Hardiknas 2026: Kota Bekasi Darurat Guru & Daya Tampung, DPRD Desak SMP Swasta Gratis Segera Diterapkan
KOTA BEKASI — Momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 diminta menjadi titik balik pembenahan sektor pendidikan di Kota Bekasi. Wakil Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, menyoroti dua persoalan utama yang hingga kini belum tertangani optimal, yakni kekurangan guru dan keterbatasan daya tampung sekolah.
Menurutnya, berbagai program pendidikan seperti digitalisasi dan pengembangan kurikulum tidak akan berjalan efektif tanpa didukung jumlah guru yang memadai serta kesejahteraan yang layak.
“Tanpa guru yang cukup dan sejahtera, semua program hanya akan menjadi jargon,” ujar Wildan dalam keterangannya.
Ia mengungkapkan, di sejumlah sekolah masih ditemukan guru yang harus mengajar lintas mata pelajaran, bahkan melebihi beban jam mengajar ideal. Kondisi ini diperparah dengan ketergantungan pada tenaga honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan memadai.
Padahal, lanjutnya, negara telah menjamin hak pendidikan melalui UUD 1945 Pasal 31. Namun, keterbatasan tenaga pendidik membuat pemenuhan hak tersebut belum optimal.
Selain itu, Wildan juga menyoroti persoalan klasik setiap tahun ajaran baru, yakni terbatasnya daya tampung sekolah negeri, khususnya jenjang SMP. Ribuan lulusan SD di Kota Bekasi kerap menghadapi ketidakpastian dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Ini bukan kondisi yang wajar. Ini menunjukkan layanan pendidikan kita belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Wildan mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk segera menerapkan kebijakan SMP swasta gratis mulai tahun ajaran 2026. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi solusi cepat untuk menambah daya tampung siswa sekaligus meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat.
“Sekolah swasta harus dilibatkan sebagai mitra strategis pemerintah. Dengan dukungan APBD, akses pendidikan bisa lebih merata dan adil,” jelasnya.
Ia menilai, tanpa kebijakan tersebut, persoalan serupa akan terus berulang setiap tahun, dengan masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan.
Lebih lanjut, Wildan menegaskan bahwa Hardiknas 2026 harus dimaknai sebagai momentum untuk menghadirkan kebijakan nyata, bukan sekadar seremoni tahunan.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret, antara lain:
- Melakukan rekrutmen dan pemerataan distribusi guru
- Meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya honorer
- Menerapkan kebijakan SMP swasta gratis sebagai solusi darurat
- Mempercepat pembangunan sekolah baru sebagai solusi jangka panjang
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Jika hari ini kita tidak serius membenahi, maka yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi kita,” tutupnya.
Baca Juga
Komentar