DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Harta Minimal 1 Milliar Lewat Putusan Pengadilan
JAKARTA – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada 19 November 2026. Kehadiran regulasi ini diharapkan memperkuat upaya negara menelusuri, merampas, dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.
Aturan tersebut tidak hanya menyasar hasil kejahatan korupsi, tetapi juga aset yang berkaitan dengan sejumlah tindak pidana lain, mulai dari narkotika, terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan berbasis teknologi informasi.
Melalui regulasi ini, negara memiliki mekanisme hukum untuk mengejar hasil tindak pidana sekaligus memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Tujuannya, pelaku tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hasil kejahatan tidak menjadi sarana untuk memperkaya diri.
Proses perampasan aset tetap mengedepankan pemeriksaan pengadilan. Aturan ini juga memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah serta membuka ruang pemulihan bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Tindak Pidana yang Menjadi Sasaran Perampasan Aset
Objek perampasan aset dalam undang-undang tersebut mencakup harta yang berkaitan dengan sejumlah tindak pidana. Cakupannya tidak terbatas pada tindak pidana korupsi.
Beberapa tindak pidana yang disebut dalam ketentuan tersebut meliputi:
-
Tindak pidana korupsi.
-
Narkotika dan psikotropika.
-
Terorisme dan pendanaan terorisme.
-
Penyelundupan manusia.
-
Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
-
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
-
Penipuan dan/atau penggelapan berbasis teknologi informasi atau yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Dengan cakupan tersebut, upaya pemulihan aset diharapkan dapat menjangkau hasil kejahatan yang selama ini berpotensi disembunyikan, dialihkan, atau digunakan untuk memperoleh kekayaan baru.
Perampasan Aset Tidak Bisa Dilakukan Sembarangan
Mekanisme perampasan aset tidak berarti negara dapat langsung mengambil harta seseorang tanpa prosedur hukum. Prosesnya melibatkan penelusuran, pengamanan aset, pengajuan permohonan, hingga pemeriksaan oleh pengadilan.
Tahapan tersebut dimulai dengan penelusuran aset untuk mengidentifikasi asal-usul, kepemilikan, dan keterkaitannya dengan tindak pidana.
Selanjutnya, aparat dapat melakukan penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan sesuai ketentuan untuk mencegah aset dialihkan atau disembunyikan selama proses hukum berlangsung.
Dalam mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan. Permohonan tersebut kemudian diperiksa berdasarkan bukti yang disampaikan, termasuk keberatan dari pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas aset.
Pengadilan akan menilai seluruh bukti dan menentukan melalui putusan apakah aset tersebut dapat dirampas untuk negara atau harus dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Aset Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Putusan Pidana dalam Kondisi Tertentu
Salah satu mekanisme yang diatur adalah non-conviction-based forfeiture (NCBF), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.
Namun, mekanisme tersebut tidak berlaku secara bebas. Berdasarkan ketentuan yang disampaikan dalam materi undang-undang, penerapannya dibatasi pada kondisi tertentu, antara lain:
-
Tersangka atau terdakwa meninggal dunia.
-
Tersangka atau terdakwa melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
-
Tersangka atau terdakwa mengalami sakit permanen.
-
Pelaku tidak diketahui identitasnya.
-
Keberadaan pelaku tidak diketahui.
Dalam mekanisme tersebut, nilai minimum aset yang dapat dimohonkan untuk dirampas tanpa putusan pidana ditetapkan sebesar Rp1 miliar.
Meski demikian, perampasan tetap harus melalui pemeriksaan dan putusan pengadilan. Mekanisme NCBF juga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku apabila proses pidana tetap dapat dilakukan.
Pihak Ketiga Tetap Mendapat Perlindungan Hukum
Regulasi ini juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki hubungan kepemilikan atau kepentingan atas aset yang dimohonkan untuk dirampas.
Apabila seseorang merasa haknya dirugikan karena aset yang dimilikinya ikut menjadi objek permohonan perampasan, pihak tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan.
Pihak ketiga berhak menunjukkan bukti bahwa aset diperoleh secara sah dan tidak berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, harta milik pihak yang tidak bersalah tetap memperoleh perlindungan hukum.
Aset Hasil Kejahatan Bisa Dikembalikan kepada Korban
Selain mengembalikan kerugian negara, perampasan aset juga diarahkan untuk memulihkan hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Melalui putusan pengadilan, aset yang berhasil dirampas dapat ditetapkan untuk negara atau dikembalikan kepada korban maupun pihak lain yang berhak.
Mekanisme tersebut juga membuka ruang pemulihan melalui pembayaran ganti kerugian, rehabilitasi, dan restitusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, pemulihan aset tidak hanya berorientasi pada pengambilalihan harta hasil kejahatan, tetapi juga pada pemenuhan hak pihak yang mengalami kerugian.
Presiden Bentuk Badan Pengelola dan Pengawas Aset
Untuk mendukung pelaksanaan regulasi, undang-undang tersebut mengatur pembentukan dua badan oleh Presiden, yakni Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas.
Badan Pengelola Aset bertugas menangani aset yang berkaitan dengan proses perampasan. Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, perawatan, penilaian, pemanfaatan, pelelangan, hingga pengembalian aset sesuai putusan pengadilan.
Sementara itu, Badan Pengawas bertugas mengawasi tahapan perampasan dan pengelolaan aset. Pengawasan dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengelolaan aset hasil tindak pidana secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengesahan undang-undang ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberantasan kejahatan melalui pemulihan aset. Namun, efektivitas pelaksanaannya akan bergantung pada kepastian prosedur, perlindungan hak masyarakat, pengawasan, serta kesiapan lembaga yang menjalankan ketentuan tersebut.
Baca Juga
Komentar