Jabar Tutup Seluruh Tambang di Lereng Gunung, Dedi Mulyadi Beberkan Alasannya

Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menutup seluruh aktivitas pertambangan yang berada di kawasan lereng gunung sebagai langkah mitigasi bencana. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Pemerintah menilai aktivitas tambang di lereng gunung memiliki tingkat ancaman tinggi bagi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. “Hari ini kami mulai menutup pertambangan di lereng gunung. Semua aktivitas yang punya risiko lingkungan tinggi akan dihentikan permanen,” ujar Dedi.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah kajian resmi Pemprov menunjukkan banyak lokasi tambang berada di zona merah rawan longsor. Sejumlah wilayah seperti Bandung, Garut, dan Sumedang menjadi prioritas penindakan karena tingkat kerentanannya yang tinggi.

Dedi menyebut kontur geografis serta tekanan aktivitas pertambangan bertahun-tahun membuat kawasan tersebut semakin rentan. “Risiko bencananya jauh lebih besar ketimbang hasil tambangnya. Itu sebabnya kami putuskan penutupan permanen,” tegasnya.

Pemprov menerima laporan peningkatan pergerakan tanah di beberapa titik yang menguatkan urgensi kebijakan tersebut. Rekomendasi penghentian tambang juga datang dari para ahli kebencanaan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa.

Selain ancaman longsor, pemerintah daerah menemukan kerusakan ekosistem yang cukup serius akibat aktivitas tambang ilegal maupun berizin. Dedi menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas dibanding keuntungan ekonomi.

Penutupan tambang ini juga menjadi evaluasi besar setelah serangkaian bencana melanda sejumlah wilayah Jawa Barat dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah menegaskan kebijakan ini menjadi peringatan keras bagi perusahaan tambang yang mengabaikan aspek keselamatan lingkungan.

Pemprov kini menyiapkan mekanisme pengawasan lebih ketat agar tidak ada lagi tambang ilegal yang muncul. “Kami tidak akan kompromi terhadap aktivitas yang membahayakan warga. Ini keputusan final,” tegas Dedi.

Masyarakat di kawasan rawan bencana menyambut baik kebijakan tersebut. Banyak warga mengaku selama ini merasa terancam akibat aktivitas tambang yang berdekatan dengan permukiman.

Dengan keputusan ini, Pemprov Jawa Barat berharap dapat mengurangi risiko bencana sekaligus memulihkan kualitas lingkungan dalam jangka panjang.