Satgas Kendali Harga Lepas 827,5 Ton Beras SPHP di Papua Raya, Polri Pastikan Distribusi Aman Jelang Nataru

JAYAPURA — Satgas Pengendalian Harga Beras melepas penyaluran 827,5 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk wilayah Papua Raya dari Mapolda Papua, Selasa (9/12). Pendistribusian ini menjadi bagian dari langkah nasional untuk memastikan ketersediaan beras tetap terjaga serta harga pangan strategis tersebut tidak melampaui batas ketentuan pemerintah, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.

Pelepasan ini diawali doa bersama serta laporan pelaksanaan Satgas Pengendalian Harga Beras, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 375 Tahun 2025 dan dicanangkan pada 21 Oktober 2025 oleh Menteri Pertanian, Kapolri, serta kementerian terkait.

Satgas melibatkan unsur lintas kementerian/lembaga, seperti Bapanas, Kementan, Kemendagri, Kemenko Perekonomian, Polri, BULOG, serta pemerintah daerah. Di jajaran Polri, peran pengamanan dan pengawasan dijalankan melalui Satgas Pangan dengan dukungan Kabareskrim Polri selaku Ketua Pengarah.

Total 2.181,5 Ton Sudah Tersalurkan

Hingga 8 Desember 2025, Satgas telah mendistribusikan 1.354 ton beras SPHP dari target alokasi 4.634 ton untuk Papua Raya. Dengan tambahan 827,5 ton yang dilepas hari ini, total penyaluran mencapai 2.181,5 ton atau 47,08 persen, menjangkau 42 kabupaten/kota.

Distribusi dilakukan menggunakan berbagai moda agar pasokan dapat menjangkau wilayah perkotaan, pesisir, hingga pegunungan terpencil.

1. Moda darat: Keerom, Sarmi, Jayapura, Merauke, Boven Digoel, Wamena, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya, Yalimo, Sorong, Biak, Manokwari, Lanny Jaya.

2. Moda udara: Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya.

3. Moda laut: Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Mamberamo Raya, Fakfak.

Upaya ini difokuskan untuk menekan harga beras yang di Papua Raya masih berada di atas HET khusus Zona III akibat tantangan geografis dan biaya logistik yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah lain.

35.105 Pemantauan, 920 Teguran

Selama 49 hari kerja, Satgas mencatat:

1. 35.105 titik pemantauan

2. Rata-rata 731 titik per hari, mayoritas di tingkat pengecer dan ritel modern

3. 920 surat teguran untuk pelaku usaha yang menjual beras di atas HET

Satgas mencatat tren penurunan harga secara nasional, terutama di Zona I dan II. Namun khusus Papua, faktor jarak, keterbatasan infrastruktur, dan ongkos distribusi membuat intervensi pemerintah perlu dilakukan lebih intensif.

Masalah lain yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas penyimpanan BULOG. Sebanyak 28 kabupaten/kota di Papua Raya belum memiliki gudang.

Untuk mengatasi hal itu, Satgas menyiapkan 32 gudang filial dengan memanfaatkan berbagai aset:

1. 25 aset Polri

2. 3 aset Pemda

3. 1 aset KPU

4. 3 aset pinjam pakai dari masyarakat

Gudang filial diproyeksikan mempercepat distribusi, menekan biaya logistik, dan memastikan beras SPHP lebih mudah dijangkau warga.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, mewakili Satgas, menegaskan bahwa Polri menjamin keamanan distribusi beras SPHP di seluruh wilayah Papua.

“Papua memiliki tantangan geografis dan keamanan yang tidak ringan. Namun Polri memastikan pendistribusian SPHP tetap berjalan aman. Negara hadir sampai titik paling jauh,ˮ ujar Brigjen Ade Safri.

Ia menjelaskan, pengamanan dilakukan berlapis bersama TNI dan pemerintah daerah, termasuk untuk wilayah rawan dan jalur udara. Skema distribusi telah disiapkan mencakup seluruh moda yang tersedia.

“Untuk wilayah rawan, kami sudah siapkan pola pengamanan berlapis. Tidak ada wilayah yang dibiarkan tertinggal,ˮ tegasnya.

Satgas juga memastikan pemantauan harga tetap berjalan secara rutin.

“Mapping, audit, pengawasan, intervensi distribusi, hingga penegakan hukum bila diperlukan akan terus dilakukan,ˮ ujarnya.

Penyaluran beras SPHP di Papua Raya menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Program ini akan terus diperluas ke daerah lain yang harga berasnya masih berada di atas HET.