DPRD Kota Bekasi Soroti LHP BPK 2025, Transparansi Keuangan Jadi Fokus Utama

KOTA BEKASI – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung di Aula Lantai III Gedung DPRD Kota Bekasi pada Senin (22/6/2026) tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., didampingi Wakil Ketua II Faisal, S.E., dan Wakil Ketua III Puspa Yani, S.Pd. Kegiatan turut dihadiri anggota Banggar, TAPD, Plt. Inspektur Kota Bekasi, Sekretaris DPRD, serta kepala OPD terkait.

Dalam rapat tersebut, DPRD Kota Bekasi menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Efendi menekankan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Rapat berlangsung secara interaktif melalui pemaparan dari pihak eksekutif terkait progres tindak lanjut rekomendasi BPK. Anggota Banggar juga melakukan pendalaman terhadap sejumlah temuan dan catatan pemeriksaan guna memastikan seluruh rekomendasi dapat diselesaikan secara optimal.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD Kota Bekasi berharap seluruh perangkat daerah dapat mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan penggunaan anggaran, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.