Kapolri Bersama Menteri Kehutanan Bentuk Satgas Gabungan Telusuri Kayu Pemicu Bencana Sumatera

Jakarta — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sepakat membentuk Satgas Gabungan untuk menelusuri temuan kayu yang diduga menjadi pemicu kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa akibat bencana di Aceh, Sumatera, serta Sumatera Barat. Kesepakatan itu disampaikan dalam doorstop usai pertemuan kedua pejabat tersebut di Gedung Utama Mabes Polri, Kamis malam (4/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Kapolri mengawali keterangan persnya dengan menyampaikan duka mendalam atas musibah yang terjadi di tiga wilayah tersebut. Ia menyebut bahwa bencana yang terjadi telah mengakibatkan kerusakan besar, termasuk jembatan, rumah warga, hingga fasilitas vital.

Jenderal Listyo Sigit menyatakan bahwa temuan kayu dalam jumlah signifikan di lokasi terdampak menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, Presiden memberikan arahan langsung agar temuan tersebut ditelusuri secara menyeluruh dan berbasis bukti.

“Kita menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana, baik di Aceh, di Sumatera maupun Sumatera Barat,” tutur Kapolri saat memberikan keterangan.

Ia menambahkan bahwa dugaan keterkaitan antara pergerakan kayu dengan dampak kerusakan akan menjadi bagian utama penyelidikan. Polri dan Kementerian Kehutanan, kata dia, telah menyepakati pembentukan tim bersama untuk memastikan penanganan dilakukan secara terpadu.

Kapolri menjelaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut indikasi pelanggaran kehutanan, tetapi juga aspek keselamatan publik. Karena itu, proses penyelidikan akan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir di seluruh titik yang dinilai memiliki risiko.

“Kami menyambut baik dan akan melakukan kerja sama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan guna melakukan penyelidikan terkait temuan-temuan kayu,” ungkapnya.

Dalam penjelasan selanjutnya, Kapolri menyampaikan bahwa personel Polri sudah bergerak ke lapangan. Mereka akan segera bergabung dengan tim Kementerian Kehutanan serta unsur lain yang dinilai relevan dalam operasi gabungan tersebut.

Ia menegaskan bahwa tim akan bekerja dengan pendekatan komprehensif, termasuk menelusuri jalur kayu, aktivitas pengangkutan, dan potensi aktivitas ilegal yang dapat memperparah dampak bencana.

Menurut Jenderal Sigit, Satgas akan diberi kewenangan untuk mengumpulkan data, melakukan analisis awal, hingga merekomendasikan langkah penegakan hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran. Setiap temuan akan disampaikan kepada pemerintah pusat secara berkala.

“Dalam waktu dekat saya meminta agar tim segera bergerak dari hulu sampai hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memiliki potensi perlu ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa masyarakat di sekitar lokasi terdampak diharapkan membantu memberikan informasi, terutama yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan kayu sebelum bencana terjadi.

Kapolri menegaskan bahwa proses pendalaman akan dilakukan seobjektif mungkin. Semua temuan akan diverifikasi ulang demi memastikan kesimpulan yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai bahwa kerja cepat diperlukan mengingat besarnya dampak yang dirasakan masyarakat serta urgensi pemulihan infrastruktur yang rusak.

“Yang jelas sementara itu yang bisa kami sampaikan. Kita akan pastikan kerja tim berjalan cepat,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni disebut mendukung penuh langkah penyelidikan terpadu tersebut. Ia menilai kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci untuk mengurai persoalan kehutanan yang berdampak langsung terhadap keselamatan publik.

Pertemuan di Mabes Polri pada Kamis malam tersebut menjadi langkah awal dari rangkaian penanganan bencana dan investigasi menyeluruh terhadap aktivitas kayu di wilayah hulu. Pemerintah berharap kerja Satgas nantinya dapat memberikan gambaran jelas terkait penyebab kerusakan skala besar yang terjadi.

Dengan dibentuknya Satgas Gabungan, proses pencarian penyebab dan potensi pelanggaran kehutanan di wilayah terdampak kini memasuki fase yang lebih terstruktur. Publik diharapkan terus mengikuti perkembangan penyelidikan yang akan diumumkan setelah tim merampungkan tugasnya.