TERUNGKAP! 5 Fakta Kasus Videografer Desa Karo, RAB Dibuat Vendor hingga Jadi Tersangka, Kejanggalan Dibongkar Publik

JAKARTA — Kasus penetapan videografer Amsal Sitepu sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terus menjadi sorotan tajam publik. Kritik deras datang dari berbagai pihak, termasuk pegiat media sosial Herwin Sudikta yang menilai penanganan kasus ini menyimpan banyak kejanggalan.

Polemik ini tidak hanya membuka diskusi soal dugaan korupsi, tetapi juga mengangkat persoalan klasik dalam tata kelola anggaran desa, khususnya terkait penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dinilai tidak transparan dan tidak dipahami oleh aparat desa.

Sorotan Tajam: RAB Dibuat Vendor, Desa Hanya Menyetujui

Dalam pernyataannya, Herwin menyoroti praktik yang dianggap tidak lazim, di mana RAB justru disusun oleh pihak vendor, bukan oleh pemerintah desa sebagai pemilik proyek.

“RAB dibuat vendor karena desa tidak paham. Vendor bikin, desa approve, dana cair,” ujar Herwin dalam kritiknya yang viral di media sosial.

Pernyataan tersebut memicu pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab ketika terjadi penyimpangan? Jika desa hanya menyetujui tanpa memahami detail teknis, maka fungsi pengawasan dinilai menjadi lemah.

Kejanggalan Penanganan Kasus Jadi Perdebatan

Herwin juga mempertanyakan logika penegakan hukum dalam kasus ini. Ia menilai tidak adil jika seluruh kesalahan dibebankan kepada vendor, sementara pihak yang menyetujui anggaran tidak tersentuh.

“Kalau vendor disalahkan, fungsi yang approve itu apa? Hanya stempel?” sindirnya.

Kritik ini mencerminkan keresahan publik terhadap konsistensi penegakan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan banyak pihak dalam proses administrasi dan pelaksanaan proyek.

5 Fakta Penting Kasus Videografer Desa Karo

Untuk memahami kasus ini secara utuh, berikut lima fakta yang terungkap:

1. Amsal Sitepu Ditetapkan Tersangka

Videografer yang mengerjakan proyek video profil desa ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

2. Kerugian Negara Capai Rp 1,8 Miliar

Total kerugian dalam proyek jaringan komunikasi desa di Kabupaten Karo mencapai Rp 1,8 miliar.

3. Kasus Amsal Rp 202 Juta

Dari total tersebut, sekitar Rp 202 juta dikaitkan dengan pekerjaan yang dilakukan Amsal.

4. RAB Tidak Sesuai Realisasi

Contoh yang disorot adalah sewa drone selama 30 hari, namun hanya digunakan selama 12 hari, tetapi tetap dibayar penuh.

5. RAB Disusun oleh Vendor

Kejaksaan mengakui bahwa RAB dibuat oleh rekanan karena keterbatasan pemahaman aparat desa.

Penjelasan Kejaksaan Agung

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa perkara ini bukan soal kemampuan teknis Amsal sebagai videografer, melainkan ketidaksesuaian antara RAB dan realisasi pekerjaan.

Menurutnya, meskipun RAB disusun oleh vendor, tanggung jawab tetap melekat jika terdapat penyimpangan yang merugikan negara.

Penjelasan ini menjadi dasar hukum penetapan tersangka, meskipun di sisi lain memicu perdebatan publik terkait keadilan dalam penentuan pihak yang bertanggung jawab.

Masalah Sistemik: Desa Minim Pemahaman Teknis

Kasus ini juga membuka fakta bahwa banyak pemerintah desa masih belum memiliki kapasitas teknis dalam menyusun anggaran proyek berbasis teknologi.

Ketergantungan kepada vendor menjadi celah yang berpotensi menimbulkan masalah, terutama jika tidak disertai pengawasan yang ketat.

Dalam praktiknya, vendor tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga “arsitek” anggaran, yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah desa.

Reaksi Publik dan Sorotan Media Sosial

Di media sosial, kasus ini menjadi perbincangan hangat. Banyak warganet mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Sebagian menilai Amsal sebagai “korban sistem”, sementara yang lain tetap menekankan pentingnya pertanggungjawaban hukum.

Kritik Herwin Sudikta pun dianggap mewakili suara publik yang menginginkan kejelasan dan keadilan dalam proses hukum.

Isu Keadilan Penegakan Hukum

Tidak hanya soal teknis proyek, kasus ini juga menyeret isu lebih luas terkait konsistensi penegakan hukum.

Herwin bahkan menyinggung kasus lain yang belum dieksekusi, menimbulkan persepsi adanya perbedaan perlakuan dalam sistem hukum.

Hal ini memperkuat tuntutan publik agar aparat penegak hukum bertindak lebih transparan dan adil.

Apa yang Harus Dibenahi?

Kasus ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap:

• Sistem penyusunan RAB di desa

• Pengawasan penggunaan dana desa

• Peran vendor dalam proyek pemerintah

• Transparansi penegakan hukum

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat pelatihan teknis bagi aparat desa agar tidak sepenuhnya bergantung pada pihak ketiga.

Kasus videografer desa Karo bukan sekadar perkara hukum biasa. Ini adalah cermin dari persoalan sistemik yang lebih besar dalam tata kelola anggaran desa dan penegakan hukum di Indonesia.

Publik kini menunggu kejelasan: apakah kasus ini akan menjadi contoh keadilan, atau justru menambah daftar panjang kontroversi hukum yang tak kunjung tuntas.