Anggota DPR RI Dorong Integrasi Transportasi Publik Terpadu di Stasiun Bekasi

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mendorong percepatan integrasi transportasi publik di Stasiun Bekasi guna meningkatkan konektivitas antarmoda, efisiensi layanan, serta kenyamanan masyarakat. Stasiun Bekasi dinilai memiliki peran strategis sebagai simpul mobilitas warga di wilayah penyangga Ibu Kota.

Dorongan tersebut disampaikan Sudjatmiko saat melakukan pertemuan dengan Kepala Stasiun Bekasi, Wiseno, di sela kunjungannya pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Ia menekankan pentingnya sinergi antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengembangkan Stasiun Bekasi sebagai stasiun terpadu.

Menurut Sudjatmiko, integrasi angkutan dalam kota dengan layanan kereta api menjadi bagian penting dalam membangun sistem transportasi publik yang terhubung dan berkelanjutan. Konektivitas antarmoda yang baik dinilai mampu mendorong masyarakat beralih ke transportasi massal.

Ia juga mengapresiasi capaian penjualan tiket Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang mencapai 2,6 juta tiket selama masa libur Nataru. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.000 penumpang tercatat berangkat dari Stasiun Bekasi.

Capaian tersebut, lanjut Sudjatmiko, menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan perkeretaapian nasional. Namun di sisi lain, kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur pendukung di stasiun-stasiun dengan volume penumpang tinggi.

Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Sudjatmiko menilai sejumlah kota masih menjadi tujuan favorit masyarakat, seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Jakarta. Hal ini menuntut kesiapan sarana dan prasarana perkeretaapian agar tetap aman dan nyaman.

Ia menekankan perlunya penguatan fasilitas di Stasiun Bekasi, termasuk pengembangan dan perluasan area layanan. Penyediaan fasilitas parkir bertingkat menjadi salah satu perhatian untuk menunjang mobilitas penumpang dan mengurangi kepadatan di sekitar stasiun.

Sudjatmiko juga menilai pengembangan Stasiun Bekasi penting untuk mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan yang terus meningkat. Stasiun yang terintegrasi dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi sekaligus pusat aktivitas masyarakat.

Dalam fungsi pengawasan, ia menegaskan Komisi V DPR RI akan terus mengawal kinerja pemerintah dan BUMN di sektor transportasi agar peningkatan jumlah penumpang sejalan dengan pemenuhan standar pelayanan minimum dan aspek keselamatan.

Selain itu, DPR RI juga berkomitmen mendorong penguatan regulasi di sektor perkeretaapian. Kebijakan yang mendukung integrasi antarmoda dan pengembangan kawasan berbasis transit atau transit oriented development (TOD) dinilai perlu diperkuat.

Pada aspek anggaran, Sudjatmiko memastikan Komisi V DPR RI akan mengawal alokasi anggaran sektor perkeretaapian agar tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Ia menegaskan, pembangunan transportasi nasional harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama dalam mendorong kemudahan akses, efisiensi waktu perjalanan, serta kenyamanan pengguna transportasi publik.

“Ketiga fungsi DPR RI, yaitu pengawasan, legislasi, dan anggaran, akan terus kami jalankan secara seimbang agar pembangunan transportasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Sudjatmiko.