Ekspor Alumina Kalbar Kembali Berjalan, Pemprov Soroti Infrastruktur dan Pelabuhan Kijing

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menyambut kembali berjalannya ekspor komoditas alumina setelah pemerintah menyelesaikan hambatan regulasi terkait logam tanah jarang (LTJ).

Pemulihan aktivitas ekspor tersebut dinilai memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjaga keberlangsungan industri dan lapangan pekerjaan di Kalimantan Barat.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengatakan, ekspor Alumina Hydroxide dan Alumina Oxide kembali dilakukan setelah adanya penyelesaian perbedaan interpretasi terhadap ketentuan logam tanah jarang.

“Sebagai pemerintah daerah, kami menyambut baik kembali normalnya ekspor alumina. Kegiatan ini menandai bahwa hambatan ekspor akibat perbedaan interpretasi ketentuan logam tanah jarang telah diselesaikan,” kata Krisantus di Pontianak, Sabtu.

Menurutnya, penyelesaian persoalan regulasi membuat aktivitas pengapalan yang sebelumnya terdampak dapat kembali berjalan.

Namun, Krisantus meminta pemerintah pusat tidak berhenti pada penyelesaian persoalan regulasi. Infrastruktur pendukung distribusi komoditas juga perlu segera diperbaiki agar kegiatan ekspor tidak kembali terganggu.

Pemprov Kalbar Soroti Pendangkalan Sungai Kapuas

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pendangkalan alur Sungai Kapuas, khususnya di kawasan Muara Kapuas.

Krisantus menilai kondisi tersebut berpotensi membatasi pergerakan kapal yang membawa komoditas ekspor. Karena itu, ia meminta pengerukan alur segera dilakukan.

Menurutnya, kelancaran jalur distribusi menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing komoditas Kalimantan Barat di pasar internasional.

Selain pengerukan Sungai Kapuas, Pemprov Kalbar juga mendorong pemerintah pusat mempercepat pengoperasian Pelabuhan Kijing secara penuh sebagai pelabuhan internasional.

Kehadiran pelabuhan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan aktivitas ekspor terhadap kondisi kedalaman alur Sungai Kapuas.

“Optimalisasi Pelabuhan Kijing akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian melalui peningkatan aktivitas industri, investasi, kelancaran distribusi barang, dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

Krisantus juga mendorong penataan sektor pertambangan emas agar potensi sumber daya alam Kalbar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih dari 100 Kapal Ekspor Kembali Beroperasi

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengatakan penyelesaian perbedaan interpretasi aturan memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk kembali menjalankan ekspor Alumina Hydroxide dan Alumina Oxide.

Dudung menjelaskan, larangan ekspor logam tanah jarang hanya berlaku terhadap LTJ sebagai komoditas utama. Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap kandungan LTJ yang hanya menjadi mineral ikutan dalam komoditas pertambangan utama beserta turunannya.

Kesepahaman lintas kementerian dan lembaga tersebut kemudian menjadi pedoman bersama selama proses penyempurnaan regulasi, termasuk dalam penerbitan laporan surveyor.

“Hasilnya sudah konkret. Lebih dari seratus kapal ekspor yang sebelumnya tertahan kini mulai kembali beroperasi dengan total muatan hampir 400 ribu ton mineral senilai sekitar 124 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp2,2 triliun,” kata Dudung di Pontianak, Jumat (7/8/2026).

Ia menambahkan, sekitar 80 ribu ton komoditas lainnya masih dalam proses. Dengan demikian, total volume komoditas yang terdampak penundaan ekspor mencapai sekitar 471 ribu ton.

Menurut Dudung, kembali pulihnya aktivitas ekspor bukan hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga keberlangsungan produksi industri pengolahan mineral.

Aktivitas tersebut sekaligus membantu mempertahankan lapangan pekerjaan bagi ribuan tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Pelepasan ekspor hari ini menjadi bukti bahwa koordinasi pemerintah mampu menyelesaikan hambatan ekspor mineral. Manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan pelaku usaha karena produksi kembali berjalan dan ribuan tenaga kerja dapat terus bekerja,” ujarnya.

Dengan kembali normalnya ekspor alumina, Pemprov Kalbar berharap dukungan terhadap infrastruktur logistik dapat segera diperkuat agar momentum pemulihan perdagangan mineral tidak kembali terhambat.