Satgas Kendalikan Harga Beras, 827,5 Ton SPHP Didistribusikan ke Papua Raya

Jayapura — Upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di wilayah timur Indonesia kembali diperkuat melalui pelepasan penyaluran 827,5 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Papua Raya. Kegiatan yang berlangsung di Mapolda Papua pada Selasa (9/12) ini menjadi bagian dari agenda nasional Satgas Pengendalian Harga Beras jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, ketika kebutuhan pangan masyarakat diperkirakan meningkat.

Pelepasan distribusi diawali doa bersama, diikuti laporan pelaksanaan Satgas yang dibentuk pada 21 Oktober 2025 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025. Satgas terdiri dari unsur lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Bapanas, Kementerian Pertanian, Kemendagri, Kemenko Perekonomian, Polri, BULOG, hingga pemerintah daerah di berbagai provinsi. Polri, melalui Satgas Pangan dan dukungan Kabareskrim Polri, memegang peran strategis dalam memastikan distribusi berjalan aman dan sesuai ketentuan.

Hingga 8 Desember 2025, sebanyak 1.354 ton beras SPHP telah didistribusikan ke Papua Raya dari total alokasi 4.634 ton. Tambahan 827,5 ton yang dilepas hari ini membuat total distribusi mencapai 2.181,5 ton atau 47,08 persen dari target. Beras didistribusikan ke 42 kabupaten/kota menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara—menyesuaikan kondisi geografis masing-masing daerah.

Beberapa wilayah yang menerima pasokan melalui jalur darat antara lain Keerom, Merauke, Sorong, Biak, dan Manokwari. Jalur udara digunakan untuk daerah pegunungan seperti Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, dan Intan Jaya. Sementara penyaluran melalui laut mencakup Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, serta Mamberamo Raya.

Satgas menilai bahwa distribusi intensif diperlukan karena harga beras di Papua dan Maluku—yang termasuk Zona III—masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET). Selama 49 hari bekerja, Satgas telah melakukan 35.105 kali pemantauan, rata-rata 731 titik per hari, mayoritas pada pedagang eceran dan ritel modern. Sebanyak 920 surat teguran juga dikeluarkan kepada pelaku usaha yang menjual beras di atas ketentuan.

Keterbatasan gudang BULOG turut menjadi tantangan, mengingat 28 kabupaten/kota di Papua Raya belum memiliki fasilitas penyimpanan. Untuk itu, Satgas menyiapkan 32 gudang filial dengan memanfaatkan aset Polri, pemerintah daerah, KPU, dan pinjam pakai dari masyarakat, agar distribusi berjalan lebih cepat dan biaya logistik dapat ditekan.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menegaskan kesiapan aparat dalam mendukung distribusi di berbagai kondisi lapangan. “Papua memiliki tantangan geografis dan keamanan yang tidak ringan. Namun Polri memastikan pendistribusian SPHP tetap berjalan aman. Negara hadir sampai titik paling jauh,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pola pengamanan berlapis telah disiapkan bersama TNI dan pemerintah daerah, termasuk untuk wilayah yang dinilai rawan. “Tidak ada wilayah yang dibiarkan tertinggal dalam penyaluran pangan,” katanya.

Satgas juga terus menjalankan pemantauan dan mitigasi harga melalui pemetaan, audit, pengawasan distribusi, hingga penegakan hukum jika diperlukan. Upaya ini, menurut Brigjen Ade Safri, merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Penyaluran SPHP di Papua Raya diharapkan mampu menekan harga beras secara bertahap sembari memastikan pasokan aman menjelang masa libur akhir tahun. Satgas menegaskan program stabilisasi ini akan dilanjutkan dan diperluas ke daerah-daerah yang harga berasnya masih berada di atas HET.