Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dorong Bekasi Bebas Banjir dan Perbanyak Ruang Terbuka pada HUT ke-29 Bekasi

Bekasi – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Bekasi yang digelar di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (10/3/2026). Dalam sambutannya, ia menyoroti berbagai isu pembangunan perkotaan mulai dari penanganan banjir, tata ruang, pendidikan, hingga layanan kesehatan bagi masyarakat.

Dedi menilai perkembangan pembangunan di Bekasi cukup dinamis dan menunjukkan kemajuan. Ia mengapresiasi upaya pemerintah kota yang mulai memperbaiki wajah kota dengan memperbanyak ruang terbuka hijau serta memanfaatkan sungai sebagai bagian dari ruang peradaban masyarakat.

Menurutnya, Bekasi memiliki potensi untuk berkembang menjadi kota dengan identitas kuat yang memanfaatkan kawasan sungai sebagai daya tarik. Ia bahkan menyebut kawasan Kali Malang berpeluang menjadi ikon kota jika ditata dengan baik.

“Ke depan sungai jangan lagi berada di belakang rumah warga, tetapi menjadi bagian dari halaman kota yang bisa dinikmati masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Dedi juga menekankan bahwa Bekasi merupakan kota dengan keberagaman etnis yang tinggi. Berbagai kelompok masyarakat dari latar belakang suku seperti Batak, Jawa, Sunda, Betawi, Minang, Bugis, hingga keturunan Tionghoa hidup berdampingan di kota ini.

Menurutnya, keberagaman tersebut harus menjadi kekuatan pembangunan kota, baik melalui arsitektur, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, maupun ruang rekreasi yang mencerminkan identitas multietnik.

Selain itu, Dedi menyoroti persoalan utama yang masih dihadapi berbagai daerah di Indonesia, yaitu kemiskinan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Ia menilai persatuan dan keberagaman bangsa sebenarnya sudah terjaga dengan baik, namun kesejahteraan masyarakat masih perlu terus diperjuangkan.

“Persatuan bangsa sudah selesai, toleransi juga sudah berjalan. Yang belum selesai adalah menyelesaikan kemiskinan, pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat,” katanya.

Dalam bidang tata kelola pemerintahan, Dedi juga mengkritik birokrasi yang masih terlalu fokus pada proyek dan administrasi, bukan pada hasil nyata bagi masyarakat. Ia meminta aparatur pemerintah meninggalkan budaya sekadar membuat proyek dan mulai berorientasi pada target yang berdampak langsung pada rakyat.

Terkait persoalan banjir yang kerap terjadi di Bekasi, Dedi mendorong adanya kerja sama lintas wilayah antara pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi. Menurutnya, penanganan banjir tidak boleh terhambat oleh perdebatan kewenangan antar lembaga.

“Air tidak mengenal kewenangan. Kalau banjir terjadi, masyarakat tidak peduli itu tanggung jawab pemerintah kota, provinsi, atau pusat,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi kepadatan kota, antara lain pengaturan jumlah penduduk ideal, penambahan ruang terbuka hijau, serta penataan kawasan bantaran sungai.

Selain itu, Dedi mendorong pembangunan fasilitas publik seperti lapangan olahraga di setiap kecamatan, bahkan di tingkat kelurahan, guna memberikan ruang rekreasi dan aktivitas fisik bagi masyarakat di tengah tekanan kehidupan perkotaan.

Di sektor pendidikan, ia mengusulkan pembangunan sekolah vertikal yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan.

Sementara di sektor kesehatan, Dedi menyampaikan rencana kerja sama antara pemerintah daerah dan rumah sakit untuk memberikan layanan pengobatan bagi warga yang belum terdata dalam program jaminan kesehatan nasional.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah akan membantu biaya pengobatan masyarakat dengan syarat pasien bersedia menjalani perawatan di kelas tiga.

Peringatan HUT ke-29 Kota Bekasi tersebut dihadiri unsur pimpinan DPRD, jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta berbagai perwakilan organisasi dan komunitas di Kota Bekasi