Presiden Prabowo Putuskan KDKMP Jadi Kantor Penyaluran Bantuan Pemerintah Sekaligus Penggerak Ekonomi Desa

JAKARTA – Pemerintah menetapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai infrastruktur utama dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah di tingkat desa dan kelurahan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (15/7/2026).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan KDKMP akan menjadi kantor tunggal pemerintah di desa untuk menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat.

"Semalam kami sudah rapat terbatas dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Koperasi Desa Merah Putih adalah infrastruktur pemerintah. Seluruh bantuan pemerintah nantinya akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih," ujar Zulkifli Hasan dalam Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).

Menurut Zulhas, koperasi tersebut tidak hanya menjadi saluran distribusi bantuan sosial (bansos), tetapi juga berbagai program pemerintah lainnya, termasuk penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi petani.

Selain sebagai penyalur bantuan, KDKMP juga diproyeksikan menjadi offtaker atau pembeli hasil produksi petani dan nelayan. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga komoditas sekaligus melindungi petani dari anjloknya harga saat musim panen raya.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mematikan pelaku usaha kecil maupun Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Menurutnya, pemerintah justru mendorong terbangunnya kolaborasi antara koperasi, BUM Desa, UMKM, hingga warung tradisional agar seluruh pelaku ekonomi desa dapat berkembang bersama.

"Tidak akan ada saling meniadakan ataupun saling menjatuhkan. Yang dibangun adalah kolaborasi antara Koperasi Desa Merah Putih, BUM Desa, UMKM, dan warung-warung kecil di desa," kata Yandri.

Seminar Nasional KDKMP yang digelar Kemendes PDT bersama 10 asosiasi desa menjadi forum publik pertama yang secara khusus membahas operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Yandri menjelaskan forum tersebut dibentuk untuk menghimpun berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, organisasi desa, hingga pemangku kepentingan agar implementasi program strategis nasional tersebut berjalan lebih efektif.

"Kami ingin memperoleh masukan dari publik agar operasional Koperasi Desa Merah Putih semakin baik dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua APDESI Merah Putih Asep Anwar Sadat mewakili sepuluh asosiasi desa membacakan rekomendasi seminar yang berisi sepuluh poin dukungan terhadap pengembangan KDKMP.

Rekomendasi tersebut antara lain mendukung percepatan pembentukan KDKMP, memperkuat sinergi dengan BUM Desa, UMKM, kelompok tani, nelayan, peternak, serta mendorong pengembangan usaha produktif sesuai potensi lokal.

Selain itu, asosiasi desa juga meminta pemerintah memperkuat dukungan regulasi, pembiayaan, digitalisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, serta memperkuat pengawasan agar pengelolaan koperasi berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Seminar Nasional tersebut turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus) Aris Marsudiyanto, Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, serta Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.

Pemerintah berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat efektivitas penyaluran bantuan pemerintah, sehingga pembangunan ekonomi berbasis desa dapat berjalan lebih merata, transparan, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.