DPR AS Setujui Resolusi Hentikan Aksi Militer ke Iran, Trump Terima Tekanan Politik Baru

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) menyetujui resolusi yang bertujuan membatasi keterlibatan militer Amerika Serikat dalam konflik dengan Iran tanpa persetujuan resmi Kongres. Keputusan tersebut menjadi pukulan politik bagi Presiden AS, Donald Trump, yang selama ini mempertahankan kebijakan militernya di Timur Tengah.

Dalam pemungutan suara yang berlangsung Rabu (3/6/2026), resolusi yang diajukan Partai Demokrat disetujui dengan perolehan 215 suara berbanding 208 suara. Menariknya, empat anggota Partai Republik ikut memberikan dukungan sehingga memperlihatkan mulai munculnya perbedaan sikap di internal partai pendukung Trump.

Meski tidak secara otomatis menghentikan operasi militer yang sedang berlangsung, resolusi tersebut dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Kongres semakin khawatir terhadap arah kebijakan luar negeri Gedung Putih.

Pemimpin Demokrat DPR AS, Hakeem Jeffries, menilai konflik yang berlangsung telah memberikan beban besar bagi anggaran negara.

“Perang yang sembrono dan mahal ini harus diakhiri hari ini,” tegas Jeffries.

Menurutnya, perang tersebut telah menghabiskan lebih dari 100 miliar dolar AS dana pembayar pajak dan justru memperlemah posisi Amerika Serikat dalam menghadapi Iran.

Ini merupakan upaya keempat DPR AS untuk membatasi keterlibatan militer Amerika dalam konflik dengan Iran. Setiap pengajuan menunjukkan peningkatan dukungan dari anggota parlemen, termasuk sebagian politisi Partai Republik.

Sebelumnya, Senat AS juga telah meloloskan resolusi serupa setelah sejumlah senator Partai Republik memutuskan mendukung usulan yang diajukan Demokrat.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa isu perang Iran mulai memicu perdebatan serius di Kongres, terutama menjelang pemilu paruh waktu yang akan menentukan komposisi kekuatan politik di parlemen Amerika.

Sejak Amerika Serikat terlibat dalam operasi militer bersama Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu, harga energi di AS dilaporkan mengalami kenaikan yang turut memperbesar tekanan inflasi.

Selain itu, ketegangan di kawasan Timur Tengah juga meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz, salah satu rute perdagangan energi paling strategis di dunia.

Ketua DPR AS, Mike Johnson, menegaskan pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas perdagangan global.

“Seluruh dunia memiliki kepentingan agar Selat Hormuz kembali dibuka untuk perdagangan,” ujarnya.

Di sisi lain, Marco Rubio memperingatkan bahwa pembatasan kewenangan presiden dapat mengganggu proses diplomasi dengan Iran.

Menurut Rubio, pemerintah Iran bisa menilai Amerika Serikat berada dalam posisi politik yang lemah sehingga proses negosiasi perdamaian menjadi semakin sulit.

Meski demikian, para pendukung resolusi menilai pengawasan Kongres tetap diperlukan agar keputusan perang tidak sepenuhnya berada di tangan presiden.

Secara konstitusional, Kongres AS memiliki kewenangan menyatakan perang, sementara presiden memiliki hak sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Perbedaan tafsir terhadap batas kewenangan tersebut selama bertahun-tahun menjadi sumber perdebatan dalam politik Amerika.

Resolusi yang telah disetujui DPR AS kini menjadi simbol meningkatnya tekanan politik terhadap pemerintahan Trump dan menunjukkan bahwa dukungan terhadap kebijakan militernya tidak lagi sepenuhnya solid di Kongres.