Lebaran Jadi Momen Evaluasi Anggaran, Dedi Mulyadi Target Pangkas Belanja Aparatur hingga 20 Persen

Bandung – Dedi Mulyadi menjadikan momentum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah sebagai titik refleksi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi usai pelaksanaan salat Idul Fitri di halaman Gedung Sate, Sabtu (21/3/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti komposisi belanja daerah yang masih cukup besar dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan atau aparatur negara.

Menurut Dedi, evaluasi menyeluruh terhadap struktur anggaran akan terus dilakukan dan menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027. Ia menekankan pentingnya menggeser prioritas belanja agar lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

“Dalam tafsir zakat, pemerintah ini ibarat amilin. Nah, jatah amilinnya jangan kegedean,” ujar Dedi, mengibaratkan peran pemerintah sebagai pengelola dana yang seharusnya proporsional dan tidak mendominasi alokasi anggaran.

Saat ini, Dedi mengungkapkan bahwa porsi anggaran untuk belanja aparatur di Jawa Barat telah ditekan hingga maksimal 30 persen. Angka tersebut dinilai sudah lebih baik dibandingkan dengan kondisi pada masa lalu, di mana porsi belanja untuk penyelenggara negara sempat mencapai 40 hingga 60 persen, bahkan dalam beberapa kasus menyentuh angka 70 persen.

“Sekarang 30 persen itu sudah bagus dibanding dulu. Pernah 40, 60, bahkan 70 persen untuk penyelenggara negara,” jelasnya.

Meski demikian, Dedi menilai angka tersebut masih dapat ditekan lebih rendah. Ia menargetkan ke depan porsi belanja aparatur bisa dikurangi menjadi 25 persen, bahkan hingga 20 persen, guna memperbesar ruang fiskal bagi program-program yang langsung menyentuh masyarakat.

“Saya berharap Jawa Barat tidak sampai 30 persen. Bisa 25 atau bahkan 20 persen,” tegasnya.

Langkah ini, lanjut Dedi, merupakan bagian dari upaya reformasi anggaran yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Ia menilai bahwa anggaran daerah harus mampu menjadi instrumen pemerataan pembangunan, bukan sekadar menopang operasional birokrasi.

Namun demikian, Dedi juga mengakui bahwa upaya menekan belanja aparatur bukan tanpa tantangan. Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki jumlah pegawai yang sangat besar, termasuk tenaga pendidik yang menjadi bagian signifikan dari struktur belanja daerah.

“Karena jumlah pegawai sangat banyak, kemudian jumlah guru juga sangat banyak,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai tetap tinggi, sehingga diperlukan strategi yang matang dan bertahap dalam melakukan efisiensi tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan.

Dedi menegaskan bahwa kebijakan pengurangan porsi anggaran aparatur bukan berarti mengurangi kualitas kinerja birokrasi. Sebaliknya, ia mendorong agar aparatur pemerintah dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta penguatan sistem pengawasan agar penggunaan anggaran lebih transparan dan akuntabel.

Momentum Idul Fitri, menurut Dedi, menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia berharap semangat kebersamaan dan refleksi di hari kemenangan dapat diterjemahkan dalam kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional, pengelolaan anggaran daerah yang tepat sasaran dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, langkah evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola anggaran secara lebih efisien dan berorientasi pada hasil.

Ke depan, pembahasan RAPBD 2027 akan menjadi momentum penting untuk merealisasikan target tersebut. Dedi memastikan bahwa pihaknya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan anggaran agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis dapat menghadirkan tata kelola anggaran yang lebih sehat, proporsional, dan berkeadilan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.