Ketua Komisi IV DPR RI Dorong Swasembada Bawang Putih, Tanam Serentak di 14 Polda

LOMBOK TIMUR – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong percepatan swasembada bawang putih nasional dengan memastikan peningkatan produksi diikuti penguatan ekosistem pertanian dan kesejahteraan petani.

Hal tersebut disampaikan Titiek Soeharto dalam kegiatan penanaman bawang putih secara serentak di 14 Polda, panen raya, serta groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (19/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta sejumlah kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, kelompok tani, dan pemangku kepentingan terkait.

Menurut Titiek, Indonesia memiliki modal untuk kembali mencapai swasembada bawang putih. Selain memiliki lahan dan sumber daya petani, Indonesia juga pernah mencapai kondisi swasembada komoditas tersebut.

“Indonesia pernah swasembada bawang putih. Tentunya saat ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk bagaimana kita mengulang kejayaan yang pernah terjadi saat itu,” ujar Titiek.

Ia menilai penanaman bawang putih serentak di 14 Polda harus menjadi awal gerakan yang konsisten dan berkelanjutan. Program swasembada tidak boleh berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi harus dilanjutkan dengan perencanaan, pendampingan, penguatan produksi hingga penyerapan hasil panen.

“Penanaman bawang putih serentak ini harus menjadi awal gerakan yang konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial, guna mendukung pencapaian swasembada bawang putih,” katanya.

Libatkan Ribuan Petani

Dalam program tersebut, penanaman bawang putih dilakukan pada lahan seluas 279,5 hektare yang tersebar di 59 Polres pada 14 Polda.

Kegiatan tersebut melibatkan 110 kelompok tani dan 2.174 petani, dengan potensi produksi mencapai sekitar 2.795 ton bawang putih.

Polda NTB menjadi wilayah dengan lahan penanaman terluas, yakni 120 hektare dengan potensi produksi 1.200 ton. Selanjutnya Polda Sumatera Selatan menyiapkan lahan 81 hektare dengan potensi produksi 810 ton.

Sementara Polda Jawa Barat memiliki lahan penanaman seluas 44,58 hektare dengan potensi produksi sekitar 445,8 ton.

Adapun Polda Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah dijadwalkan melakukan penanaman pada September dan Oktober 2026 dengan menyesuaikan masa tanam di wilayah masing-masing.

Titiek menegaskan peningkatan luas tanam harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekosistem bawang putih dari sektor hulu hingga hilir.

Dukungan kepada petani, kata dia, harus mencakup ketersediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan, teknologi, serta pendampingan.

“Dukungan sarana produksi harus benar-benar sampai kepada petani, meliputi benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan, teknologi, serta pendampingan dengan memperhatikan ketepatan jumlah, waktu, dan sasaran,” ujar Titiek.

Dorong Kepastian Pasar

Selain meningkatkan produksi, Titiek menyoroti pentingnya kepastian pasar bagi petani. Menurutnya, hasil panen harus memiliki mekanisme penyerapan dan tata niaga yang jelas sehingga petani memperoleh kepastian harga dan keuntungan yang layak.

Ia menilai keberhasilan swasembada tidak dapat hanya diukur dari luas lahan dan jumlah produksi. Aspek keberlanjutan usaha tani dan kesejahteraan petani juga harus menjadi indikator penting.

“Swasembada tidak hanya berorientasi pada perluasan lahan dan peningkatan produksi, tetapi juga harus membangun ekosistem bawang putih yang kuat serta memberikan manfaat dan keuntungan bagi petani,” katanya.

Untuk menjaga keberlanjutan program, Titiek mendorong pemerintah menyusun roadmap swasembada bawang putih yang jelas dan terukur.

Roadmap tersebut, menurutnya, perlu memuat target luas tanam, produktivitas, produksi, dukungan anggaran, serta pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Sentra produksi yang telah berkembang, seperti Sembalun, juga dinilai perlu terus diperkuat. Pengembangan sentra baru di daerah lain dengan potensi budidaya bawang putih juga perlu dilakukan secara bertahap.

Di Sembalun, program tersebut dirangkaikan dengan panen raya bawang putih pada lahan seluas 105 hektare. Panen melibatkan sembilan kelompok tani dan 287 petani dengan potensi hasil mencapai 1.050 ton.

Penguatan sektor pascapanen dilakukan melalui groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri seluas 250 meter persegi dengan kapasitas penyimpanan mencapai 300 ton bawang putih.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas hasil panen sekaligus mendukung proses penyerapan dan distribusi bawang putih.

Komisi IV DPR RI Kawal Program

Titiek juga menilai kebijakan impor bawang putih perlu dikelola secara hati-hati. Pemenuhan kebutuhan nasional tetap harus dijamin, tetapi produksi dalam negeri juga perlu mendapatkan ruang untuk berkembang agar petani memiliki kepastian usaha.

Ia menegaskan Komisi IV DPR RI akan terus mengawal program swasembada melalui fungsi dukungan dan pengawasan.

“Komisi IV DPR RI akan terus memberikan dukungan dan menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangan kami untuk mendorong keberhasilan program swasembada bawang putih,” tegas Titiek.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan penguatan ketahanan pangan merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mampu mandiri di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Menurut Listyo Sigit, swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan nasional, tetapi juga harus berdampak terhadap kesejahteraan petani.

“Harapan kita semua, kita bisa melaksanakan swasembada, masyarakat kita, petani kita juga sejahtera dan Indonesia betul-betul memiliki kedaulatan di negeri sendiri,” tegas Kapolri.

Sinergi pemerintah, DPR RI, Polri, kelompok tani, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mempercepat peningkatan produksi bawang putih nasional.

Penguatan sektor hulu, kepastian pasar, pembangunan infrastruktur pascapanen, serta pendampingan kepada petani menjadi bagian penting untuk memastikan program tidak berhenti pada penanaman.

Dengan ekosistem pertanian yang semakin kuat, percepatan swasembada bawang putih diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani dan memperkuat kedaulatan pangan Indonesia