian khusus turut diberikan kepada penyandang disabilitas. Rudy mengajak dunia usaha membuka kesempatan kerja yang setara dengan mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan masing-masing calon pekerja.
“Kami mendorong agar penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan yang layak. Kami akan mendorong para pengusaha dengan sekuat-kuatnya sehingga penyandang disabilitas di Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.
Program POLIRAN mendapat tanggapan positif dari pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar. Ia menilai program tersebut dapat menjadi bentuk kolaborasi untuk mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan ketersediaan tenaga kerja.
Namun, menurutnya, keberlanjutan program dan peningkatan keterampilan pencari kerja tetap menjadi hal penting agar tenaga kerja mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri.
Polri menyatakan pelaksanaan POLIRAN akan terus dievaluasi melalui pendataan jumlah pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan atau peserta pelatihan, tetapi juga dari penempatan kerja dan keberlanjutan pekerjaan yang diperoleh masyarakat.
“Parameter keberhasilan POLIRAN tentu pertama bagaimana angka pengangguran bisa menurun. Kedua, bagaimana suatu daerah mampu mengelola dan menyediakan lowongan pekerjaan yang melampaui jumlah pencari kerja. Kami akan mengevaluasi kegiatan masing-masing Polda dan melihat berapa jumlah yang sudah berhasil terserap melalui POLIRAN,” pungkas Rudy.
Baca Juga
Komentar