Dedi Mulyadi Tegaskan Sinergi Pemda dan Kejaksaan dalam Lepas Sambut Kajati Jabar

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya menjaga harmoni dan sinergi antarlembaga sebagai fondasi dalam mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat menghadiri acara lepas sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat Tahun 2026 yang digelar di Bale Gede Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (2/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Sutikno resmi diperkenalkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang baru setelah dilantik pada 29 April 2026. Ia menggantikan Hermon Dekristo yang mendapat promosi sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Sesjampidmil).

Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM mengatakan, kegiatan lepas sambut bukan sekadar seremonial pergantian jabatan, tetapi juga momentum memperkuat hubungan dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum.

“Kita sinergi antarlembaga sebagaimana yang sudah dilaksanakan selama ini. Dilakukan percepatan, supporting dan mitigasi setiap penyimpangan sejak dini,” ujar KDM.

KDM menyampaikan ucapan selamat datang kepada Sutikno dan berharap hubungan kerja sama yang selama ini telah terjalin dapat semakin diperkuat.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan kejaksaan menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Ia optimistis kehadiran Kajati baru dapat melanjutkan berbagai program strategis yang telah berjalan sekaligus memperkuat fungsi pendampingan hukum bagi pemerintah daerah di Jawa Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi juga menyampaikan apresiasi kepada Hermon Dekristo atas dedikasi dan kontribusinya selama memimpin Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Ia berharap promosi jabatan yang diterima Hermon menjadi langkah menuju pengabdian yang lebih besar bagi bangsa dan negara.

“Semoga Bapak menjadi jembatan kami membangun hubungan harmoni antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dengan pemerintah pusat serta jajaran TNI dan Polri,” katanya.

Sementara itu, Kajati Jawa Barat Sutikno menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah kabupaten dan kota.

Menurutnya, Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan memberikan pendapat hukum dan pendampingan terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintah daerah.

“Kejaksaan akan memberikan pendapat hukum terhadap hal-hal tertentu yang dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah,” ujar Sutikno.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, diharapkan berbagai program pembangunan di Jawa Barat dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.