Wali Kota Bekasi Tekankan Evaluasi BUMD dan Disiplin ASN, Dorong Optimalisasi PAD dan Digitalisasi Kerja Pemerintah

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menegaskan arah kebijakan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN), serta percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam sebuah agenda evaluasi kinerja yang digelar bersama jajaran direksi BUMD, perangkat daerah, hingga unsur eksekutif, Jumat (waktu setempat).

Dalam arahannya, Wali Kota Bekasi menyampaikan apresiasi kepada seluruh direksi BUMD yang dinilai telah menunjukkan capaian kinerja positif sepanjang tahun berjalan. Sejumlah BUMD bahkan berhasil meraih penghargaan atas hasil kerja yang dianggap bukan sekadar formalitas, melainkan buah dari proses kerja berkelanjutan dan evaluasi sistematis.

Namun demikian, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang belum menunjukkan kinerja optimal, khususnya yang berkaitan dengan sektor strategis seperti migas dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam forum tersebut, Wali Kota Bekasi menyoroti pentingnya peran BUMD sebagai instrumen pelayanan publik sekaligus motor penggerak ekonomi daerah. Ia menegaskan bahwa keberadaan BUMD tidak hanya sebatas entitas bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“BUMD harus mampu memberikan manfaat nyata, tidak hanya sebagai pelayan publik, tetapi juga sebagai penguat pendapatan daerah,” demikian penekanan dalam arahannya.

Ia juga meminta jajaran ekonomi daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang belum mencapai target, termasuk yang belum maksimal dalam sektor migas. Evaluasi ini dinilai penting agar pemerintah daerah dapat melakukan pembenahan struktural maupun operasional.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi BUMD terhadap PAD Kota Bekasi, sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional.

Selain BUMD, perhatian juga diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Wali Kota menyampaikan apresiasi atas kinerja ASN yang dinilai telah berkontribusi dalam berbagai capaian daerah, termasuk prestasi di bidang olahraga dan pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung keberhasilan salah satu unit kerja yang memberikan kontribusi positif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja.

“Prestasi ini harus menjadi pemicu semangat, bukan hanya untuk bangga, tetapi untuk terus meningkatkan kualitas kerja,” ujarnya.

Dalam agenda yang sama, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap penanganan kejadian musibah yang melibatkan pekerja dan masyarakat. Pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi respon cepat dari BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai sigap dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap pihak terdampak.

Proses penanganan klaim dan perlindungan sosial disebut masih berjalan dan terus dikawal bersama berbagai pihak terkait, termasuk perusahaan dan lembaga terkait lainnya.

Pemerintah juga memastikan bahwa keluarga terdampak musibah akan tetap mendapatkan perhatian, meskipun proses administrasi membutuhkan waktu dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam arah kebijakan jangka menengah, pemerintah Kota Bekasi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia pendidikan tinggi. Tercatat sedikitnya 13 perguruan tinggi telah menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam penguatan kapasitas aparatur, pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia.

Kolaborasi ini mencakup penyusunan kurikulum pelatihan, peningkatan kompetensi ASN, hingga program magang dan kerja sama dengan perusahaan luar negeri, termasuk Jepang dan Taiwan.

Pemerintah daerah menilai bahwa keterlibatan universitas dalam pengembangan SDM akan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, serta memperluas akses kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Bekasi.

Dinas terkait diminta untuk segera menyusun mekanisme teknis, termasuk silabus pelatihan dan sistem implementasi program agar dapat berjalan lebih terstruktur.

Salah satu poin penting dalam arahan tersebut adalah penekanan terhadap disiplin kerja ASN serta optimalisasi sistem digitalisasi pemerintahan. Pemerintah Kota Bekasi menyoroti masih adanya disparitas kinerja di sejumlah kelurahan dan perangkat daerah, khususnya dalam pelaksanaan program pendataan dan layanan publik.

Sistem kerja berbasis digital diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus mempercepat proses administrasi pemerintahan. Namun demikian, implementasi di lapangan masih perlu diperkuat, terutama terkait kedisiplinan presensi dan capaian target kerja.

Pemerintah juga menyoroti penerapan sistem kerja fleksibel (WFA) dan kerja dari kantor (WFO) agar tetap berjalan seimbang tanpa mengurangi produktivitas.

Dalam evaluasinya, Wali Kota menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus mampu mencapai target kinerja tanpa menunggu instruksi berulang. Inisiatif dan kreativitas kerja menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja ASN ke depan.

Selain aspek birokrasi, pemerintah Kota Bekasi juga menyoroti isu lingkungan, termasuk program penanaman pohon dan penataan ruang kota. Tercatat terdapat ribuan bibit pohon yang siap ditanam, namun pelaksanaannya masih belum optimal di beberapa wilayah.

Pemerintah menekankan pentingnya inisiatif dari setiap perangkat daerah untuk mempercepat realisasi program penghijauan. Hal ini dinilai penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan kota sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim.

Selain itu, penataan jalan dan infrastruktur juga menjadi perhatian serius, terutama terkait perbaikan jalan rusak yang masih menjadi keluhan masyarakat dalam beberapa bulan terakhir.

Rangkaian arahan dan evaluasi tersebut menjadi penegasan bahwa Pemerintah Kota Bekasi tengah memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis kinerja.

Fokus pada penguatan BUMD, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi layanan publik, hingga kolaborasi dengan dunia pendidikan menjadi strategi utama dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintah berharap seluruh perangkat daerah dapat bergerak lebih cepat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga target pembangunan dan pelayanan publik dapat tercapai secara optimal.

Dengan sinergi antara pemerintah, BUMD, ASN, dunia pendidikan, dan masyarakat, Kota Bekasi diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai daerah dengan tata kelola modern dan berdaya saing tinggi di Jawa Barat.