Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Ungkap Fakta Mudik-Balik WFA Wajib ASN Rabu Ini

Bekasi, Senin (30/3/2026) – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengungkap sejumlah fakta terbaru terkait evaluasi arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 sekaligus menyiapkan kebijakan baru berupa penerapan work from anywhere (WFA) wajib setiap hari Rabu. Kebijakan ini disampaikan sebagai respons atas kondisi infrastruktur, mobilitas warga, serta dinamika ekonomi pasca-Lebaran.

Dalam pernyataannya, Tri Adhianto mengawali dengan menyampaikan ucapan syukur sekaligus permohonan maaf lahir dan batin kepada masyarakat Kota Bekasi. Ia menekankan pentingnya momentum Idulfitri sebagai sarana introspeksi bagi seluruh aparatur pemerintah maupun masyarakat.

“Dalam perjalanan satu tahun ke belakang tentu ada kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat,” ujar Tri Adhianto.

Pasca Lebaran 2026, Pemerintah Kota Bekasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengamanan arus mudik dan arus balik. Berdasarkan indikator yang dihimpun, pelaksanaan secara umum berjalan relatif aman, meski masih terdapat sejumlah kendala, khususnya terkait kondisi infrastruktur jalan.

Tri Adhianto mengungkapkan bahwa sejumlah ruas jalan, terutama jalan nasional, masih mengalami kerusakan yang berdampak pada keselamatan pengguna jalan. Bahkan, beberapa insiden kecelakaan masih tercatat selama periode mudik dan balik.

“Memang harus diakui, kondisi infrastruktur tahun ini belum lebih baik dari tahun sebelumnya. Masih ada kerusakan di beberapa ruas jalan yang berpengaruh terhadap keselamatan,” jelasnya.

Selain itu, keberadaan proyek strategis nasional di kawasan Jalan Kalimalang juga disebut turut memengaruhi kelancaran arus lalu lintas. Proyek tersebut berdampak pada kecepatan kendaraan serta meningkatkan potensi risiko kecelakaan.

Meski demikian, Pemkot Bekasi mengklaim telah melakukan berbagai upaya optimal untuk meminimalisir dampak tersebut, termasuk pengaturan lalu lintas dan koordinasi lintas instansi.

Dalam evaluasinya, Tri Adhianto menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama ke depan. Ia menilai bahwa kualitas infrastruktur memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Menurutnya, daerah dengan infrastruktur yang baik cenderung lebih cepat pulih dari tekanan ekonomi. Oleh karena itu, perbaikan jalan dan fasilitas publik lainnya akan menjadi fokus utama Pemkot Bekasi.

“Dengan infrastruktur yang baik, masyarakat akan lebih mudah beraktivitas dan pertumbuhan ekonomi bisa tetap terjaga,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur yang optimal diharapkan dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Tri Adhianto memberikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang tetap menjalankan tugas selama masa mudik dan balik Lebaran. Meski sebagian pegawai menjalankan skema work from anywhere (WFA) dengan kapasitas sekitar 30 persen, pelayanan publik dinilai tetap berjalan optimal.

Tidak adanya kejadian menonjol di sektor kesehatan selama periode tersebut juga menjadi indikator keberhasilan koordinasi antarinstansi.

“Kami berterima kasih kepada seluruh jajaran, termasuk tenaga kesehatan, yang telah bekerja maksimal. Tidak ada kejadian signifikan selama arus mudik dan balik,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari dinamika pasca-Lebaran dan menyesuaikan kebijakan pusat, Pemkot Bekasi tengah menyiapkan skenario penerapan work from home (WFH) secara rutin. Salah satu opsi yang mengemuka adalah penerapan WFH wajib setiap hari Rabu.

Kebijakan ini dipertimbangkan sebagai langkah adaptif terhadap perkembangan global, termasuk efisiensi energi di tengah keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) serta upaya mengurangi kepadatan lalu lintas.

“Kemungkinan kita akan terapkan WFH setiap hari Rabu, dan ini bersifat wajib,” tegas Tri Adhianto.

Dalam skema tersebut, pegawai non-pelayanan diwajibkan bekerja dari rumah dengan sistem video conference. Sementara itu, layanan publik tetap berjalan dengan kapasitas sekitar 50 persen, kecuali sektor vital seperti kesehatan dan kebersihan yang tetap beroperasi penuh.

Penerapan WFH juga diiringi dengan dorongan percepatan digitalisasi layanan publik. Pemkot Bekasi menargetkan agar pelayanan tetap optimal meski dilakukan secara daring.

Seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk menyusun skema kerja yang efektif, termasuk pembagian tugas yang jelas di internal masing-masing instansi.

“Kita dorong pelayanan berbasis digital agar masyarakat tetap terlayani dengan baik meskipun ada penyesuaian pola kerja,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Tri Adhianto juga mengungkapkan bahwa Kota Bekasi saat ini masuk dalam peringkat enam besar kota dengan pelayanan terbaik di Indonesia. Capaian ini disebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh aparatur pemerintah.

Ia menegaskan bahwa apresiasi masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan pelayanan, bukan sekadar penghargaan formal.

“Masyarakat hari ini sangat objektif. Kalau pelayanan buruk, mereka komplain. Tapi kalau baik, mereka juga memberikan apresiasi,” ujarnya.

Ke depan, Pemkot Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada. Tri Adhianto mengajak seluruh jajaran untuk tetap menjadi pelayan masyarakat yang profesional dan berintegritas.

Momentum pasca-Lebaran diharapkan menjadi titik awal untuk memperkuat kinerja pemerintah daerah, baik dari sisi pelayanan, infrastruktur, maupun kebijakan adaptif menghadapi tantangan ke depan.

“Kita harus terus menjadi pejuang pelayanan bagi masyarakat,” pungkasnya.